PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 25, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 25
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017
ABSTRAK:
Tahapan, Tatacara Pen5rusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4,
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1969,
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5,
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8,
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16,
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO0,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016,
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007,
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 20l0,
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016,
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016,
Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 31 Tahun 2016.
Perubahan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun ?ALT merupakan dokumen lanjutan dari RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2OL7 , yang disusun akibat terjadinya perubahan asumsi dari RKPD Provinsi Bengkulu Tahun %OLT yang meliputi: perubahan
kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 25 Tahun 2017
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR - TAHUN 2018
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2017/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, Rencana Kerja Pemda menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggar Sementara;
Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggara Pemda dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas, sasaran serta sinergisitas antara program Pemerintah deng Pemda, perlu meningkatkan daya guna dan hasil guna perencanaan pembangunan di Kab. Tanjung Jabung Timur.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2008; Perpres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 4 Tahun 2016; Permendagri No. 32 Tahun 2017; Perda Prov. Jambi No. 6 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Jambi No. 17 Tahun 2017; Perda Kab. Tanjung Jabung Timur No. 5 Tahun 2013; Perda Kab. Tanjung Jabung Timur
No. 6 Tahun 2016; Perda Kab. Tanjung Jabung Timur No. 7 Tahun 2016.
Perbup ini mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2017.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 25 Tahun 2019
Kepegawaian, Aparatur NegaraProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Empat Lawang No. 35 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023
RENCANA - STRATEGIS- PERANGKAT DAERAH - KABUPATEN - EMPAT LAWANG TAHUN 2018-2023
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2019/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategıs Perangkat Daerah
Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
UU No 108 Tahun 2000;UU No 25 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;UU No 1 Tahun 2007;UU No 17 Tahun 2007;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan UU
No 9 Tahun 2015 ;PP No 58 Tahun 2005;PP No 40 Tahun 2006;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Permendagri No 21 Tahun 2011 ; Permendagri No 86 Tahun 2017; PP No 18 Tahun 2018;Perda No 9 Tahun 2016 ; Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten
Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9);Perbup No 75 Tahun 2016;
KETENTUAN UMUM , SISTEMATIKA PENYUSUNAN , PENGENDALIAN DAN EVALUASI ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2019.
9 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Kabupaten Brebes Tahun 2021 No. 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Single Data System Untuk Pembangunan di Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif. Bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan antara Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan. Bahwa diperlukan kemudahan untuk memperoleh layanan data dan informasi pembangunan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Bupati Brebes Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Bupati Brebes Nomor 20 Tahun 2019; Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2019; Peraturan Bupati Brebes Nomor 64 Tahun 2019; Peraturan Bupati Brebes Nomor 72 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Single Data System Untuk Pembangunan Daerah Di Kabupaten Brebes. Selain itu diatur tentang : Kedudukan; kewenangan; Mekanisme; Kebijakan dan strategi; Pengelolaan; Integrasi Data dan teknologi Informasi; Perencanaan dan pengendalian; Sumber Daya Manusia; Koordinasi; Kerjasama dan Kemitraan; Peran Masyarakat dan Dunia Usaha; Insentif dan Disinsentif; Pembinaan; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
19 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25, Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 26
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERDA No. 4 Tahun 2015; PERDA No. 7 Tahun 2018.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD Tahun 2020, dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Kota
Samarinda Tahun 2020, RKPD Tahun 2020 memuat:
a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
b. prioritas pembangunan Daerah; dan
c. rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun. Evaluasi hasil RKPD dilaksanakan setiap triwulan oleh Kepala Bappeda
dengan menggunakan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah.
Pelaksanaan RKPD Tahun 2020 dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2020.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2019.
5 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 25 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Gorontalo Tahun 2017
ABSTRAK:
Peraturan Walikota ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah dan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.20 Tahun; PP No.79 Tahun 2005; PP No.3 Tahun 2007; PP No.8 Tahun 2008; PP No.18 Tahun 2016; Perda No.2 Tahun 2002; Perda No.3 Tahun 2003; Perda No.4 Tahun 2002; Perda No.9 Tahun 2008; Perda No.3 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota ini terdiri atas 4 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu
mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Lampung Timur Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati;
UU No 12 Tahun 1999, UU No 25 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, Perpres No 18 Tahun 2020, Permendagri No 86 Tahun 2017, Permendagri No 70 Tahun 2019, Permendagri No 90 Tahun 2019, Permendagri No 77 Tahun 2020, Permendagri No 81 Tahun 2022, Permendagri No 100 Tahun 2018, Pergub Lampung No 19 Tahun 2022, Perda Kab Lampung Timur No 10 Tahun 2010, Perda Kab Lampung Timur No 05 Tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022.
Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
Halaman : 5
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 25 Tahun 2015
PERGUB Prov. Gorontalo No. 41 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; PP No.20 Tahun 2004; PP No.8 Tahun 2008; Perpres No.4 Tahun 2015; Perda No.3 Tahun 2009; Perda No.15 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 termasuk di dalamnya mengatur tentang rencana kerja dan sistematika RKPD.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2015.
Terdiri dari 5 halaman Tanpa lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
