Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 990 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1984
• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Tambang Batubara Menjadi Perusahaan Umum (Perum)
Abstrak
BUMN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 56 Tahun 1990 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Tambang Batubara Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam
Mencabut
  1. PP No. 23 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batu Bara
Download file:
PP NO 28 TH 1984.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1984
• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Gas Negara (PGN) Menjadi Perusahaan Umum (Perum)
Abstrak
BUMN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Mencabut
  1. PP No. 30 Tahun 1970 tentang Perubahan Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 No. 34) Sebagaimana Yang Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 1969
  2. PP No. 11 Tahun 1969 tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 34) Tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara Dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) Dan Perusahaan Gas Negara (P.G.N.)
  3. PP No. 19 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara Dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) Dan Perusahaan Gas Negara (P.G.N.)
Download file:
PP NO 27 TH 1984.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1984
• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP NO 26 TH 1984.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1984
• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu
Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro
Abstrak
BUMN Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos Dan Giro Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Mencabut
  1. PP No. 9 Tahun 1978 tentang Perusahaan Umum Pos Dan Giro
  2. PP No. 29 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Pos Dan Giro
Download file:
PP NO 24 TH 1984.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1984
• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu
Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti
Abstrak
BUMN Kesehatan
Download file:
PP NO 23 TH 1984.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1984
• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu
Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi
Abstrak
BUMN Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 25 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Mencabut
  1. PP No. 54 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 1974 Tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi
  2. PP No. 36 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi
Download file:
PP NO 21 TH 1984.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1984
• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu
Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng
Abstrak
BUMN Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 14 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Diubah dengan
  1. PP No. 26 Tahun 1986 tentang Perubahan Nama Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II
Download file:
PP NO 20 TH 1984.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1984
• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Medan
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 7 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa
Download file:
PP NO 19 TH 1984.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1984
• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang II
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP NO 17 TH 1984.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1984
• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu
Pengalihan Pemilikan dan Penguasaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Perusahaan Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Djaya Corporation kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 37 Tahun 1970 tentang Penyertaan Modal Negara Dalam Perusahaan Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Jaya Corporation
Download file:
PP NO 16 TH 1984.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan