Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buru Nomor 65 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Perinzinan dan Non Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Buru
ABSTRAK:
Dalam rangka memudahkan Implementasi Peraturan Bupati Buru Nomor 65 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Buru.
UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 4 Tahun 2010; PERMENPANRB No. 36 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 138-270 Tahun 2010; PERDAKABBURU No. 26 Tahun 2008; PERDAKABBURU No. 01 Tahun 2015; PERDAKABBURU No. 12 Tahun 2012; PERBUPBURU No. 42 Tahun 2008.
Perubahan Lampiran I dan II Peraturan Bupati Buru Nomor 65 Tahun 2014.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
Mengubah Peraturan Bupati Buru Nomor 65 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Buru
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Utara Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PELABUHAN RAKYAT DI KABUPATEN MOROWALI UTARA
ABSTRAK:
bahwa Kabupaten Morowali Utara dengan geografis yang memiliki alur pesisir pantai yang cukup panjang dan terdapat beberapa alur sungai merupakan faktor strategis bagi pengembangan sektor kepelabuhanan sebagai sektor kegiatan ekonomi potensial dan prospektif sehingga perlu dilakukan pengaturan untuk mewujudkan penyelenggaraan kepelabuhanan yang lebih tertata dan terkelola baik serta terintegrasi dengan perkembangan pembangunan Kabupaten Morowali Utara; bahwa Pelabuhan Rakyat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah ataupun oleh Kementerian/Lembaga di Daerah termasuk tambatan perahu dan jetty (dermaga mini) pengelolaannya merupakan kewenangan Daerah berdasarkan Pembagian Urusan dan Kewenangan yang terkait Bidang Perhubungan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu ada pengaturan yang jelas dan terarah guna peningkatan pengawasan atas keselamatan kapal, penumpang dan barang serta Pendapatan Asli Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: peran dan fungsi; kewenangan; pengelolaan kegiatan di pelabuhan; sistem informasi pelabuhan; pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2018.
13 halaman; Penelasan 5 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 31 Tahun 2016
PENYELENGGARAAN – PERIZINAN – BERUSAHA – BERBASIS – RISIKO – DI – KABUPATEN – NIAS – UTARA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 183
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Nias Utara
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menyusun Peraturan Bupati Nias Utara tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Nias Utara;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO, PENDANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, SANKSI, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
11 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 31, BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018 NOMOR 510
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU
ABSTRAK:
Dalam upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan dan untuk mengakomodir perubahan-perubahan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
Dalam upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan dan untuk mengakomodir perubahan-perubahan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :
PeraturanGubernur Kepulauan RiauNomor 41 tahun2013tentang Pelimpahan Kewenangan Gubernur Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Gubernur Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dicabut dandinyatakan tidak berlaku.
Kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan yang semula berada pada OPD Teknis terkait, dinyatakan tidak berlaku.
Seluruh perizinan dan nonperizinan yang sudah diterbitkan OPD Teknis terkait sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
Seluruh peraturan yang mengatur tata cara penerbitan perizinan dan nonperizinan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
11 halaman.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2014
PNBP / Penerimaan Negara Bukan PajakPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut :
Permenkumham No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.Ku.02.02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan Berbasis Teknologi Informasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Hh-01.Ku.02.02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum Di Bidang Notariat, Fidusia, Dan Kewarganegaraan Berbasis Teknologi Informasi Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 31, BN.2014/No.38, peraturan.go.id :10 Hlm
Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2015.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan No. 31 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Tahun 2016/No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pelayanan pra rumah sakit secara profesional yang bersifat gawat dan darurat 24 jam penuh dengan secara efektif dan efisien, cepat tepat dan cermat; bahwa untuk menyelenggaraan pelayanan terpadu penderita gawat darurat baik dalam keadaan sehari-hari maupun dalam keadaan bencana; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/VIII/2004; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Prinsip
Bab III Ruang Lingkup
Bab III SPGDT-S
Bab IV SPGDT-B
Bab V Tim SPGDT
Bab VI Tata Cara Pelaksanaan
Bab VII Pembiayaan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2016.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 31 Tahun 2015
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYULUHAN DAN PELAYANAN TERPADU
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Tahun 2015/No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan dan Pelayanan Terpadu Pertanian dan Perikanan Kecamatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kebutuhan Daerah pada Dinas Pertanian dan Perikanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Dan Pelayanan Terpadu Pertanian Dan Perikanan Kecamatan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan
Bab III Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Jabatan Fungsional
Bab IV Tata Laksana
Bab V Kepegawaian
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 11 Tahun 2008 dicabut.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 31 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2013/No.31 Seri E Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pclayanan Minimal, Pemerintahan Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan kctcntuan yang diatur dalam Peraturan Menteri; bahwa dalam penerapa.n Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya dalam menyclcnggarakan pelayanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekcrjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purworcjo Nomor 4 Tahun 2008; eraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab III Rencana Pencapaian SPM
Bab IV Pembiayaan SPM
Bab V Pengorganisasian SPM
Bab VI Pelaporan SPM
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2013.
55 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
