Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una
ABSTRAK:
bahwa jaminan sosial kesehatan merupakan hak dari setiap pekerja yang dijamin oleh UUD dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial; bahwa untuk meningkatkan kepesertaan dalam BPJS Kesehatan serta memberikan manfaat bagi tenaga kerja di Kabupaten Tojo Una-Una dan memberikan kepastian perlindungan kepada tenaga kerja dalam bentuk mengikutsertakan ke dalam Program BPJS Kesehatan; bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan kesejahteraan sosial pekerja oleh pemberi kerja dalam Program BPJS Kesehatan perlu diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan BPJS Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una;
UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 24 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015; PP Nomor 86 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:
a. Kepesertaan BPJS Kesehatan dalam pemberian pelayanan perizinan;
b. Pembinaan dan pengawasan;
c. Ketentuan lain-lain;
d. Sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2016.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas No. 26 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Satu Hari (One Day Services) Dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong peningkatan iklim investasi dan iklim berusaha yang kondusif di Kabupaten Kapuas sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang semakin baik, maka Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu melakukan inovasi pelayanan publik dalam bentuk penyelenggaraan perizinan satu hari. Dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi pemerintah, khususnya penyelenggaraan pelayanan perizinan satu hari di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas, perlu dilakukan penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Bupati Kapuas Nomor 7 Tahun 2009
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
TUJUAN;
BAB III
JENIS PERIZINAN DENGAN PELAYANAN SATU HARI (ONE DAY SERVICE);
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB V
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2016.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa No. 26 Tahun 2016
Perizinan, Pelayanan Publik - STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMBAW A
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Bagian Hukum Kab. Sumbawa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMBAW A
ABSTRAK:
a. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang sosial Kabupaten Sumbawa, perlu adanya standar pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa;
b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa.
UU No. 69 Tahun 1958;
UU No. 25 Tahun 2009;
UU No. 23 Tahun 2014;
PP No. 65 Tahun 2005;
PP No. 96 Tahun 2012;
PERDA Kabupaten Sumbawa No. 3 Tahun 2008;
PERDA Kabupaten Sumbawa No. 9 Tahun 2013;
PERBUP Sumbawa No. 7 Tahun 2008.
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Komponen Standar Pelayanan; Pelaksanaan dan Penerapan; Pengaduan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2016.
-
-
56
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 26 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Perangkat Dearah Penyelenggara Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
dalam rangka mengetahui dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, maka perlu dilakukan evaluasi melalui survey kepuasan masyarakat terhadap Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik;
UU No 23 Tahun 2000; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Instruksi Presiden No 1 Tahun 1995; PermenPANRB No 16 Tahun 2014; Perda Kab.Serang No 15 Tahun 2006; Perda Kab.Serang No20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 1 Tahun 2013; Perda Kab.Serang No 8 Tahun 2013; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud dan Tujuan; 3.Survey Kepuasaan Masyarakat; 4.Unsur Pelayanan Survey Kepuasan Masyarakat; 5.Penghitungan Jumlah Sampel dan Pengolahan Data Unsur Pelayanan; 6.Pelaporan;7.Monitoring dan Evaluasi; 8.Publikasi Hasil Survey; 9.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2016.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan
pelayanan pada masyarakat memiliki peran yang
strategis dalam mempercepat peningkatan derajat
kesehatan masyarakat, oleh karena itu Pusat
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dituntut untuk
memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan
standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau
seluruh lapisan masyarakat dengan melaksanakan pola
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD);
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah bahwa untuk menjamin
ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan
umum yang diberikan Badan Layanan Umum Daerah
maka Bupati menetapkan standar pelayanan minimal
Badan Layanan Umum Daerah dengan Peraturan
Bupati;
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor
741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota
bahwa Bupati bertanggungjawab dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar
Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah dan masyarakat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang
Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan
Masyarakat Kabupaten Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang yang meliputi Maksud Dan Tujuan, Upaya Pelayanan Kesehatan, Indikator, Target, Target Pencapaian Dan Uraian Standar Pelayanan Minimal, Pelaksanaan, Penerapan, Pembinaan Dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2016.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2016
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2016/No. 25 Seri E Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo
ABSTRAK:
bahwa calam rangka menjamin ketersediaan.
