Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.005 peraturan dalam 0,045 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017

Abstrak

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBU HALTENG NO. 1 TAHUN 2017.pdf

jaminan kesehatan daerah - pemanfaatan dana

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 Nomor 217

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan bupati ini, antara lain yaitu untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan dan pemanfaatan dana Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2017 di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan jaringannya maupun fasilitas penunjang pelayanan kesehatan lainnya; berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan peraturan bupati.
Dasar hukum peraturan bupati ini, antara lain yaitu UU No. 6 Tahun 1990, UU No. 1 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 24 Tahun 2011, UU No. 41 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, Perpres No. 24 Tahun 2010, Keppres No. 44 Tahun 1999, PP No. 101 Tahun 2012, Perpres No. 109 Tahun 2013, Perpres No. 111 Tahun 2013, Permendagri No. 15 Tahun 2006, Permendagri No. 16 Tahun 2006, Permendagri No. 17 Tahun 2006, Permenkes No. 71 Tahun 2013, Permenkes No. 59 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenkes No. 12 Tahun 2016, Perda Kab. Halteng No. 18 Tahun 2016, Perda Kab. Halteng No. 2 Tahun 2009, Perda Kab. Halteng No. 9 Tahun 2014, dan Perda Kab. Halteng No. 14 Tahun 2017.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum; prinsip pemanfaatan dana jaminan kesehatan daerah; ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari III bab dan 11 pasal.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2017.
7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Petunjuk Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Pelayanan Rawat Inap, Persalinan dan Rujukan di Pusat Kesehatan Masyarat dan Jaringannya pada Dinas Kesehatan Kabupaten SInjai

Abstrak

Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERBUP-NO-1-TAHUN-2017-TT...EHATAN-MASYRAKAT.pdf

PETUNJUK PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PELAYANAN RAWAT INAP, PERSALINAN DAN RUJUKAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAT DAN JARINGANNYA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2017/No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Pelayanan Rawat Inap, Persalinan dan Rujukan di Pusat Kesehatan Masyarat dan Jaringannya pada Dinas Kesehatan Kabupaten SInjai

ABSTRAK:

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan agar dapat menjamin seluruh peserta layanan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas dengan sistem pembayaran non kapitasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya sebagai pemberi pelayanan kesehatan; b.bahwa untuk meningkatkan mutu, efesiensi dan efektivitas serta akuntabilitas pengelolaan dana non kapitasi di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya, maka perlu petunjuk pengelolaan dan pemanfaatan dana non kapitasi di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang petunjuk pengelolaan dan pemanfaatan dana non kapitasi Pelayanan Rawat Inap, Persalinan dan Rujukan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai;
1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288); 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5156); 7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165); 15.Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 16.Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392); 19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); 20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761); 23.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggung Jawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; 24.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2); 25.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45); 26.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 59); 27.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93); 28.Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 58);
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI PELAYANAN RAWAT INAP, PERSALINAN DAN RUJUKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

TATA CARA PENGENAAN SANKSI TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DALAM PROGRAM BPJS

Abstrak

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP NO 001 TAHUN 2017 ... SANKSI TIDAK BI.pdf

KESEHATAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD 1/2017

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGENAAN SANKSI TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DALAM PROGRAM BPJS

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengenaan sanksi tidak rnendapat pelayanan public tertentu oleh Pemerintah Kabupaten sebagaintana dintaksud dalarn Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pernberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pernberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan luran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, perlu adanya tata cara pengenaan sanksi tidak rnendapat pelayanan public tertentu dalam program badan penyelenggarajantinan social; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Public Tertentu Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Pernerintah Kabupaten Pacitan;
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan luran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5481); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahrm 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);
Peraturan ini berisi tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Sasaran; 3. Sanksi dan Perangkat Daerah Pelaksana; 4. Mekanisme Pemberian Sanksi; 5. Pencabutan Sanksi;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penggunaan Dana Operasional Puskesmas dan Dana Jaminan Kesehatan

Abstrak

Kesehatan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Indramayu No. 1.5 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Operasional Puskesmas

Download file:

PERBUP NO 1 TAHUN 2017.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 5A Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Kabupaten Muna Barat

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perbup Muna Barat No.05 A Tahun 2016.pdf

jasa-pelayanan-kesehatan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5A, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 Nomor 5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Kabupaten Muna Barat

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 194/a Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu membuat Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Bupati Nomor 194/a Tahun 2015
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Jasa Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah, Perolehan Jasa Pelayanan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2016.
9 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan No. 34.1 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah

