Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Tahun 2012 No.44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Pelayanan Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penanganan permasalahan hukum bagi pegawai / pejabat / kepala desa / perangkat desa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Blora serta untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat di bidang hukum, perlu diselenggarakan Program Pelayanan Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pelayanan Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor Hukum Acara Perdata (Herziene Indonesische Reglement / H.I.R, Staatsblad 1848 :16); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang- Undang 5 Tahun 1986; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Program Pelayanan Pemberian Bantuan Hukum
Bab IV Bantuan Hukum Litigasi
Bab V Bantuan Hukum Non Litigasi
Bab VI Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 61 Tahun 2011
Jaringan Informasi Dan Dokumentasi Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2011/NO.61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Informasi Dan Dokumentasi Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 91 tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu ditata jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.32 Tahun 2004 ;3.UU No.33 Tahun 2004
;4.UU No.12 tahun 2011 ;5.PP No.38 Tahun 2007 ;6.PP No. 41 Tahun 2007
;7.PP No.91 Tahun 1999 ;8.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 10
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 15 Tahun 2011
Peraturan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Izin Penempatan Ruang
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2O11/NO.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Izin Penempatan Ruang
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi terhadap Izin Pemanfaatan Ruang dinyatakan tidak berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Izin Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Izin Pemanfaatan Ruang perlu ditinjau kembali;
b. bahwa Pelayanan Izin Pemanfaatan Ruang kepada orang atau badan hukum merupakan salah satu tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta merupakan Urusan Wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-undnag Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang jo Pasal 69 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur;
1. UU No. 23 tahun 2000;2. UU No. 10 tahun 2004;3. UU No. 32 tahun 2004
;4. UU No. 33 tahun 2004;5. UU No. 26 tahun 2007;6. UU No. 28 tahun 2009
;7. PP No. 38 tahun 2007;8. PP No. 41 tahun 2007;9. PP No. 54 tahun 2008
;10. Perda Kab Tanggerang No. 1 tahun 2008;11. Perda Kab Tanggerang No. 11 tahun 2006;12.Perda Kab Tanggerang No. 8 tahun 2010
terdapat dalam pasal 1 dan 2
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 14 Tahun 2011
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2011/NO.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan dalam memberikan arah dan pedoman pembuatan produk hukum daerah sesuai dengan pronsip penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memberikan pedoman mengenai Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah tersebut agar lebih terarah dan terkoordinasi;
b. bahwa Peraturan Bupati Tangerang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, masih kurang memberikan arahan dalam peraturan perundangundangan daerah, sehingga perlu diubah;
1.UU No. 23 tahun 2000;2. UU No. 10 tahun 2004;3. UU No. 32 tahun 2004;4. PP No. 79 tahun 2005;5. PP No. 68 tahun 2005
;6. PMDN No. 169 tahun 2004;7. PMDN No. 15 tahun 2006;8. PMDN No. 16 tahun 2006;9. PMDN No. 17 tahun 2006;10. PMDN No. 53 tahun 2007
terdapat dalam pasal 8 dan pasal 57
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 27 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Legislasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2014
ABSTRAK:
bahwa untuk membentuk produk hukum Daerah secara
terencana, komprehensip, terpadu, terkoordinasi dan
berkesinambungan perlu adanya suatu perencanaan dalam
penyusunan suatu produk hukum Daerah; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dalam perencanaan penyusunan produk hukum Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu disusun Program Legislasi Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2010-2014; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klaten tentang
Program Legislasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2014;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Program Legislasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2014 yang selanjutnya disebut Prolegda dengan susunan dan sistematikanya terdiri dari: Pendahuluan; Pokok-Pokok Program Legislasi Daerah; Pelaksanaan Kegiatan; Bentuk Produk Hukum Daerah; Penutup sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
Prolegda dimaksud sebagai pedoman seluruh lnstansi/Dinas/Satuan Kerja pada Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menyusun/membentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Klaten dalam rangka penyelenggaraan dan pembangunan Daerah Tahun 2010- 2014.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2010.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara penyelenggaraan dana bantuan hukum masyarakat kurang mampu di kabupaten ketapang
ABSTRAK:
bahwa untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum khususnya bagi masyarakat Kabupaten Ketapang yang kurang mampu yang berperkara pidana atau perdata di pengadilan Negeri Ketapang, di Pengadilan Agama Ketapang maupun peradilan lainnya tingkat pertama perlu difasilitasi pendanaannya oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang guna pembayaran sebagian dari jasa Advokat/ Pengacara Praktek/Penasihat Hukum yang besarnya disesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.2 Tahun 1986, UU No.5 Tahun 1986, UU No.39 Tahun 1999, UU No.18 Tahun 2003, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.83 Tahun 2008, Keppres No.40 Tahun 2004, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.10 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pokok-Pokok Kegiatan, Sifat, Kriteria, Jenis, Persyaratan, dan Tata Cara, Nilai Bantuan dan Sumber Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2010.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kriteria dan Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin/Kurang Mampu secara Cuma-cuma
ABSTRAK:
Untuk melindungi hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan masyarakat terutama bagi masyarakat miskin/kurang mampu, perlu diberikan bantuan hukum cuma-cuma. Untuk itu perlu diatur tata cara dan mekanismenya dengan suatu perbup.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 7 Tahun 1989; UU No. 10 Tahun 1992; UU No. 3 Tahun 1997; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2000; UU No. 18 Tahun 2003; UU No. 8 Tahun 2004; UU No. 9 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 83 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, sasaran, kriteria, persyaratan, mekanisme, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2009.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
