Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), maka dalam rangka
pemenuhan hak atas jaminan kesehatan sebagai tanggung
jawab bersama Pemerintah Kabupaten Demak dan
masyarakat, guna meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat miskin diluar kuota Penerima Bantuan Iuran
(PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di
Kabupaten Demak perlu penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Daerah Kabupaten Demak;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Demak tetang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Demak yang meliputi Tujuan Dan Sasaran, Prosedur Pelaksanaan Program Jamkesda, Pengorganisasian, dan Tata Laksana Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 29 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa guna memberikan kesejahteraan kepada Pegawai
Honorer Daerah, perlu memberikan Jaminan Sosial bagi
Pegawai Honorer Daerah dan/atau beserta keluarganya ;
bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas,
perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang PokokPokok
kepegawaian Pegawai Honorer Daerah
Pemerintah Kabupaten Kudus ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati ;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006; Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang diantara BAB IV dan BAB V Peraturan Bupati Kudus Nomor
29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus ditambahkan satu bab baru yakni BAB IV A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus diubah.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 29 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangku menclptakan iklim kondusif untuk mengambil langkah-langkah secara cepat, tepat dan tegas serta proporslonal guna menyelesaikan secara damai semua permasaIahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik soslal dan terorisme, maka dipandang
perlu mengatur Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Rembang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Rembang;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 7 tahun 2012; PP No 19 Tahun 2010; Perda Kab Rembang No 2 Tahun 2008; Perda Kab Rembang No 12 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, kewenangan, tugas Tim dan anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2013.
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan InternetTransportasi Darat/Laut/UdaraStandar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan :
Permenhub No. 29 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 tentang Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan
Mengubah :
Permenhub No. 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) Tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Providers)
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 29, BN.2013/No.513, jdih.dephub.go.id : 5 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Providers)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 30 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Semesta di Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2013.
Mengubah Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Semesta di Kabupaten Gunungkidul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 30 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat Kabupaten Jembrana, maka dipandang perlu untuk
penambahan waktu pelayanan dan peningkatan status Puskesmas Pembantu
menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
Kabupaten Jembrana;
b. bahwa Peraturan Bupati Jembrana Nomor 75 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat
Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana, perlu dilakukan
perubahan kedua kalinya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
Kabupaten Jembrana;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 56 Tahun 2011; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 75 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 41 Tahun 2012.
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2012 (DIUBAH)
3
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 30 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2015
ABSTRAK:
bahwa untuk mencapai sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, perlu dilakukan reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah; bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman hurufd a dab b konsideran ini perlu menetapkan dengan praturan Walikota Banjarmasin;
Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2015 Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Program; Penyesuaian dan Perubahan; Anggaran; Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2013.
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi No. 30 Tahun 2013
Permenkes No. 63 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak Serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji
Peraturan Menteri Kesehatan NO. 30, kemkes.go.id : 8 hlm.
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak Serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 30 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah serta Bantuan Sosial
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
