Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa kesehatan merupakan salah satu faktor utama dalam ibadah haji dan menjadi persyaratan untuk pendaftaran sebagai calon jamaah haji, sehingga calon jamaah haji perlu mendapatkan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya; b. Bahwa penyelenggaraan kesehatan haji merupakan rangkaian proses pemeriksaan kesehatan, pembinaan kesehatan pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit serta pengamatan penyakit yang dilakukan secara cepat, tanggap dan bekesinambungan
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 h sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Pres/X/2010; Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 135A Tahun 1995 dan Nomor 257/Menkes/SKB/III/1995; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1159/Menkes/SK/X/2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/IV/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2008; Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2010; Keputusan Bupati Bantul Nomor 183 Tahun 2004;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan; Tata Cara Pemeriksaan; Standar Pemeriksaan; Biaya Pemeriksaan; Pembinaan Kesehatan Calon Jamaah Haji; Penanggungjawab; Pelaporan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2011.
Mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 A Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji Kabupaten Bantul Tahun 2010
Jumlah Halaman: 7 hlm; Lampiran: 1 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Tugas Bagi Pejabat / Pegawai Negeri Sipil Pada UPT Puskesmas Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Pemerintah Daerah
dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai
Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan
memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh
persetujuan DPRD sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang - undangan;
bahwa Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap memiliki
tingkat kesulitan tinggi dan merupakan daerah terpencil sehingga
Pejabat / Pegawai yang ditempatkan di wilayah tersebut perlu
diberikan tambahan penghasilan yang besarannya disesuaikan
dengan kemampuan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Cilacap tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Tempat Tugas Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Pada UPT
Puskesmas Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 T ahun 2004; Peraturan Pemerintah Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Tugas Bagi Pejabat / Pegawai Negeri Sipil Pada UPT Puskesmas Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2011.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 14 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak reklame
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2011;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Penghitungan Pajak; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2011.
Jumlah Halaman: 6 HLM; Lampiran: 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 14 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Berbasis Nomor Induk Kepegawaian
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk
Kependudukan yang selanjutnya disebut Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (e- KTP) adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang memiliki
spesifikasi dan berlaku secara nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan penerbitan Kartu Tanda Penduduk
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pedoman penerbitan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 ebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2010;
Materi Pokok: Tujuan; Penerbitan KTP Elektronik; Tata Cara Perekaman Sidik Jari Penduduk;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2011.
Jumlah Halaman: 12 HLM.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa Berupa Bantuan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa untuk melestarikan nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan merupakan nilai budaya bangsa, perlu dilaksanak:an kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Semarang perlu memberikan dana bantuan keuangan kepada Desa berupa bantuan fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011;
bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan lancar, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan mak:a perlu disusun petunjuk teknis untuk pemberian bantuan dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Petaturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa Berupa Bantuan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan pagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2011.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2011
standar pelayanan minimal - Bidang pendidikan dasar
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, BD.2011/NO.14
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dasar di Kabupaten Kulon Progo perlu adanya Standar Pelayanan Minimal;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pelaksanaan dan Penerapan; Jenis Pelayanan, Indikator, Standar dan Uraian SPM; Pemantauan dan Evaluasi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2011.
Jumlah Halaman: 7 hlm; Lampiran: 14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 13 Tahun 2011
PASAR - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - POSYANTEK - teknologi - WARTEK - warung - TEPAT GUNA - PEDOMAN
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat melalui Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK) dan Warung Teknologi Tepat Guna (WARTEK) Pengelolaan Pasar.
ABSTRAK:
Berdasarkan Pemendagri No.20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan produktifitas nilai tambah serta mutu hasil produksi kegiatan masyarakat, perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan teknologi tepat guna. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur ini.
UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 18 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 20 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; Permendagri No. 20 Tahun 2010; Permendagri No. 37 Tahun 2007; Permendagri No. 66 Tahun 2007; Perda Kab. Kutai Timur No. 5 Tahun 2007; Perda Kab. Kutai Timur No. 6 Tahun 2007; Perda Kab. Kutai Timur No. 9 Tahun 2007.
Peraturan Bupati ini berisi :
Ketentuan Umum; Sasaran; Prinsip; Maksud dan Tujuan; Mekanisme; Pemasyarakatan; Pendanaan; Kewajiban dan Hak; Kedudukan Lembaga Pelayanan TTG; Pembinaan; Pelaporan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2011.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG di Kabupaten Kutai Timur diatur kemudian oleh Bupati.
13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 13 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas
ABSTRAK:
a bahwa perjalanan dinas merupakan kegiatan perjalanan dalam
rangka melaksanakan tugas-tugas kedinasan;
b. bahwa kegiatan perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 3 Tahun 2011 tidak sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku sehingga perlu ditinjau;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perjalanan Dinas;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007;
1.KETENTUAN UMUM; 2.JENIS PERJALANAN DINAS; 3.BIAYA PERJALANAN DINAS; 4.TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS; 5.PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI; 6.DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI; 7.TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI; 8.PEMBIAYAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI; 9.PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI; 10.KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2011.
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Dicabut
33
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2011
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD Tahun 2011/No.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga yang
wajar sampai pada tingkat petani, perlu memberikan subsidi
pupuk untuk sektor pertanian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Wonosobo
Tahun Anggaran 2011;
Undangdlndang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor
634/PMM/Kep/9/2001; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237lKpts/OT.210/4/2003; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/Sr.140/2/
2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/ PER 16/2008; Peraturan Menteri Pertranian Nomor 2TlPennentan/SR.130/5/2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK-02/2/2010; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.14/2/2011; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2011.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2011.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 13 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD Kab Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Kabupaten Bojonegoro
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
