Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal clan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP Ri No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendes Pembangunan Tertinggaldan Transmigrasi No.3 Tahun 2015, Permendes Pembangunan Tertinggaldan Transmigrasi No.5 Tahun 2016, Permendagri No.44 Tahun 2016, Permendagri No.20 Tahun 2018, PermenDes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi no.17 Tahun 2019, Perda Kabupaten Sambas No.8 Tahun 2016, Perda Kabupaten Sambas No.5 Tahun 2018, Perbup Sambas No.7 Tahun 2018, Perbup Sambas No.47 Thaun 2018, Perbup Sambas No.48 Tahun 2018, Perbup Sambas No.68 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan umum; Pembangunan Desa; Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa, Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2020.
139 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Tingkat Desa/Kelurahan
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan penyusunan kebijakan ini didasarkan pada masalah kemiskinan yang bersifat multidimensi, yang memerlukan penanganan yang terencana, terarah, sistematis, dan terpadu. Selain itu, diperlukan pelayanan kesejahteraan sosial yang efektif, efisien, terstruktur, dan terpadu yang dimulai dari tingkat desa atau kelurahan. Sejalan dengan itu, Keputusan Bupati Nomor 440/254/K-VII/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Petugas Pelaksana Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tana Tidung menjadi landasan penting. Lebih lanjut, Pasal 11 huruf c Permensos Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib memfasilitasi pembentukan Puskesos.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.34 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.39 Tahun 2012; Perpres No.15 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No.96 Tahun 2015; Permensos No.15 Tahun 2018
Perbup ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, sasaran, pelayanan, peran kecamatan, hasil kinerja, dan pembiayaan Puskesos tingkat desa/kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 44 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Tahun 2020/ No. 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 A Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; UU No 33 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 18 tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri no 13 tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; Permendagri No 90 Tahun 2019; Permendagri No 64 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : pedoman penyusunan RKA Satker Perangkat daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2020.
112 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 44 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada Rencana Kerja Pemerihtah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2020 dan memperhatikan aspirasi, usulan serta saran masyarakat kalangan dunia usaha serta perkembangan ekonomi, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah, perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2020;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.25 Tahun 2004 , UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.86 Tahun 2017, Permendagri No.31 Tahun 2019, permendagri No.90 Tahun 2019, Perda Kabupaten Mempawah No.2 Tahun 2015, Perda Kabupaten Mempawah No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2020.
4 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 44 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab Tegal Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Perbup No 32 Tahun 2019; bahwa berkenaan dengan perkembangan situasi yang tidak sesuai dengan Asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab Tegal Tahun 2020 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan ayat (3) Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perbup Tegal No 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab Tegal Tahun 2020, perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas perbup No 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab Tegal Tahun 2020;
UU No 13 Tahun 1950; UU no 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 7 Tahun 1986; PP No 8 Tahun 2008; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 2 Tahun 2015; Perpres No 61 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 32 Tahun 2011; Permendagri No 86 Tahun 2017; Permendagri No 31 Tahun 2019; Perda Prov Jateng No 3 Tahun 2008; Perbup Jateng No 23 Tahun 2019; Perda Kab Tegal No 1 Tahun 2009; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2009; Perda Kab Tegal No 4 Tahun 2016; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perda No 3 Tahun 2019; Perda Kab Tegal No 8 Tahun 2019; Perbup Tegal No 32 Tahun 2019; Perbup Tegal No ... Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 4 tentang sistematika dan penyisipan Pasal 5A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2020.
Peraturan Bupati Tegal No 32 Tahun 2019 diubah.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 44 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No. 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 263 ayat (4) jo.
Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan UU No 9 tahun 2015; UU No 33 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; PP No 55 Tahun 2005; PP No 39 Tahun 2006; PP No 18 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; PP No 17 Tahun 2018; PP No 13 Tahun 2019; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permendagri No 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 tahun 2018; Permendagri No 86 tahun 2017 ; Permendagri No 90 Tahun 2019; Permendagri No 40 tahun 2020; perda Kab Pti No 5 Tahun 2011; Perda Kab Pati No 8 Tahun 2011; Perda Kab Pati No 1 Tahun 2018; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab No 7 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021, selanjutnya disebut RKPD Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pati untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 44 Tahun 2020
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati Situbondo tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Ka bu paten Situbondo Tahun 2021.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 5. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2021.
Mengatur tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Kabupaten
Situbondo untuk periode 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31
Desember 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2020 Nomor 398
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memperhatikan aspirasi, usulan serta
kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran
Pemerintab Kabupaten Konawe dan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka
pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program
dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu adanya Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe
Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan
pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Konawe Tahun 2020 dan untuk menjaga konsistensi antara
perencanaan dan penganggarannya perlu dilakukan penyesuaian;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 355 (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,
Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati tentan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) Kabupaten Konawe Tahun 2020.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah;
5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar
Pelavanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerj a Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2020;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 21
Tabun 2020 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2020.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2020
RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2020/NO. 496, TBD.2020, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 13 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 – 2023.
ABSTRAK:
Bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia termasuk Kabupaten Maluku Tengah dalam masalah air minum dan penyehatan lingkungan adalah masih banyaknya masyarakat Maluku Tengah yang belum melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Disadari pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan sektoral dan subsidi perangkat keras selama ini tidak memberikan daya ungkit terjadinya perubahan perilaku higienis dan peningkatan akses terhadap air minum dan Sanitasi, sehingga pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan sebuah metode pemberdayaan dengan memicu kesadaran masyarakat akan ketersediaan air minum dan sanitasi yang layak yaitu Community Led Total Sanitation (CLTS) dan berkembang menjadi 6 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Dalam rangka memperkuat upaya pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan Masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Kabupaten Maluku Tengah secara terintegrasi, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Air Minum dan penyehatan Lingkungan (RAD AMPL). Berdasarkan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 – 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2045
ABSTRAK:
a. bahwa untuk Inemberikan arah kebijakan
pembangunan kependudukan dalam jangka waktu
tertentu agar terarah, efektif, terukur, guna
mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan
rnasyarakat, perlu menyusun Grand Desain
Pembangunan Kependudukan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Grand
Desain Pembangunan Kependudukan Tahun 2021-
2045 dengan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan;
1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Adrninistrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 247, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S590);
2. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (bernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pernbentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5415);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014
tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pernbangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan
Sistem Informasi Keluaxga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 319,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5614);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014
tentang Grand Design Pembangunan
Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016
Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah
(RP-JMD) Tahun 2016-2021 Kabupaten Konawe
Kepulauan (bembaran Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan Tahun 2018 Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-
2025 Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019
Nomor 12);
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penetapan GDPK
Bab III Maksud dan Tujuan
Bab IV Sistematika
Bab V Pelaksanaa GDPK
Bab VI Tim Koordinasi
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2020.
87 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
