Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah kabuapten Kotabaru Nomor 7 Tahun 2005 Tentang izin Gangguan
ABSTRAK:
Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3237/SJ tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2017, menegaskan agar pemerintah daerah kabupaten segera melakukan pencabutan peraturan daerah terkait Izin Gangguan dan pungutan Retribusi Izin Gangguan karena dianggap menghambat iklim investasi di Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan tentang pencabutan peraturan daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2005 tentang izin gangguan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2005 Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 Halaman
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2011
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 31, jdih.menpan.go.id: 4 Hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Umum Infrastruktur Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2011.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto Nomor 31 Tahun 2015
pedoman pelaksanaan program bantuan asistensi sosial penyandang tuna netra dan disabilitas berat
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2021/No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat
ABSTRAK:
a. bahwa penyandang tuna netra dan penyandang disabilitas berat masih mengalami diskriminasi sehingga haknya tidak terpenuhi, maka perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dari Pemerintah Daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat,
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 1999; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 34 Tahun 2008; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 13 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 8 Tahun 2016; PP Nomor 52 Tahun 2019; PP Nomor 70 Tahun 2019; Permensos Nomor 129/HUK/2008; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 14 Tahun 2016; Permensos Nomor 9 Tahun 2018; Perda Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2012; Perda Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019; Perda Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 12 (dua belas) Bab dan 16 (enam belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup; Sasaran; Kriteria dan Persyaratan; Besaran Bantuan; Pelaksana; Tata Cara Pelaksanaan; Penghentian dan Penambahan; Monitoring dan Evaluasi; Pertanggung Jawaban; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2021.
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 31, BN.2020/No.567, jdih.dephub.go.id : 4 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 114 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Manado No. 31 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buru Nomor 65 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Perinzinan dan Non Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Buru
ABSTRAK:
Dalam rangka memudahkan Implementasi Peraturan Bupati Buru Nomor 65 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Buru.
UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 4 Tahun 2010; PERMENPANRB No. 36 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 138-270 Tahun 2010; PERDAKABBURU No. 26 Tahun 2008; PERDAKABBURU No. 01 Tahun 2015; PERDAKABBURU No. 12 Tahun 2012; PERBUPBURU No. 42 Tahun 2008.
Perubahan Lampiran I dan II Peraturan Bupati Buru Nomor 65 Tahun 2014.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
Mengubah Peraturan Bupati Buru Nomor 65 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Buru
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Utara Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PELABUHAN RAKYAT DI KABUPATEN MOROWALI UTARA
ABSTRAK:
bahwa Kabupaten Morowali Utara dengan geografis yang memiliki alur pesisir pantai yang cukup panjang dan terdapat beberapa alur sungai merupakan faktor strategis bagi pengembangan sektor kepelabuhanan sebagai sektor kegiatan ekonomi potensial dan prospektif sehingga perlu dilakukan pengaturan untuk mewujudkan penyelenggaraan kepelabuhanan yang lebih tertata dan terkelola baik serta terintegrasi dengan perkembangan pembangunan Kabupaten Morowali Utara; bahwa Pelabuhan Rakyat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah ataupun oleh Kementerian/Lembaga di Daerah termasuk tambatan perahu dan jetty (dermaga mini) pengelolaannya merupakan kewenangan Daerah berdasarkan Pembagian Urusan dan Kewenangan yang terkait Bidang Perhubungan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu ada pengaturan yang jelas dan terarah guna peningkatan pengawasan atas keselamatan kapal, penumpang dan barang serta Pendapatan Asli Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: peran dan fungsi; kewenangan; pengelolaan kegiatan di pelabuhan; sistem informasi pelabuhan; pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2018.
13 halaman; Penelasan 5 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 31 Tahun 2016
PENYELENGGARAAN – PERIZINAN – BERUSAHA – BERBASIS – RISIKO – DI – KABUPATEN – NIAS – UTARA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 183
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Nias Utara
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menyusun Peraturan Bupati Nias Utara tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Nias Utara;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO, PENDANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, SANKSI, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
11 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
