Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 909 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 40 Tahun 2017

Standar Operasional Prosedur Kegiatan Sidang Cepat Operasi Yustisi

Hukum Acara dan Peradilan Pertahanan dan Keamanan, Militer Lalu Lintas, Jalan

Abstrak

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEGIATAN SIDANG CEPAT OPERASI YUSTISI

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, BD.2017/NO.40, TBD No.40, LL KOTA PONTIANAK: 7 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Kegiatan Sidang Cepat Operasi Yustisi

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menetapkan pedoman pelaksanaan Kegiatan Sidang Cepat Operasi Yustisi, perlu disusun Standar Operasional Prosedur.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 6 Tahun 2010, PP No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 54 Tahun 2011, Perda No. 2 Tahun 1987, Perda No. 3 Tahun 2004, Perda No. 7 Tahun 2016, Perwali No. 73 Tahun 2016, Kepmen Kehakiman No. M.04.PW.07.03 Tahun 1984, Kepmendagri No. 6 Tahun 2003.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Tahapan Dan Waktu Proses, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2017.
8 halaman, 1 halaman lampiran

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 40 Tahun 1957

Mencabut Keputusan Presiden Nomor 174 Dan 176 Tahun 1952, Nomor 3 Tahun 1955, Nomor 200 Dan 201 Tahun 1956, Nomor 9 Tahun 1957, dan menyatakan seluruh Wilayah Republik Indonesia, termasuk semua perariran Teritorinya, dalam Keadaan Darurat Perang

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Keppres No.40 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 40 Tahun 2011

Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan

Pertahanan dan Keamanan, Militer Kebijakan Pemerintah

Download :
Permenhan Nomor 40 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 40 Tahun 1960

Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 66 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 117) Tentang Wajib Militer

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 66 Tahun 1958 tentang Wajib-Militer

Download :
perpu 040 1960.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2021

Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Abstrak

satuan-pamong praja

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, BD.2021/NO.40

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab, dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat diperlukan penegakan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, dan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sudah dilaksanakan.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.
Materi pokok: Kedudukan, Tugas Dan Wewenang, Susunan Organisasi, Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
Jumlah Halaman : 11 HLM; Lampiran : 1 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 40 Tahun 1980

Team Pengembangan Industri Pertahanan Keamanan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 56 Tahun 1989 tentang Pembentukan Dewan Pembina Industri Strategis
KEPPRES No. 59 Tahun 1983 tentang Pembentukan Dewan Pembina Dan Pengelola Industri-Industri Strategis Dan Industri Hankam

Download :
Keppres No 40 TH 1980.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 40 Tahun 2002

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 Tentang Keadaan Darurat Sipil Di Propinsi Maluku Dan Propinsi Maluku Utara

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 27 Tahun 2003 tentang Penghapusan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Maluku Utara

Mengubah :

KEPPRES No. 88 Tahun 2000 tentang Keadaan Darurat Sipil Di Propinsi Maluku Dan Propinsi Maluku Utara

Download :
KEPPRES No.40 TH 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2010

Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014

Pertahanan dan Keamanan, Militer Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 41 Tahun 2011

RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer Ketatanegaraan, Kenegaraan Struktur Organisasi

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2023

Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Mencabut :

PERGUB No. 59 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga
PERGUB No. 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga

Download :
Peraturan Gubernur DIY 41 2023.pdf

Abstrak

KELOMPOK JAGA WARGA DAN OMAH JAGA WARGA

2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 41, BD.2023/NO.41

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga

ABSTRAK:

a. bahwa nilai luhur kearifan budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sistem sosial yang hidup di dalamnya merupakan basis ketahanan masyarakat dalam menguatkan pembangunan daerah yang berbasis keistimewaan dan menguatkan rasa persatuan dan kesatuan, mewujudkan keamanan, ketertiban umum, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa upaya menggali, menjaga, dan menumbuh kembangkan nilai luhur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengedepankan prakarsa masyarakat yang didukung dengan koordinasi dan kolaborasi Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan; c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, kondisi, dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap sistematika dan esensi pengaturan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelaksanaan Jaga Warga; Kelompok Jaga Warga; Omah Jaga Warga; Pola Koordinasi; Peningkatan Kemampuan; Pembinaan; Logo dan Atribut; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023.
Jumlah Halaman: 21 HLM; Penjelasan: 8 HLM; Lampiran: 2 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 1957.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2011.