PERBUP Kab. Cilacap No. 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 75 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
PERBUP Kab. Cilacap No. 75 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 148, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.148
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Ketentuan tentang tata cara pembagian, penetapan, rincian dan pedoman penggunaan dana desa setiap desa di Kabupaten Cilacap telah diatur dalam Perbup Cilacap No. 75 Tahun 2020 sebagaimana telah dubah dengan Perbup Cilacap No. 98 Tahun 2020. Sebagai tindak lanjut dari Permenkeu No. 156/PMK.07/2020, maka Perbup Cilacap No. 75 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Cilacap No. 98 Tahun 2020 dipandang perlu diubah dan disesuaikan
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 tahun 2003; UU No 6 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 2 Tahun 2020 : PP No 43 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 8 Tahun 2016; Perpres No 54 Tahun 2020 sebagaiman telah diubah dengan Perpres No 72 Tahun 2020; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 78 Tahun 2019; Perpres No 78 Tahun 2019; Perda Kab CIlacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab CIlacap nO 8 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No 10 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan kedua atas Perbup Cilacap No. 75 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Cilacap No. 98 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2020.
Ketentuan Pasal 13 diubah; Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Passal 17A dan Pasal 17B.
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 148 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Besaran Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 147 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaDesa
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 186 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa,dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tanah Laut.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 186 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 186 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tanah Laut perlu disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah dan kebutuhan keadaan di Desa.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 110 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 186 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa,dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tanah Laut diubah yaitu terkait Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut: Kepala Desa sebesar Rp3.000.000,00 setiap bulan; Sekretaris Desa sebesar Rp2.300.000,00 setiap bulan; dan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp2.100.000,00; Besaran tunjangan Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD ditetapkan paling tinggi sebesar Rp500.000,00 setiap bulan; serta penambahan ketentuan tentang Pemberhentian sementara Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD mengenai alasan dan penghasilan yang diterima selama permbentian sementara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2020.
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 186 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa,dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tanah Laut.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 145 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rintisan Desa Budaya
ABSTRAK:
a. bahwa urusan kebudayaan merupakan salah satu
urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012
tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan urusan
kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
dapat dilakukan melalui pembentukan Rintisan Desa
Budaya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rintisan Desa Budaya;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
36 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
36 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
2 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun
2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Prosedur Penetapan Rintisan Desa Budaya; Pengelolaan Rintisan Desa Budaya; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
Jumlah Halaman: 10 HLM; Lampiran: 18 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 135 Tahun 2020
Ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Tahapan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
Dalam rangka merespon perkembangan situasi pendemi penyebaran yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019(COVID-19) khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Laut, maka perlu diambil langkah-langkah pencegahan danpenanganan secara khusus agar tidak terjadi penularan yang lebih luas. Anggota Badan Permusyawaratan yang baru ditetapkan paling lama terhitung 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa diundangkan. Perlu diaturpelaksanaan tahapan pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam masa pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sehingga ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Tahapan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa ada Masa Pademi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 219 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 40 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelaksanaan Tahapan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang memuat: Ketentuan Umum; Maksud; Tujuan; Pengisian Anggota BPD pada Masa Pandemi Corona Virus Diasease 2019 (Covid-19); Panitia Pemilihan; Protokol Kesehatan di Tempat Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan; Sanksi; Pendanaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2020.
Mencabut ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 133 Tahun 2020
DesaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Sumedang No. 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa
Mengubah
PERBUP Kab. Sumedang No. 121 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa
PERBUP Kab. Sumedang No. 113 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa
PERBUP Kab. Sumedang No. 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 130 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah dan kebutuhan keadaan di Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Penyelenggaran Pemerintahan Desa;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2020;
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, berisi tentang ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
