PEMBERIAN INSENTIF - TENAGA MEDIS – PARAMEDIS – RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CENDRAWASIH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2015/NO.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis dan Paramedis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
156/Menkes/SK/I/2010 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga, Medis dan
Paramedis Dalam Rangka Penugasan Khusus/ di puskesmas di Daerah
Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan.
Pasal 18 ayat
(6) UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 2003; UU No.40 Tahun
2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004;
UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU
No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.32 Tahun 1996; PP No. 56
Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PERMENKES
No.1575/Menkes/Per/XI/2005; PERMENKES No.949/Menkes/Per/VIII/2007;
PERMENKES No.1231/Menkes/Per/XI/2007; PERMENDAGRI No.21 Tahun
2011; PERMENDAGRI No.1 Tahun 2014; PERDAKABKEP ARU No.30 Tahun
2014.
Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pemberian Insentif Bagi Tenaga
Medis dan Paramedis pada rumah Sakit Umum daerah Cendrawasih
Kabupaten Kepulauan Aru, dengan menetapkan batasan istilah yang
digunakan dalam pengaturannya. Insentif adalah tambahan penghasilan di
luar gaji tetap sebagai pendorong gairah kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa
Pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum dan Pasal 101
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa
pada BLUO RSUD Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Republik lndonesia
Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun
2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
33
Tahun
2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 23 Tahun
2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014.
Pengadaan Barang/Jasa
Pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2015.
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2015
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Premi Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Daerah, dan agar dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka perlu menetapkan besaran premi bagi peserta Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Premi Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun
2010
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentangpengertian Jaminan Kesehatan Daerah, penetapan Jaminan Kesehatan Daerah, besaran Premi, dan mulai berlakunya peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2015.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2015
pengelolaan - dan - pemanfataan - dana - kapitasi - jaminan - kesehatan - nasional - pada - fasilitasi - kesehatan - tingkat - pertama - di - kabupaten - pangandaran - tahun - anggaran - 2015
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2015/15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Bahwa untukl meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Kab. Panfgandaran maka perlu menetap[kan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Tingkat Pertama di Kab. Pangandaran Tahun Anggaran 2015 dengan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU no. 24 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan uU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 72 Tahun 2012; Perpres No. 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 111 Tahun 2013; Perpres No. 32 Tahun 2014; UU No. 13 Tahun 2006; Permenkes No. 69 Tahun 2013; Permenkes No. 71 Tahun 2013; Permenkes No. 19 Tahun 2014; Permenkes No. 28 Tahun 2014; Perbup Pamgandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 41 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Besaran Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Pemanfataan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 15 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Eliminasi Malaria di Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
ABSTRAK:
bahwa malaria menjadi masalah kesehatan sebagai penyakit menular yang dapat mengakibatkan kesakitan dan kematian serta menurunkan produktifitas sumber daya manusia sehingga perlu dilakukan penanganan baik oleh masyarakat, swasta maupun pemerintah; bahwa sebagai tindak lanjut dari Kepmenkes Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009, untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, terbebas dari penularan malaria maka perlu adanya suatu pengaturan untuk kesamaan langkah dan tindakan terhadap eliminasi malaria di Kabupaten Tojo Una-Una; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Eliminasi Malaria di Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
UU Nomor 4 Tahun 1984; UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014; PP Nomor 40 Tahun 1991; Permenkes Nomor 004/Menkes/SK/I/2003; Kepmenkes Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009; Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam upaya menggerakkan, menyelaraskan, dan mengkoordinasikan berbagai lintas sektor dan lintas program dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2015.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah nomor 4
Tahun 2015 tentang Organlsasl Perangkat Daerah Kabupatan Buton Tengah, maka
dipandang pertu menetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsl dan tata kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Buton Tengah.
b. bahwa berhubung dengan maksud tersebut pada huruf a. pertu diatur dan ditetapkan
dengan peraturan bupati.
1. Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II di
sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dart Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
4. Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara.Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Oaerah (Lembaran Neyara Repubik Indonesia Tahun 2004 Namer
126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5499);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di
Provensi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
172. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahu11. 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran
Negara Republlk Indonesia Tahun 1996. Tambahan Lembaran Negara Repubrtk Indonesia
Nomor 3637);
11. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan
kewenangan provinsi sebagai daerah otonom;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri · Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor
4263);
13. Peraturan Pemerin1ah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan
L.embaran Negara Republik Indonesia nomor 4262);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tat,un 2007 tentang P&mbagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor -4737) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tattun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Nomor4741 );
17. Peraturan menteri dalam negeri nomor 57 tahun 2007 tentang petunjuk teknik penataan
organisasi perangkat daerah:
18. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PERNll/2008 tentang Stander
Pelayanan Minimal Bldang Kesehatan di Kabupaten/Kota yang berisi kerangka kebijakan,
pengorganisasian di daerah kabupaten/kota serta peran pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 267/MENKES/SK/111/2008 tentang
Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah; 20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang
Pedoman Teknis Pembagian Ui'usan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provins! dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 Tentang Pusat
kesehatan masyarakat:
22. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahlm 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 04 Tahun 2015;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN BAB III SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB IV TATA KERJA BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VIII
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2015.
22 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