Abstrak

Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

34.1 PENGGUNAAN DANA KAPI...TAMA MILIK PEMDA.pdf

Kesehatan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34.1, Berita daerah kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 34.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama , maka ketentuan mengenai Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 14.1 Tahun 2014 perlu untuk disesuaikan ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah .
Mengingat : 1 . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ; 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62) ; 3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi jaminan Kesehatan Nasional Pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) ; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) ;
Peraturan ini mengenai penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. peraturan ini meliputi pemanfaatan dana kapitasi JKN ; jasa pelayanan kesehatan ; biaya operasional pelayanan kesehatan ; pemanfaatan sisa dana kapitasi ; pembinaan dan pengawasan ; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati nomor 14. 1 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 14.1 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 9 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 45.1 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Jaring Pengaman Sosial

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Kesehatan

Download file:

Perbup Sleman No. 45.1 Ta... Pengaman Sosial.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 2A Tahun 2016

Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Muna Barat

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perbup Muna Barat No.02 A Tahun 2016.pdf

pemanfaatan-pengelolaan-kapitasi-jkn

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2A,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Muna Barat

ABSTRAK:

Bahwa agar pemanfaatan dan pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional terkait Fasilitas Kesehatan Tinggat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat tersebut tepat sasaran, perlu membentuk Peraturan Bupati Muna Barat tentang Pemanfaatan dan Pegelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Muna Barat; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu Menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014; Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Maksud dan Tujuan, Jenis Program, Sumber Dana Kapitasi dan Non Kapitasi, Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi, dan Pembayaran Klaim Dana Non Kapitasi

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 01A Tahun 2016

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN JENEPONTO

Abstrak

Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup Jeneponto Nomor 1a Tahun 2016.pdf

PEIUITJUK PELAKSAITAAIT PEITGELOLAAIT DAIIA I(APITASI DAII ITON KAPr?ASr PROGRAM JAltrrIyAN KESETTAIAII NASIOIIAL {JK}I} PADA FASILITAS PTLAYANAII KESEHA?AN TIilGI{AT PERTAMA DI KAEUPATEN JENEPOITTO

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 01A, BD.2016/NO.01A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN JENEPONTO

ABSTRAK:

