PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.272 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 6 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Hak atas Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Kebudayaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 70 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  2. PERPRES No. 69 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Diubah dengan
  1. PERPRES No. 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif
Download file:
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 186 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pariwisata dan Kebudayaan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Kebijakan Pemerintah
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 180 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Kewarganegaraan dan Imigrasi Pariwisata dan Kebudayaan Perikanan dan Kelautan Teritorial Indonesia Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia
Mengubah
  1. PERPRES No. 79 Tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 148 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lingkungan Hidup Pariwisata dan Kebudayaan Pendidikan
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 132 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Arsip Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pariwisata dan Kebudayaan Pendidikan
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Lingkungan Hidup Pariwisata dan Kebudayaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pariwisata dan Kebudayaan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERPRES No. 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepariwisataan
  2. PERPRES No. 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan
  3. PERPRES No. 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 64 tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pariwisata dan Kebudayaan
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 79 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Kewarganegaraan dan Imigrasi Pariwisata dan Kebudayaan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia
Diubah dengan
  1. PERPRES No. 180 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 43 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Kewarganegaraan dan Imigrasi Pariwisata dan Kebudayaan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan
Mengubah
  1. PERPRES No. 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
  2. KEPPRES No. 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
  3. KEPPRES No. 103 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan