PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2018/No.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang_ Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang · Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil ·Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ·2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
Pasal 15
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Enrekang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan Tata Usaha Sekolah Menengah Negeri (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2010 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2018.
TAHUN 2018 NOMOR 13
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI DAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PERUBAHAN KEPADA CAMAT
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang efektif dan efesien dan sebagai tindak lanjut dari Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu mendelegasikan wewenang Bupati dalam evaluasi rancangan peraturan nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) dan rancangan peraturan nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan (APBN-P) kepada Camat;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 58 Tahun 2005, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 113 Tahun 2014, Perda Kabupaten Limapuluh Kota No. 2 Tahun 2013, Perda Kabupaten Limapuluh Kota No. 119 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Dan Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Perubahan Kepada Camat, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Pelaksanaan dan Penarikan Delegasi;
3. Pembiayaan;
4. Pembinaan dan Pengendalian;
5. Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta, perlu adanya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta. Investasi permerintah daerah sesuai dengan Laporan Analisis Kelayakan Investasi No.26/KAP/RW/V/2017. Penyertaan modal kepada perusahaan umum daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Jumlah Penyertaan Modal
Pemerintah daerah pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 12.000.000.000,00 (duabelas
milyarrupiah), penganggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah, bentuk penyertaan modal
pemerintah daerah, penggunaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 13 Tahun 2018
perjalanan dinas - pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd serta pns, pegawai non pns dan tenaga lainnya
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2018 No. 13
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS, Non PNS dan Lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Solok
ABSTRAK:
a. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib administrasi, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, maka perlu mengatur pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, Pegawai Non PNS dan Tenaga Lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, Pegawai Non PNS dan Tenaga Lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok;
UU Nomor 8 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 18 Tahun 2017; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 54 Tahun 2009; Permendagri Nomor 33 Tahun 2017; Perda Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008; Perda Kota Solok Nomor 7 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD serta PNS, Pegawai Non PNS dan Tenaga Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Solok yang memuat ketentuan umum; tata cara administrasi perjalanan dinas; biaya dan waktu perjalanan dinas; prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas; laporan perjalanan dinas; pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas; pengendalian internal; dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2018.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 02 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN MELALUI UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN, TAMBAH UANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME LANGSUNG
ABSTRAK:
adanya perubahan pada tata cara pembayaran melalui uang persedian, ganti uang persedian, tambah uang persedian, dan mekanisme belanja langsung, dalam rangka optimalisasi pengendaliannya perlu dilakukan perubahan atas peraturan bupati pringsewu nomor 02 tahun 2018 tentang tata cara pembayaran melalui uang persedian, ganti uang persedian, dan mekanisme belanja langsung
1. undang-undang nomor 28 tahun 199 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
3. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
4. undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara
5. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
6. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
7. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
8. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
9. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
10. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelopran keuangan dan kinerja instansi pemerintah
11. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
12. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
13. peeaturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
14. peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor PER-66/PB/2005 tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara
15. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 07 tahun 2010 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
16. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pringsewu
17. peraturan buapti pringsewu nomor 02 tahun 2018 tentang tata cara pembayaran melalui uang persediaan, ganti uang persedian, tambah uang persedian dan mekanisme langsung
peraturan buapti ini memutuskan tentang perubahan atas peraturan bupati pringsewu perubahan atas peraturan bupati pringsewu nomor 02 tahun 2018 tentang tata cara pembayaran melalui uang persedian, ganti uang persediaan, tambah uang persediaan dan mekanisme langsung
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG/ LOKASI BAGI PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN USAHA DAN/ ATAU PEKERJAAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan bagi hasil pajak penghasilan, setiap pelaku usaha yang melakukan usaha dan/ atau pekerjaan di Kabupaten Aceh Singkil, wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak cabang/ lokasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 Tahun 1983; UU No. 14 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENKEU Nomor 73/PMK.03/2012; PERMENDAGRI Nomor 112 Tahun 2016; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Nomor 44/PJ/2008.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 9 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Nomor Pokok Wajib Pajak; BAB III Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang; BAB IV Ketentuan Peralihan; BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Selatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Jo Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daeral . Kabupaten Bari to Selatan, Perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2016; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 29 Tahun 2016.
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor 13 Tahun 2018
12 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud, tujuan dan sasaran, penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah, pelaporan, serta pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2018
PERGUB Prov. Gorontalo No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Gorontalo 2018-2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Gorontalo 2018-2022
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk mendapatkan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kine:rja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU)Pemerintah Provinsi Gorontalo 2018-2022.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permenpan No. PER/9/M.PAN/5/2007; Permenpan No. PER/20/M.PAN/11/2008; Perda No. 8 Tahun 2017.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang penetapan indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Gorontalo termasuk di dalamnya indikator kinerja utama pada masing-masing perangkat daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2018.
Peraturan Gubernur ini terdiri dari 51 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan analisis standar belanja.
Dasarr Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; Uu No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Kab. Temanggung No. 10 Tahun 2008; Perda Kab No. 11 Tahun 2008; Perda No. 26 Tahun 2012; Perda Kab. Temanggung 1 Tahun 2014; Perda Kab. Temanggung No. 10 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Temanggung. Tujuan ditetapkan ASB adalah: memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS dan RKA-SKPD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja; meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran; dan terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja. Ruang lingkup ASB meliputi: kewajaran beban kerja; kewajaran biaya setiap kegiatan; dan proporsi obyek belanja. Selain itu diatur tentang jenis dan kegiatan ASB; serta struktur ASB. Pengendalian terhadap pelaksanaan dilakukan oleh TAPD, Kepala OPD, dan Kepala SKPKD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2018.
29 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