BUPA?I JENEPOIITTO, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2Al4 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 20L4 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu diatur sistem pelayanan kesehatan melalui jaminan pembiayaan dalam program jaminan kesehatan; bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan bagr masyarakat, sasaran prograln, akuntabilitas, efektifitas dan e{isiensi pengelolaan keuangan program jaminan kesehatan nasional, maka dipandang perlu menetapkan petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Jeneponto; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah * Daerah Tingkat II di Sularresi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor LB22l; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara; Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahanlu Negara Republik Indonesia Nomor a2}6l; \ Mengingat : 1. b. c. 2. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa00); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4A tahun 2AA4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aasQ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 5O63); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2411 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2A11 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5256); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5SS7) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Og Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3O Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor Zgg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Undang-undang R*pubtik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); Peratuian Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagran Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2AA7 Nomor 82, Tambahanl l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; f 4. 5. 6. 7. 8. 10, i1" t2. 9. 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Perattturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2s5); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor B1); Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 589); Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahut 2014 tentang Pedoman Pelaksanaall program Jaminan Kesehatan Nasional {Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2Ol4 Nomor 9Vfl; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor l_ Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto {Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 20OB Nomor lSVl; Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 20OB tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keda Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto {Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 189).
PERATURAIT FUPATT TETTITAI{G pErurJUK PELAKSAITAAIV PEilGELOLAAI{ DANA I(APITASI DAN NON KAPI?ASI PROGRAM JAMII{AIT IIESE}IATAN NASTOIYAL {JKrrl par}a FASTLITAS pELAyAr[Aril KESEHATAIT TIITGI(AT PERTAMA DI I(ABUPATEX JT1YEPOITTO t4. 15. L6. t7. 18. 19. Menetapkan BAB I KEIEIT?UAII T'IUUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto dan Perangkat Daerah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. sebasaif 3. 4. 5. Bupati adalah Bupati Jeneponto. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan kabupaten Jeneponto. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah salah satu Unit Pelaksana Tekr:is Dinas kesehatan Kabupaten Jeaeponto yang mempunyai wilayah kerja tertentu di tingkat kecamatan. Puskesmas dan jaringannya adalah Puskesmas rawat Jalan, Puskesmas rawat Inap, Puskesrnas Pembantu, Polildinik Kesehatan Desa dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat lainnya. Fuskesmas Rawat Jalan adalah Puskesmas yang member pelayanan terhadap orang yarrg masuk ke Puskesmas untuk keperliuan observasi, diagnose, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medic dan pelayallarl kesehatan lainnya tanpa menginap di ruang perawatan. Puskesmas Rawat Iaap adalah Puskesmas yang di beri tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruang gawat inap dengan tempat tidur. Puskesmas Pembantu yang sela4jutnya disingkat PUSTU adalah satu unit pelayanan Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Fuskesmas Keliling yang selanjutnya disingkat PUSLING adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar Puskesmas, PUSTU dan Poliklinik Kesehatan Desa. Poliklinik Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat PKD adalah unit pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, pelayanan kesehatan dasar lainnya yang dikelola oleh Bidan Desa bekerja sarla dengan pemerintah desa yang bertanggungiawab kepada Kepala UIII Puskesrras. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM adalah upaya kesehatan yang dibentuk oleh, untuk, dan bersarna masyarakat setempat atas dasar musyarvarah desa/kelurahan yang didukung oleh tenaga kesehatan untuk melakukan upaya promotif, preventif maupun kuratif dibawah pembinaan teknis Puskesmas seperli Pos Pealayanan Terpadu {P0SYANDU}, PKD, Pos upaya Kesehatan Kerja, pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Pos Obat Desa dan lain-lain. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepada individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya peningfuatan: perlcegahan, peyernbuhan dan pemulihan kesehatan akibat penyakit dan peningkatan derajat kesehatan rnasyarakat. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksara pelayanan atas jasa yang deiberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan, pengobata.n, konsultasi visit, rehabilitasi medic dan atau pelayanan lainnya. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Primer adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien tanpa menginap untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di Fuskesmas atau jaringannya. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Primer adalah pelayanan kepada pasien dengan menginap untuk keperiuan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di Puskesmas Rawat Inap. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjufirya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukun yang dibentuk untuk menyelenggarakan prograrn j aminan kesehatan. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar di muka oleh BPJS kesehatan kepada UPT Fuskesmas berdasarkan jumlah peserta I yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayananf, kesehatan yang diberikan. t 6. 7. 8. 9. 10. 11. L2. 13. 14. 15. 16. L7. 18. 19. Dana Non kapitasi adalah besaran pembayararl yang di bayar oleh BPJS Kesehatan kepada UPT Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional. 20. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manf,aat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yaag diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 2L. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut PBI JKN adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program JKN. 22. Bukan Penerima Bnatuan Iuran yang seianjutnya disebut bukan penerima PBI JKN adalah peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak marnpu. 23. Pasien adalah Peserta JKN yang menerima layanan dari Pemberi Pelayanan Kesehatan. BAB II MAITSUD DAIT TUJUAN Pasal 2 Maksud Petunjuk Pelaksanaal Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Fusat Kesehatan masyarakat dan Jaringannya adalah : a. memberikan arah dan petunjuk dalam penyelenggaraall pelayanan kesehatan dasar di UPT Puskesmas dan jaringannya bagl peserta JKN; b. mendukung pengendalian mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas dan jaringannya; c. mendukung terselenggaranya pembinaan program JKN di setiap jenjang administrasi. Pasal 3 Tujuan Petunjuk Pelaksaaaan Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya adalah : a. menetapkan sasaran program JKN; b. mengatur pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan primer perorangan; c. menetapkan tempat pelayanan kesehatan primer perorangarl; d. mengatur pelayanan kesehatan yang dijamin; e. mengatur pelayanan kesehatan yang tidak dijamin; f. mengatur pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi di UPT Puskesmas dan jaringannya yang belum menerapkan poia pengelolaan keuangan BLUD. BAB III PTLAYAI'IAIII KESEIIATA}{ DAN TE}IPA? PELAYAI{AT{ PROGRAIU JKIT Pasal 4 Pelayanan kesehatan tingkat pertama mencakup : (1) Kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di pelayanan kesehatan tingkat pertama. (2) Kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan. (3) Kasus rujukan balik. (4) Pemeriksaan, pengobatan dan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama. (5) Pemeriksaan ibu hami1, nifas, ibu men5'usui dan anahbalita oleh bidan ataut, dokter; dan (6) Rehabilitasi medic dasar. Pasal 5 Tempat pelayanan kesehatan perorangan untuk peserta JKN meliputi : (U UPT Puskesmas. (21 Puskesmas Keliling. (3) Puskesmas Pembantu. (4) PKD. (5) UKBM lainnya. BAB TV PELAYAIIAI{ KESEIIATA]V YAITG TIDAK DIJA*IIil Pasal 6 Pelayanan kesehatan bagr peserta JKN yang tidak dijamin meliputi : a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitasi kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat; c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oieh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cidera akibat kecelakaan kerja atau hubungan keq'a; d. pelayanan keehatan yang dilakukan di luar negeri; e. pelayanan kesehatan untuk tujuan kosmetik dan/atau estetik; f. pelayanan kesehatan untuk mengatasi infertilitas {memperoleh keturunan}; g. pelayanan meratakan gtgi; h. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol; i. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, sin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif herdasarkan penilaian teknologi kesehatan; k. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan; 1. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu; m. perbekalan kesehatan rumah tangga; n. pelayanan kesehatan yang sudah dijamin dalam program kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. pelayanan kesehatan akibat bencana, kejadian luar biasa lwaba}.; p. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. BAB V MAITAJ EMEN PUSKESIYIAS Pasal 7 Penyelenggaraan program JKN di UPT Puskesmas dan jaringannya harus didukung dengan pelaksanaan manajemen JKN yang terdiri dari : (1) Perencanaan tingkat Puskesmas, meliputi : a. penyusunan POA {Plan Of Action} tahunan (pada awal kegiatan} dengan tahapan : 1. dinas kesehatan dan UPT Puskesmas mengadakan pertemuan untuk menentukan rencana kegiatan, target sasaran dan target cakupan yang harus dicapai; 2. puskesmas menyusun POA tahunan (Januari sld Desember); 3. POA Puskesmas harus mendapat persetujuan Kepala Dinas[ Kesehatan. f (2) (3) (1) {21 (U (2) (3) (3) 14| b. penyusunan POA bulanan dengan ketentuan : 1. disusun setiap akhir bulan untuk kegiatan bulan berikutnya, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan glrna pencairan dana; 2. merupakan rincian dan POA tahunan untuk dibahas dalam Lokakarya Mini Fuskesmas. c. kegiatan diluar POA tahunan Dalam situasi dan kondisi tertentu yang mendesak, Fuskesmas dapat mengadakan kegiatan diluar POA tahunan dengan membuat rencana kegiatan khusus yang disetujui oieh Kepala Dinas Kesehatan. Lokakarya mini, penggerakan pelaksanaan kegiatan dalam rangka : a. membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan tersebut; b. membahas hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan pada bulan lalu; c. desiminasi informasi. Evaluasi meliputi : Menyelesaikan masalah dan pengaduan masyarakat. BAB VI PEITGTLOLAAN DA!5A I{APITASI DAIT 1TON I(APITASI JK1T BAGIAN KESATU Umum Pasa1 8 BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada upT Puskesmas didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di UpT Puskesmas sesuai data dari BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana non kapitasi kepada UPI Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta jaminan kesehatan. Dana kapitasi sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada UPT Puskesmas. Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan melalui Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan. BAGIAX KIDUA Penganggaran Pasal 9 Kepala UPT Puskesmas menyusun rencana pendapataa dan belanja dana kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan. Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (U, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD {RKA-SKPD) Dinas Kesehatan yang memuat rencaoa pendapatan dana kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi JKN. Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah, obyek Danakapitasi JKN pada UPT Puskesmas, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada[ masing-masing UPT Puskesmas sesuai kode rekening berkenaan I t4) (s) (u (2) Rencana hrelanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan kedalam jenis, ohyek dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan. RKA-SKPD Dinas Kesehatan sebegaimana dimaksud pada ayat (z) dipergunakan sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Bupati tentang Peqjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. EAGIAII KETIGA Pelaksanaan dan penatausahaan Pasal 1O Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja laeyh {APBD} dan Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berkenaan, Kipala SKPD Dinas Kesehatan menyusun Dokumen Pelaksarraan Anggaran Skpn {DPA-SKPD} pendapatan dan belanja sesuai dengan RKA-SKPD Gbagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat {5}. Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana kapitasi JKN pada UPT Puskesmas, kepala daerah mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing UP? Puskesmas setiap tahun anggaren atas usul Kepala SKPD Dinas Kesehatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pengangkatan bendahara tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto. Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan realisasi pendapatan 6an belanja dana kapitasi JKN sebagai berikut : a. bendahara Dana kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan rnerlyampaikannya setiap bulan kepada Kepala upT Puskesrnas dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tangsal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala UPT Puskesmas; b. berdasarkan buku kas sebagaimana dimaksud pada huruf a, bendahara Dana Kapitasi JKN menyusu{r realisasi pendapatan dan belanja UPT Puskesmas, selanjutnya Kepala UPI Puskesmas menyampaikan iaporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala UPT Puskesmas setiap bulan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehitan paling lambat pada tanggat 10 bulan berikutnya; c. berdasarkan reaii$asi pendapatan dan belaqja Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja {SP3B} UFT Puskesmas setiap bulan kepada PFKD untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja {SP2B} UPT Fuskesmas oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah {BUD}; ' -*rs d. pejabat penatausahaan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan dan PPKD selaku BUD melakukan Pembukuan atas pendapatan dan belanja UPT Puskesmas sesuai SP2B UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pad"a huruf c dengan mempedomani Peraturan perundang-uadangan. BAGIA!5 I{TEilIPAT Pertangfungiawahan Pasal 11 (U Kepala UPT Fuskesmas bertaqggung jawab secara formal dan pendapatan dan belanja dana kapitasi dan non kapitasi JKN. (3) material **f (1) {2) (3) (4) (21 Berdasarkan SP2B UPT Fuskesmas, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana kapitasi JKN serta menyajikanraya dalam la.poran Keuangan SKPD Dinas Kesehatan yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. (3) Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat t2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. BAB VIT PEMANFAATAIY DAT{A BAGIAN KTSATU Umum Pasa1 12 Dana Kapitasi yang diterima oleh UPT Puskesmas dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk : a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a untuk tiap UPT Fuskesmas ditetapkan sekurang-kurangny a 650/o dari penerimaan Dana Kapitasi. Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dan ayat {3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati Jeneponto atas usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan mempertimbangkan : a. kebutuhan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah. Dana Non Kapitasi yang diterima oleh UtrI Puskesmas dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan. BAGIAJT KEDUA Jasa Pelayanan Kesehatan Pasal 13 (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1,2 ayat {21 dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada UPT Fuskesma_s. (2) Pembasan jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel : a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; b. kehadiran; dan c. variabel daerah, yaitu: kinerja, status kepegawaia:r dan masa kerja.l t I (s) (3) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut: a. tenaga medis, diberi nilai 150; b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100; c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 6O; d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 4O; e. tenaga kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25; dan f. tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 15. (4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala UPT Puskesmas, Kepala Sub bagran Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diheri tambahan nilai 30. (5) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf b dinilai sebagai berikut: a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang d,iakumulasik sampai dengan 7 (tujuhljam, dikurangi L poin. (6) Ketidakhadiran akibat cuti tidak dihitung dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimkasud pada ayat (5). (7) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan keluar oleh Kepala UPT Pu skesmas dikecu alikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat {5}. (8) Jumlah jasa pelaSranan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut: Keterangan : 1. Point per hari adalah point sesuai ketenagaan dibagi maksimal jumlah hari kerja efektif dalam satu bulan; 2. Jumlah hari tidak masuk kerja adalah jumlah ketidakhadiran dalam satu bulan. BAGIAN KBTIGA Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dan Penyetoran Pendapatan UPT Puskesmas Pasal 14 Alokasi Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan; kesehatan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat t3) dimanfaatk."l untuk: t a. obat, alat kesehatan dan bahanmedis pakai; dan t b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainava. Point Ketenagaan * pml Hari tdk Masuk Ke4'a x Point Perhari ketenagaan) + (Jml Hari Kerja Bfektif - Jumlah Hari Tdk Masuk Kerial TOTAL JASPEL YANG TELAH DITETAPKAN Jutnlah Point Seluruh Ketenagaan Variabel Daerah (1) I ; -i I t2l Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a, dapat dilakukan mela}ui SKPD Dinas Kesahatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. {3} Dukungan kegiatamn operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksrad pada Ayat t1I huruf b, meliputi : a. upaya kesehatan peror€Lngan berupa kegaiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya bertrpa biaya perjaJanan, jasa profesi narasumber, biaya malm-minum, foto copy, serris ringan alat kesehatan; b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan, berupa biaya perjalanan dan uang harian; c" operasional untuk puskesmas keliling berupa biaya BBM, penggantian oli, Suku cadang keadaraan pusling; d. bahan cetak atau alat tulis kantor; dan atau e. adrninistrasi keuangan dan sistem informasi berupa biaya perjalanan, uang harian, foto copy hahan, belanja piranti keras dan piranti lunak, dalam mendukung implementasi sistem informasi JKN dan biaya otrrerasional sistem inforarasi. BAE VIII KETEilTUAIT PEHI}TT}P Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangalt Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35A Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

HORORARIUM KADER POSYANDU PEKOR DAN BANTUAN OPERASIONAL KELOMPOK KERJA POSYANDU PEKON/KELURAHAN SERTA KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN PESISIR BARAT

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kesehatan Desa

Download file:

PERBUP_35A_2016.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.