keterjangkau an dan kualitas pelayanan kesehatan
yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada
Purworejo serta untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah, telah diterbitkan Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 60 Tahun 2011 tentang Standar
Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada
Purworejo; bahwa seiatan dengan perkernbangan keadaan dan
dengan adanya perubahan nomenklatur Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Purworejo, maka
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu
diganti dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang
baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah
Rurnah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo
Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Komor 61 Tahun
2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/11/2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah
Rurnah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2016.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 25 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan izin Penelitian Izin Kuliah Kerja Nyata dan Izin Praktek Kerja Lapangan Secara Online
ABSTRAK:
Ketentuan penyelenggaraan izin penelitian, izin kuliah kerja nyata, dan izin praktik kerja lapangan telah diatur dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2013 tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, dan Izin Praktik Kerja Lapangan, namun untuk efektivitas dan optimalisasi pelayanan izin penelitian, izin kuliah kerja nyata, dan izin praktik kerja lapangan perlu diselenggarakan pelayanan perizinan secara online. Selain itu, pelayanan perizinan secara online juga mendukung Kabupaten Sleman sebagai smart regency perlu mengembangkan pelayanan perizinan secara online.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011, Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2016.
Pada Peraturan ini diatur tentang Ketentuan, Tata Cara, Petugas, Penyerahan Izin, Pengembangan Jaringan, Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Online. Perizinan online diselenggarakan bagi pemohon izin di wilayah Daerah serta meliputi rekomendasi penelitian, izin penelitian, izin KKN, dan izin PKL.Perizinan online dilakukan melalui akses ke www.slemankab.go.id. Perizinan online tidak dikenakan biaya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2017.
12 HLM;-
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air minum dan/ atau air bersih sebagai upaya peningkatan profesionalisme dan kualitas kinerja perusahaan serta. sebagai upaya menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah, maka perlu mengatur pedoman pelayanannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 05 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Penggolongan Pelanggan
Bab V Pelayanan Air Minum Pelanggan
Bab VI Pemeriksaan dan Penggantian Meter
Bab VII Pemeriksaan Instalasi
Bab VIII Pemeriksaan Kualitas Air
Bab IX Pengelolaan Hibah Kebakaran, Kran Umum, Terminal Air dan Mobil Tangki Air
Bab XI Tarif Air Minum
Bab XII Jenis Biaya Pelanggan
Bab XIII Hak dan Kewajiban
Bab XIV Pemutusan,Pembukaan dan Pemasangan Kembali Sambungan
Bab XIV Denda
Bab XV Sanksi
Bab XV Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2016.
Keputusan Bupati Batang Nomor 15 Tahun 2002 dicabut.
25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo No. 24 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelayanan penzinan dan non penzinan penanaman modal, sesuai kewenangan BPM-P2TSP membutuhkan pedoman dan tata cara perizinan dan non perizinan penanaman modal;
b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal serta sesuai Nota Dinas Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor 570/2452/418.71/2016 tanggal 5 September 2016 perihal Laporan Rencana Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati Kediri Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Berita Acara Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati Tentang Pedoman dan Tata Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Nomor 570/2608/418.71/2016 tanggal 20 September 2016, perlu mengatur tentang pedoman dan tata cara perizinan dan non perizinan penanaman modal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal;
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41 );
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 132);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan Tujuan Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal;
4. Ruang Lingkup Pelayanan Penanaman Modal;
5. Izin Prinsip;
6. Pedoman Permohonan Izin Prinsip;
7. Tata Cara Permohonan Izin Prinsip;
8. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2016.
34 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
