Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 870 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang No. 67 Tahun 2017

PEDOMAN PELAKSANAAN PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
PERWAL K3 SATPOL HUKUM Finall.pdf

Abstrak

PEDOMAN PELAKSANAAN PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 67, BD.2017/No.67

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dan untuk mewujudkan tata kelola kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, nyaman, bersih, dan indah, serta berwawasan lingkungan dibutuhkan adanya pengaturan dalam pelaksanaan ketertiban umum ketentraman masyarakat di bidang kebersihan dan keindahan; b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi urusan wajib dan pelayanan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah;
1.Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2. UU No.11 Tahun 1974 ;3.UU No.8 Tahun 1981 ;4.UU No.28 Tahun 2002 ;5.UU No. 22 Tahun 2009 ;6.UU No. 38 Tahun 2004 ;7.UU No.32 Tahun 2007 ;8.UU No.26 Tahun 2007 ;9.UU No.18 Tahun 2008 ;10.UU No.32 Tahun 2009 ;11.UU No.23 Tahun 2014 ;12.PP No. 31 Tahun 1980 ;13.PP No. 27 Tahun 1983 ;14.PP No.6 Tahun 2010
1.ketentuan umum;2.penindakan;3.pelaksanaan razia;4.pengaturan kelancaran arus lalu lintas;5.pembungan air kotor dari jaringan persil ke jaringan air kotor ;6.pembinaan , pengendalian dan pengawasan;7.peran serta masyarakat ;8.pengenaan sanksi;9.ketentuan peralihan;10.ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
25 halaman

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 1948

Mengatur Hal Permohonan Grasi Dengan Menarik Kembali Segala Peraturan Mengenai soal ini yang Sampai Kini Berlaku

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
PP No 67 Tahun 1948-kumham.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 67 Tahun 1957

Penolakan Banding Untuk Mengangkut Barang Dengan Truk Melalui Trayektrayek Kedurus Brangkal-Wonocolo-Blimbing-Jati-Klakah

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.67 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Deli Serdang Nomor 68 Tahun 2022

Pemberian Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara Kebijakan Pemerintah

Download :
Perbup No. 68 Tahun 2022_ok.pdf

Abstrak

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD. 2022/ No. 68

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

ABSTRAK:

Perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan dalam bentuk pendampingan dan bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara yang menghadapi masalah hukum baik didalam proses pengadilan maupun diluar proses pengadilan, memberikan kepastian hukum, kelancaran, dan efektivitas dalam pemberian layanan bantuan hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang maka itu perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Pemberian Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Lingkup Pemberian Bantuan Hukum, Pelaksanaan Bantuan Hukum, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2022.
7 Hlm

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 68 Tahun 1957

Penolakan Banding Untuk Mengangkut Barang Dengan Truk Melalui Trayek Wonocolo-Blimbing

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.68 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 69 Tahun 1957

Penolakan Banding Untuk Mengangkut Barang Dengan Truk Melalui Trayek Semarang-Surabaya

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.69 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2018

Pedoman Bantuan Hukum bagi Warga Miskin

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
BD 70 (TTG PEDOMAN BANKUM MASKIN).pdf

Abstrak

pedoman-bantuan-hukum-masyarakat-miskin

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD.2018/NO.70

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bantuan Hukum bagi Warga Miskin

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, orang miskin atau kelompok orang miskin, tata cara verifikasi terhadap lembaga bantuan hukum, tata cara program bantuan hukum, persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum, tata cara penganggaran dan penyaluran dana bantuan hukum, tata cara dan mekanisme pelaporan prtanggungjawaban, pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2018.
16 Halaman

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2005

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung

Diubah dengan :

PP No. 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama
PP No. 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama

Mengubah :

PP No. 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001
PP No. 27 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama
PP No. 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama

Download :
PP NO 70 TH 2005.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 70 Tahun 1957

Penolakan Banding Untuk Mengangkut Barang Dengan Truk Melalui Trayek Garut-Sumedang Cirebon-Tasikmalaya-Bandung

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.70 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2005

Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 14 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama Serta Janda Dudanya

Download :
PP NO 71 TH 2005.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 1948.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .