PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2012

Menemukan 8.865 peraturan dalam 0,033 detik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012
Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Mencabut
  1. Permen PAN & RB No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 38 Tahun 2012
Transportasi Darat/Laut/Udara
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 38 Tahun 2012
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkominfo No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaporan Perubahan Data Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan, dan Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju Dalam Penyelenggaraan Penyiaran
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 38 Tahun 2012
Perlindungan Konsumen Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 38 Tahun 2012
Kesehatan
Download file:
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 38 Tahun 2012
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar/Pedoman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 39 Tahun 2012
APBD
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERWALI Kota Depok No. 33 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan