Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 830 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 38 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Abstrak

Pendidikan Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

Peraturan Daerah (PERDA) ...No 38 Tahun 2020.pdf

TINDAK PIDANA KORUPSI-PENDIDIKAN

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 38,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

ABSTRAK:

1. Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab. 2. Dalam rangka mencapai maksud pembangunan nasional dalam bidang pendidikan guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab dan adil perlu dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan. 3. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 420/4048/SJ tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan serta Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 35 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Lampung. 4. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 nomor 2 dan nomor 3, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan.
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (6); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat; 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal; 9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Lampung.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
10

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pembangunan Budaya Integritas

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

Perda No 8 Tahun 2019.PDF

Integritas

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2019/No.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembangunan Budaya Integritas

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih perlu dibangun dan diterapkan budaya integritas terhadap penyelenggara pemerintahan daerah dan aparatur sipil negara; bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menegaskan perlunya dibangun dan dikembangkan Budaya Integritas di kalangan Penyelenggara Negara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Budaya Integritas.
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 67 Tahun 19S8; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Budaya Integritas, berisi tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Asas Dan Prinsip Pembangunan Budaya Integritas; Komite Integritas; Pembangunan Budaya Integritas; Pemetaan Komponen Pembangunan Budaya Integritas; Penghargaan; Pembinaan dan Pengawasan; Penganggaran; Ketentuan Lainnya; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
36 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pembangunan Budaya Integritas

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

Perda Kota Palembang No 7 Tahun 2019 s.pdf

Pembangunan-Budaya-Integritas

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, L.D.2019/NO.07

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembangunan Budaya Integritas

ABSTRAK:

Bahwa integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakannya dengan nilai-nilai universal (hati nurani). Bahwa Pemerintah Kota Palembang, berkomitmen mengimplementasikan budaya integritas dalam pencapaian visium Kota Palembang. Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Budaya Integritas.
Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2018; PermenPANRB 52 Tahun 2014; PermenPANRB No. 9 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, komite integritas, tunas integritas, pembangunan budaya integritas,kompetensi dan penghargaan kinerja, lain-lain, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
8 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 48 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

Perbup Maluku Tengah No. ...n 2018 (ekstrak).pdf

GRATIFIKASI - PENGENDALIAN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 48, BD.2018/NO.408, TBD.2018, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 12 HAL

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/ ASN Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 jo. Undang-Undang. Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2018.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2016

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Perda Nomor 03 Tahun 2016.pdf

ppns

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2016/NO.386, TLD NO.386

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penegakan hukum di Daerah telah diatur keberadaan dan kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Lampung Barat; b. bahwa dengan adanya perkembangan Peraturan Perundang-undangan serta guna mengoptimalkan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010
Peraturan Daerah ini mengatur tentang PPNS yang meliputi tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang, hak dan kewajiban, pengangkatan, pelantikan, mutasi dan pemberhentian PPNS, kartu tanda pengenal, kode etik PPNS, pelaksanaan penyidikan, sekretariat PPNS, pakaian seragam dan atribut PPNS, pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pengawasan, kerjasama, pembiayaan, dan sanksi administrasi

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2016.
13 hlm, Penjelasan 3 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Download file:

Perda no. 4-2005 ttg tran...aan pemerintahan.pdf

SPI-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2005/NO.4, TLD No.4, LL PROV. KALBAR: 13 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat

ABSTRAK:

bahwa untuk terwujudnya good goverment atau Kepemerintahan yang baik, salah satu pilar utamanya adalah melalui penerapan prinsip transparansi;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.25 Tahun 1956, UU No.7 Tahun 1971, UU No.8 Tahun 1981, UU No.7 Tahun 1992, UU No.9 Tahun 1998, UU No.28 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999, UU No.40 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.8 Tahun 1999, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.68 Tahun 1999, PP No.69 Tahun 1996, PP No.20 Tahun 2001, Kepres No.74 Tahun 2001.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Kewajiban Badan Publik, Hak Dan Kewajiban Pengguna Informasi Publik, Prosedur Memperoleh Informasi, Komisi Transparansi, Tata Cara Penyelesaian Sengketa, Anggaran Biaya dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2005.
Peraturan ini memiliki 11 halaman dan 2 halaman penjelasan.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi

