Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 424 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 214 Tahun 1961

• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu

Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Eka Sejahtera

Abstrak

Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

pp no 214 tahun 1961.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 213 Tahun 1961

• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu

Pembentukan Badan Pimpinan Umum Asuransi Jiwa

Abstrak

Asuransi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 39 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa Serta Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri

Download file:

pp no 213 tahun 1961.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1961

• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu

Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Nusa

Abstrak

Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 10 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Aneka

Download file:

pp no 016 tahun 1961.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1961

• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu

Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya

Abstrak

Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja

Download file:

pp no 015 tahun 1961.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1961

• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu

Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Chandra

Abstrak

Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 9 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Samudra

Download file:

pp no 014 tahun 1961.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1961

• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu

Pembentukan Badan Pimpinan Umum Asuransi

Abstrak

Asuransi Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 39 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa Serta Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri

Download file:

pp no 013 tahun 1961.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 1960

• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu

Penentuan Perusahaan Pertanggungan Jiwa Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi

Abstrak

Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

pp no 048 tahun 1960.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1960

• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu

Penentuan Perusahaan Asuransi Kerugian Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi

Abstrak

Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

pp no 003 tahun 1960.pdf

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Abstrak

Asuransi Kesehatan

Status Peraturan

Mengubah

PERPRES No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
PERPRES No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
PERPRES No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Download file:

Perpres Nomor 59 Tahun 2024.pdf

Jaminan Kesehatan

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 59, LN 2024 (82) : 33 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

ABSTRAK:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi tata kelola program jaminan kesehatan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 2023; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 24 Tahun 2011; dan Perpres Nomor 82 Tahun 2018.
Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan yang dilaksanakan dengan cara mendaftar atau didaftarkan pada BPJS Kesehatan, sebagai Peserta.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2024.
Perpres ini mengubah Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 36 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024

Abstrak

Asuransi Kesehatan Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan

Download file:

Perpres Nomor 36 Tahun 2023.pdf

Peta Jalan - Jaminan Sosial

2023

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 36, LN.2023/No.87, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial bidang kesehatan dan bidang ketenagakerjaan agar terlaksana secara sistematis, terarah, terukur, berkelanjutan, dan terselenggaranya koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara kementerian/lembaga, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), perlu disusun Peta Jalan Jaminan Sosial.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perpres ini mengatur mengenai Peta Jalan Jaminan Sosial tahun 2023-2024 yang bertujuan untuk memberikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian bagi: 1) BPJS dalam penyelenggaraan SJSN dan 2) Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka pemberian dukungan dan/atau fasilitasi penyelenggaraan SJSN oleh BPJS, sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan penyelenggaraan Peta Jalan Jaminan Sosial tahun 2023-2024 bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2023.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 114 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 5, lampiran hlm 6 sd hlm 114)

First
Previous
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1961.