Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2015

Menemukan 13.315 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Bank Indonesia Dalam Rangka Pengalihan Kuota Pemerintah Republik Indonesia Pada Internasional Monetary Fund Kepada Bank Indonesia
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan
Download file:
PP Nomor 97 Tahun 2015.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus
Abstrak
Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus
Download file:
PP Nomor 96 Tahun 2015.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Sarana Multi Infrastruktur
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 95 Tahun 2015.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
Abstrak
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 94 Tahun 2015.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 93 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Rumah Sakit Pendidikan
Abstrak
Kesehatan Pendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Download file:
PP Nomor 93 Tahun 2015.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 92 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Status Peraturan
Mengubah
  1. PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  2. PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Download file:
PP Nomor 92 Tahun 2015.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 91 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Garam
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 91 Tahun 2015.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 90 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum Perum Pembangunan Perumahan Nasional
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 90 Tahun 2015.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 89 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perikanan Indonesia
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
PP Nomor 89 Tahun 2015.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 88 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perikanan Nusantara
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 88 Tahun 2015.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan