UPTD DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN - PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD Kabupaten Blora Tahun 2018 No.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau teknis penunjang pada Perangkat Daerah
serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8
dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor
11 Tahun 2016 tetang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Blora, maka perlu
membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Blora; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah, maka Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Perumahan, Permukiman
Dan Perhubungan Kabupaten Blora sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 84 Tahun 2016
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah di
Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 84 Tahun
2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah
di Kabupaten Blora perlu diganti;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perumahan,
Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan UPTD, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, jabatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2017-2022
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 18 tahun 2016; Perpres No. 166 Tahun 2014; Perpres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Prov Jateng No. 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No. 6 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No. 5 Tahun 2014; Perda Kab Pati No. 5 Tahun 2011; Perda Kab Pati No. 8 Tahun 2011; Perda Kab Pati No. 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 1 Tahun 2018; Perbup Pati No. 52 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2017-2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan
Perhubungan Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Wonosobo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Perhubungan Kabupaten Wonosobo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun
2016.
Peraturan ini mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan
Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang
pertanahan, dan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan
Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Wonosobo
Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Perhubungan Kabupaten Wonosobo
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Klasifikasi Rumah di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penataan perumahan dan permukiman serta untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan pendataan perumahan dan permukiman, perencanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, perlu mengatur indikator klasifikasi rumah di Kabupaten Banjarnegara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Klasifikasi Rumah di Kabupaten Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 ; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Ketentuan umum, maksud dan tujuan, tipe rumah, indikator pokok, rentang nilai, indikator pelengkap, pendataan rumah, dan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2018.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kabupaten Blora Tahun 2018 No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
pengelolaan Rumah Susun Sederhana di Kabupaten
Blora, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan
terhadap Peraturan Bupati Blora Nomor 77 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana di
Kabupaten Blora; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Blora Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Rumah Susun Sederhana di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 18/PERMEN/M/2007; Peraturan Bupati Blora Nomor 77 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan uang sewa satuan rusunawa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2018.
Pasal 27 Peraturan Bupati Blora Nomor 77 Tahun 2016 diubah.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya menumbuh kembangkan
semangat/ greget masyarakat dalam kegiatan
pembangunan diwilayahnya, maka perlu adanya fasilitasi
kegiatan masyarakat membangun melalui program
fasilitasi Purbalingga Gayeng; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program fasilitasi
Purbalingga Gayeng Tahun Anggaran 2018, perlu diatur
pedoman program Fasilitasi Purbalingga Gayeng dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Program Fasilitasi
Purbalingga Gayeng Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, maksud, tujuan dan sasaran, lokasi program, besarnya bantuan dan jenis bantuan, anggaran, pengorganisasian, pegadaan kegiatan, prosedur permohonan dan penyaluran bantuan, kriteria penerima bantuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2018.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Pembangunan dan Pengembangan Smart Village
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan dan mengakomodasi semua kepentingan masyarakat desa/kelurahan perlu mewujudkan program Smart Village dengan mensinergikan dan mengintegrasikan program Pemerintah Kab Batang secara terpadu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pembangunan dan Pengembangan Smart Village;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 20 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2006; UU No 14 Tahun 2008; UU No 20 Tahun 2008; UU No 26=5 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU N 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 73 Tahun 2005; PP No 61 Tahun 2010; PP No 82 Tahun 2012; PP No 96 Tahun 2012; PP No 43 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Permenkominfo No 27 Tahun 2006; Permenkominfo No 22/PER/M.KOMINFO/12/2010; Permenkominfo No 14 Tahun 2016; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2016; Perda Kab Batang No 1 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang runag lingkup yang teridir dari pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, informasi hukum, pendidikan, seni dan budaya dan peningkatan kapasitas SDM serta bidang lain yang berkembang di masyarakat desa/kelurahan. Termasuk juga diatur mengenai sasaran, pelaksanaan, pembinaan, pendampingan dan pengawasan, serta pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 126 Tahun 2017
OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN MELALUI KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 126, BD.2017/No.126
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari
ABSTRAK:
ahwa pemanfaatan lahan pekarangan melalui kawasan rumah merupakan prioritas dalam rangka mempercepat diversifikasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat dengan memanfaatkan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Rumah Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08/KPTS/RC.110/J/01/2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan
Bab III Prinsip dan Arah Pengembangan
Bab IV Pelaksanaan
Bab V Mekanisme Pengembangan Optimalisasi Lahan Pekarangan
Bab VI Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 114 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya beberapa regulasi yang perlu disempurnakan, maka Perbup Temanggung No 33 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas PUPP perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Temanggung no 33 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas PUPP Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 60 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 33 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan tentang tugas sesksi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2017.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2017 diubah.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 101 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa,
maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan
Rumah Susun Sederhana Sewa sebagai landasan
operasional pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
yang tertib, tepat sasaran penghuni, layak huni,
berkelanjutan, transparan dan akuntabel;
bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 13 Tahun
2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rumah
Susun Sederhana Sewa perlu ditinjau kembali karena
sudah tidak sesuai dengan ketentuan dan perkembangan
yang ada;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahu n 1992; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa yang meliputi administrasi pengelolaan penghunian RUSUNAWA, administrasi keuangan dan pelaporan, jaminan uang sewa dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa dicabut.
23 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
