Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu No. 16 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, Undang-Undang No. 44 Tahun 2009, UU No. 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012, Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006, Keputusan Menteri Kesehatan No. 131/Menkes/SK/II/2004, Peraturan Menteri Kesehatan No. 40 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan No. 69 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 16 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Kapuas Hulu No. 17 Tahun 2013.
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Asas Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan, Ruang Lingkup Penyelenggaraan, Tata Cara Pengelolaan, Pengorganisasian, Tim Koordinasi Program Jamkesda, Sumber dan Lokasi Dana Jamkesda, Pelaksana Program Jamkeda, Pembiayaan, Besaran Tarif,Kepersetaan Program Jamkesda, Verifikasi Kepersetaan, Pelayanan Kesehatan, Pemantauan dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan, Sanksi, Ketentuan Penutup,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2014.
22 halaman dan 2 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 16 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa untuk membiayai kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan keperluan masyarakat, perlu adanya penetapan rincian alokasi dana desa tahun anggaran 2014.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, Uu No.32 Tahun 2004, PP No.72 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, Perda No.9 Tahun 2001, Perda No.3 Tahun 2007, Perda No.4 Tahun 2007, Perda No.5 Tahun 2007, Perda No.6 Tahun 2007, Perda No.5 Tahun 2013;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman dan 4 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peninjauan Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, pengurusan dan penerbitan dokumen
kependudukan tidak dipungut biaya;
bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Kudus tentang Peninjauan Tarif Retribusi Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peninjauan Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2014.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL (PTO) KEGIATAN KARYA BHAKTI
TERPADU POLA TNI MENUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD)
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Karya Bhakti Terpadu Pola TNI Menunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun 2014, agar dapat
dilaksanakan secara tertib, tepat guna dan hasil guna perlu diterbitkan
petunjuk pelaksanaanya;
b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu diatur Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400 );
4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737 );
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2013
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung
Utara Tahun Anggaran 2014 ( Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Utara Tahun 2013 Nomor 9 );
12. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata
Nashkah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
1. Ketentuan Umum
2. Mekanisme Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran Kegiatan
3. Pelaksanaan
4. Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, Pelaporan dan Evaluasi
5. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2014.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 16 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kab Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS PENYELENGGARA SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) DI KABUPATEN SIDOARJO
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2014
STANDAR PELAYANAN MINIMAL - RENCANA PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2014/NO.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penerapan dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah
Muntilan Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa penanganan bidang kesehatan sebagai
bagian dari pelayanan dasar merupakan urusan
wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah maka dalam upaya meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan pada masyarakat, khususnya
pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum
Daerah perlu mengatur standar pelayanan minimal
yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi
pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja; ahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, untuk
menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan
kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh
Badan Layanan Umum Daerah, Bupati
menetapkan standar pelayanan minimal Badan
Layanan Umum Daerah dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum
Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008; eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 tahun 2004; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/ PER/III/2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang jenis pelayanan RSUD Muntilan, rencana penerapan dan pencapaian SPM, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2014.
12 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