Abstrak

Pendidikan Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

PERGUB NO. 29 TAHUN 2024.pdf

pendidikan

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 29, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor 30

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi di Satuan Pendidikan, bagi Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, serta Masyarakat Penerima Hibah dan/atau Bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara; b. bahwa melalui Pendidikan Antikorupsi, diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan Antikorupsi, serta membangun perilaku dan budaya Antikorupsi guna mendukung upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072); 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 9).
Pasal 2: (1) Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi meliputi: a. Pendidikan Antikorupsi; dan b. Aksi Antikorupsi. (2) Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan; b. Pendidikan Antikorupsi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN); dan c. Pendidikan Antikorupsi bagi Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). (3): Aksi Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. Aksi Antikorupsi pada Satuan Pendidikan; b. Aksi Antikorupsi bagi ASN; c. Aksi Antikorupsi bagi Pegawai BUMD; dan d. Aksi Antikorupsi bagi Masyarakat. Pasal 3: Sasaran penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi ditujukan kepada: a. Peserta didik; b. Pendidik dan tenaga kependidikan; c. Orangtua dan komite sekolah; d. Aparatur Sipil Negara; e. Pegawai BUMD; dan f. Masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2024.
9 halaman

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

Pergub Kaltim 5-2024 ttg ...emerintah Daerah.pdf

PENDIDIKAN - ANTI KORUPSI - SATUAN PENDIDIKAN - ASN

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 5, BD 2024/5

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik dan aparatur sipil negara agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam rangka keberlangsungan kesejahteraan bangsa, perlu dilakukan penguatan karakter generasi muda dan aparatur sipil negara yang berintegritas dan bermoral antikorupsi melalui implementasi pendidikan antikorupsi. Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan implementasi pendidikan antikorupsi oleh Pemerintah Daerah, perlu disusun peraturan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2022; Perpres No. 87 Tahun 2017; Permendikbud No. 23 Tahun 2015; Permendikbud No. 20 Tahun 2018
1. Ketentuan Umum; 2. Pelaksanaan; 3. Kerja Sama; 4. Penghargaan; 5. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; 6. Pendanaan; 7. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2024.
12 hlm.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 55 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Penanganan Pengaduan Penyimpangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Whistleblowing System

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

Pergub Kalteng No. 55 Tahun 2023.pdf

Whistleblowing System

2023

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 55, BD Tahun 2023 No. 56

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Penyimpangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Whistleblowing System

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari praktik tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dilakukan penanganan atas setiap pengaduan terkait tindak pidana korupsi secara transparan dalam mendukung pelaksanaan good governance melalui sistem penanganan pengaduan; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, salah satu aspek penguatan pengawasan yaitu adanya pemenuhan Whistle Blowing System pada masing-masing instansi pemerintah;
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah; 13.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 14.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 23. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; 25. Peraturang Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, sebagai berikut: a. lingkup dan batasan pengaduan; b. mekanisme penanganan pengaduan; c. tindak lanjut pengaduan; d. penyusunan laporan hasil audit investigasi; dan e. hak pelapor (Whistleblower) dan hak terlapor

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023.
12 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Pengaduan Internal

Download file:

2023pg0033035.pdf

penanganan pelaporan pelanggaran

2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 35, BD.2023/NO.35

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pencegahan tidak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah diperlukan peran serta seluruh Aparatur Sipil Negera untuk aktif memberikan pelaporan atas tindakan tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaporan Aparatur Sipil Negara atas terjadinya dugaan tindak pidana tersebut bertanggungjawab perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Jenis Pelanggaran, Hak dan Kewajiban Pelapor, Hak dan Kewajiban Terlapor, Mekanisme Pelaporan Pelanggaran, Struktur dan Tugas UP3, Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran, Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2023.
10 hlm

First
Previous
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT