Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2004

Menemukan 1.077 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2004

Pengelolaan Barang Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
2004_18 PENGELOLAAN BARANG DAERAH.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2004

Perusahaan Daerah Pasar Kota Bandung

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
18.Tahun 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 18 Tahun 2004

Retribusi Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Sukamara No. 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Download :
Perda 18 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2004/2 seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )

ABSTRAK:

bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Sukamara dan untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, dipandang perlu menggali sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, diantaranya adalah Retribusi Daftar Perusahaan.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 1998
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB III GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN; BAB V PENGECUALIAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN; BAB VI CARA MENGHITUNG TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF; BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI; BAB XIV KETENTUAN PIDANA; BAB XV PENYIDIK; BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2004.
11 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 18 Tahun 2004

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Perda_Kota_Pangkalpinang_2004_18.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 18 Tahun 2004

Pembentukan Desa Kederasan Panjang, Desa Papit, Desa Tunggul Bulin, Desa Rantau Limau Kapas, dan Desa Rantau Ngarau

Desa

Download :
403. Perda_Merangin_No_18_2004.pdf

Abstrak

Pembentukan - Desa Kederasan Panjang - Desa Papit - Desa Tunggul Bulin - Desa Rantau Limau Kapas - Desa Rantau Ngarau

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2004/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Kederasan Panjang, Desa Papit, Desa Tunggul Bulin, Desa Rantau Limau Kapas, dan Desa Rantau Ngarau

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan roda Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan dinamika masyarakat Desa dan sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 huruf a dan b Perda Kab. Merangin No. 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; Pertimbangan untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Perda Kab. Merangin.
UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 105 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; Perda Kab. Merangin No. 18 Tahun 2001.
Perda ini mengatur tentang Pembentukan Desa Kederasan Panjang, Desa Papit, Desa Tunggul Bulin, Desa Rantau Limau Kapas, dan Desa Rantau Ngarau, yang meliputi; Pembentukan Desa Baru; Pengangkatan Kepala Dusun Menjadi Kepala Desa.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2004.
Dengan Ditetapkannya Perda Ini, Semua Peraturan Desa Yang Ada dan Berlaku bagi Desa Induk (Rantau Deras, Karang Anyar, Rantau Limau Manis, Pulau Bayur dan Muara Jernih) Tetap Berlaku Bagi Desa Pemekaran (Kederasan Panjang, Papit, Tunggul Bulian, Rantau Lingau Kapas dan Rantau Ngarau) Sepanjang Belum diubah, diganti atau dicabut Berdasarkan Peraturan Desa Masing-masing Bersangkutan.
Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
7 hlm.; Penjelasan 2 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2004

Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP No.18 TH 2004.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2004

Perkebunan

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Download :
UU Nomor 18 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Perkebunan

2004

Undang-undang (UU) NO. 18, LN. 2004/ No. 85, TLN NO. 4411, LL SETNEG : 28 HLM

Undang-undang (UU) tentang Perkebunan

ABSTRAK:

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagai karunia dan amanat Tuhan YME yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan perekonomian nasional termasuk di dalamnya pembangunan perkebunan dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya. Perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggung jawab.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam UU ini diatur mengenai Asas, Tujuan, dan Fungsi penyelenggaraan perkebunan. Pengaturan perkebunan meliputi perencanaan, penggunaan tanah, pemberdayaan dan pengelolaan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil, penelitian dan pengembangan, pengembangan SDM, pembiayaan, serta pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan dilakukan oleh Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2004.
Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan nomor 55/PUU-VIII/2010.
Penjelasan : 14 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 18 Tahun 2004

RESTRIBUSI JASA KEPELABUHAN

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA-18-2004-RETRIBUSI-JASA-PELABUHAN.pdf

Abstrak

RETRIBUSI

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2004/NO.32

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RESTRIBUSI JASA KEPELABUHAN

ABSTRAK:

Sebagai konsekwensi logis berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sejalan dengan upaya untuk memberikan pelayanan dibidang kepelabuhanan, perlu ditetapkannya Retribusi Jasa Kepelabuhanan yang penjabarannya ditetapkan kedalam Peraturan Daerah
Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran , Undang -undang Nomor 18 Tahun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan batas -batas daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten -kabupaten Gowa,Maros dan Pangkajenedan Kepulauan Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Pemerintah Nomor 86Tahun 1999Tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
RETRIBUSI JASA PELABUHAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2004.
14

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2004

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Izin Gangguan

Standar/Pedoman

Download :
2004_18.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2004

Pendirian Universitas Khairun

Pendidikan

Download :
KEPPRES No.18 TH 2004.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2004

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2004.