pedoman - penyusunan - standar - pelayanan - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - sukabumi
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2013/31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) PP No. 96 Tahun 2012 untuk menyusun standar pelayanan pada unit penyelenggara pelayanan maka perlu menetapkan Perbup Sukabumi tentang Pedoman Penyusunan Standar pelayanan di Pemerintah Kab. Sukabumi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 96 Tahun 2012; Kepmen Pendayagunaan Aparatur Negara No. Kep/26/M.PAn/2/2004; Perda No. 17 Tahun 2007; Perda No. 25 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2013.
52 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 31 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Tahun 2013 No. 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang
Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws)
maka perlu diatur Peraturan Internal Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Temanggung.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerimtah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemeriru:ah Nomor. 53 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun
2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
28 Tahun 2004; Permenpan/02/M.Pan /1/2007; Permen Keuangan No 109/PMK.05/2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
102/M.Pan/l/Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tal1un 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
920/Menkes/Per/XTI/1986; Peraturan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor
159b/Menkes/SK/ Per/II/ 1988; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
228/Menkes/SK/ / III/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/11/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
772/Menkes/SK/VI/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
631/Menkes/SK/IV/2005; Peraturan Bupati. Temanggung Nomor 73 Tahun 2008.
Dasar Peraturan Bupati Ini diatur tentang : mengatur Hubungan Pemerintah Daerah sebagai pemilik Rumah Umum dengari Rumah Sak.it Umum Daerah sebagai Satuan
Pcrangkat Daerah (SKPD). Mengaiur pengorganisasian, perencanaan, penganggaran,
pengelolaan keuangan, pelaporan dan sistem pengawasan penyelenggaraan Rumah Sakit.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2013.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Ternanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2011 Nornor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
52 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 31 Tahun 2013
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaDesa
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyempumaan penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa oan Rencana Kerja
Pembangunan Desa agar lebih terencana, terarah, aspiratif
dan partisipatif, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus
Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006
Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006; Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan Pasal 4 diubah, Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 3 (tiga) pasal baru, yakni Pasal 6A , Pasal 68 dan Pasal 6C, Ketentuan Pasal 24 diubah, Lampiran I sebagaimana diatur dalam Pasa1 31 diubah dan Lampiran II sebagaimana diatur dalam Pasal 44 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa diubah.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 32 Tahun 2013
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BANTAENG
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2013/NO.189
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BANTAENG
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng dan untuk lebih mendukung pelaksanaan sebagian tugas, fungsi dan wewenang Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng di dalam memberi pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas yang secara khusus mengelola urusan-urusan di bidang Perindustrian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembdbaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor
22Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Nomor
4761);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007
Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009
Nomor 2).
1. KETENTUAN UMUM
2. PEMBENTUKAN
3. UPTD PELAYANAN RUMAH KEMASAN
KEDUDUKAN , TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
4. UPTD PENGOLAHAN CUKA AREN
KEDUDUKAN , TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
5. UPTD SHOW ROOM PUSAT OLE-OLE KHAS BANTAENG
KEDUDUKAN , TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
6. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2013.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 32 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 32 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014
ABSTRAK:
Agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif, efesien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab, dan sesuai dengan kondisi harga didalam maupun luar daerah, perlu mengatur perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Negara, Pimpunan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU No.28 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; Permenkeu No.37 Tahun 2012; Permendagri No.37 Tahun 2012; Permendagri No.13 Tahun 2013.
Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut: a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja pemerintahan daerah; c. efisiensi penggunaan belanja daerah; d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2013.
Peraturan yang diubah: UU No.47 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004.
41 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 32 Tahun 2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Dengan telah diundangkannya Pergub No. 47 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Pergub No. 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan Prov. Sumsel, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsinya. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 44 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; Permenkes No. 1173/Menkes/PER/X/2004; Perda No. 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 1 Tahun 2011; Pergub No. 16 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 47 Tahun 2012.
Dalam Peraturan ini diatur tentang uraian tugas dan fungsi UPTD RS Khusus Gigi dan Mulut pada Dinas Kesehatan Prov. Sumsel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, uraian tugas dan fungsi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2013.
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
