Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 17.100 peraturan dalam 0,062 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2015

Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Dan Kaji Terap Teknologi Pertanian, Kehutanan Dan Perkebunan Dan Peternakan Pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Karawang

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP NOMOR 22 TAHUN 2015.pdf

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2011

Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perka BKN No. 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil

Download file:

Perka BKN Nomor 22 Tahun 2011.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2015

Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download file:

Perbup No 22 2015 Perjalanan Dinas.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 22 Tahun 2020

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATAKERJA DINAS KETENAGAKERJAAN,KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN MAJALENGKA

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download file:

Perbup No 22 Thn 2020 ttg...akerkaan , KUMKM.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 22 Tahun 2018

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Perbup Tabalong No. 22 Tahun 2018.pdf

Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Tabalong Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2018/NO.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong

ABSTRAK:

berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; dengan memperhatikan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemberantasaan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Meliputi: KETENTUAN UMUM, TUJUAN, PENYAMPAIAN WAJIB LHKPN, TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN, UNIT PENGELOLA LHKPN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, SANKSI, TATA CARA PENJATUHAN SANKSI, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2018.
7

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017

Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Diubah dengan

Permen PAN & RB No. 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017

Download file:

PERMENPAN NOMOR 22 TAHUN 2017.pdf

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22 Tahun 2015

Tugas Belajar Dan Izin Belajar Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

2015._Perka_22_Tugas_Bela...Lingkungan_BKPM_.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 22 Tahun 2016

Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan

Download file:

PERBUP Nomor 22 Tahun 2016.pdf

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2019

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Permenkes Nomor 22 Tahun 2019.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2019

PAKAIAN DINAS KHUSUS PEGAWAI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NOMOR 22 TAHUN 201...RPADU SATU PINTU.pdf

STANDAR/PEDOMAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD 22/2019

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PAKAIAN DINAS KHUSUS PEGAWAI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ABSTRAK:

BAHWA DALAM RANGKA MENDUKUNG KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT SEHINGGA PERBUP NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN DINAS KHUSUS BAGI PNS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERLU DICABUT
UU 12/1950; UU 12/2011; UU 5/2014; UU 23/2014; PERPRES 97/2014; DST
PERATURAN NII MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; FUNGSI PAKAIAN DINAS KHUSUS; ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS KHUSUS; MODEL PAKAIAN DINAS KHUSUS; PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS; BIAYA PENGADAAN; DAN KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2019.
PERBUP NOMOR 61 TAHUN 2017
30 HALAMAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2019.