Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 263.861 peraturan dalam 0,042 detik

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim)

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download file:

UU Nomor 17 Tahun 2004.pdf

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Kejaksaan Republik Indonesia

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Mencabut

UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Download file:

UU Nomor 16 Tahun 2004.pdf

kejaksaan-republik-indonesia

2004

Undang-undang (UU) NO. 16, LN. 2004/ No. 67, TLN NO. 4401, LL SETNEG : 13 HLM

Undang-undang (UU) tentang Kejaksaan Republik Indonesia

ABSTRAK:

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional; bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun; bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).
1. KETENTUAN UMUM 2. SUSUNAN KEJAKSAAN 3. TUGAS DAN WEWENANG 4. KETENTUAN LAIN 5. KETENTUAN PERALIHAN 6. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2004.
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451).
Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan atau pekerjaan yang dilarang dirangkap selain jabatan atau pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak-hak jabatan fungsional jaksa yang terkena pemberhentian diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan mengenai tunjangan jabatan fungsional jaksa diatur dengan Peraturan Presiden. Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
25

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

UU Nomor 15 Tahun 2004.pdf

Pemeriksaan - Pengelolaan - Tanggung Jawab - Keuangan Negara

2004

Undang-undang (UU) NO. 15, LN. 2004/ No. 66, TLN NO. 4400, LL SETNEG : 16 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

ABSTRAK:

Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tersebut dilakukan dengan cara pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 23 dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Dalam UU ini diatur mengenai BPK yang diberikan tugas dan wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemeriksaan BPK terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2004.
Pada saat Undang-undang ini berlaku, Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer atau IAR (Staatsblad 1898 Nomor 9 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1933 Nomor 320) dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan : 14 hlm.

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

UU Nomor 14 Tahun 2004.pdf

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

UU Nomor 13 Tahun 2004.pdf

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

UU Nomor 12 Tahun 2004.pdf

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

UU Nomor 11 Tahun 2004.pdf

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Download file:

UU Nomor 10 Tahun 2004.pdf

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Mengubah

UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Download file:

UU Nomor 9 Tahun 2004.pdf

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Mengubah

UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Download file:

UU Nomor 8 Tahun 2004.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2004.