perbup - PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 113 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2011
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD.2011/No.15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 113 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja
dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja
dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar
pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; bahwa dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 113 Tahun 2010
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011 terdapat beberapa
program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
obyek belanja dan rincian obyek belanjanya tidak sesuai dengan
perencanaan sehingga perlu dilakukan pegeseran anggaran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 113
Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 113 Tahun 2010
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 113 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2011.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2011
Pupuk Bersubsidi - lokasi Dan Harga Eceran Tertinggi
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD.2011/No. 15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dengan harga wajar dan
meningkatkan kemampuan petani dalam pengadaan pupuk, perlu
mengalokasikan pupuk dan menetapkan Harga Eceran Tertinggi
(HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan sesuai dengan Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 14
Tahun 2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Alokasi dan Harga
Eceran Tertinggi {HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Alokasi clan Harga Eceran Tertinggi (HET)
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tegal Tatum
Anggaran 2011;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/MDAG/PER/6/2008; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.140/2/2011; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang peruntukan pupuk bersubsidi, alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi, penyaluran dan harga eceran tertinggi (HET), pengawasan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 15 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Tahun 2011 No.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2011.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan dalam rangka pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan retribusi daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemberian insentif pemungutan retribusi daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Retribusi Daerah;
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa ketentuan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2011.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Tugas Kepada Kepala UPT, Pengawas Sekolah, Penilik, Kepala Sekolah, Pegawai, Guru Dan Penjaga Sekolah Yang Bertugas Di Kecamatan Kampung Laut Dan Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2), Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Pemerintah Daerah
dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri
Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan
memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh
persetujuan DPRD sesuai dengan ketetntuan Peraturan
Perundang-undangan ;
bahwa tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan
kesejahteraan pegawai berdasarkan tempat bertugas, yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di daerah terpencil dan memiliki
tingkat kesulitan tinggi ;
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan
Kepala UPT, Pengawas Sekolah, Penilik, Kepala Sekolah,
Pegawai, Guru dan Penjaga Sekolah yang bertugas di Kecamatan
Kampung Laut dan Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap
Tengah sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi
Masyarakat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab strategis
sebagai pelaksana dan penyelenggara Pemerintah serta pelayanan
pendidikan kepada masyarakat perlu diberikan tambahan
penghasilan berdasarkan tempat tugas ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Tempat Tugas Kepada Kepala UPT, Pengawas
Sekolah, Penilik, Kepala Sekolah, Pegawai, Guru dan Penjaga
Sekolah Yang Bertugas di Kecamatan Kampung Laut dan
Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten
Cilacap;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 T ahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Tugas Kepada Kepala UPT, Pengawas Sekolah, Penilik, Kepala Sekolah, Pegawai, Guru dan Penjaga Sekolah yang bertugas di Kecamatan Kampung Laut dan Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap T engah Kabupaten Cilacap.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2011.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 15 Tahun 2011
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 37 Tahun 2011 tentang Perubahan Peratuan Bupati No. 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Stimulan Pembangunan Peserta Lomba Desa Tingkat Nasional
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Stimulasi Pembangunan Peserta Lomba Desa Tingkat Nasional
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa agar pengelolaan belanja bantuan stimulan pembangunan
peserta lomba desa tingkat nasional lebih berdaya guna dan berhasil
guna, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul
tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Stimulan Pembangunan
Peserta Lomba Desa Tingkat Nasional;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –
Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 ebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006ebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8
Tahun 2010;
Materi Pokok: Sifat Dan Besarnya Bantuan; Perencanaan; Pencairan Anggaran; Penggunaan; Pertanggungjawaban Dan Pelaporan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2011.
Jumlah Halaman: 6 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 15 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan di Kabupaten Kulon Progo perlu adanya Standar Pelayanan Minimal;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/Menkes/
SK/X/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pelaksanaan dan Penerapan; Jenis Pelayanan, Indikator, Standar dan Uraian SPM; Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2011.
Jumlah Halaman: 7 hlm; Lampiran: 5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2011
PEDOMAN PELAKSANAAN PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PROGRAM NASIONAL
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2011/No.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pernberdayaan
Masyarakat dan Desa Kernenterian Dalarn Negeri Nornor 41-4 2. 615/PMD
Tanggal 4 Februan 2011 tentang Petunjuk Teknis Pencairan dan
Penggunaan Dana Program Dan Kegiatan Urusan Bersama Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran
2011 dan untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bantuan keuangan
bagi masyarakat yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan
pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, perlu adanya pedoman
pelaksanaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klaren tentang Pedoman
Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Yang Bersumber
Dari Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten:
Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pernerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor Tl Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Yang Bersumber
Dari Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2011.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 14 Tahun 2011
KECAMATAN - PELAYANAN - ADMINISTRASI - TERPADU - PEDOMAN
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
ABSTRAK:
Dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Perda Kab. Kutai Timur No. 1 Tahun 2009; Perda Kab. Kutai Timur No. 2 Tahun 2009; Perda Kab. Kutai Timur No. 3 Tahun 2009; Perda Kab. Kutai Timur No. 4 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini berisi :
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Maksud dan Tujuan; Persyaratan, Penetapan, dan Pembentukan Tim Teknis Paten; Pejabat Penyelenggara; Pembiayaan dan Penerimaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2011.
9 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
