Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dan Jaringannya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 No 13 SeriG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati No 42 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan APBD TA 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/447/2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 28 Tahun 1999;
UU No 17 Tahun 2003;
UU No 1 Tahun 2004;
UU No 15 Tahun 2004;
UU No 33 Tahun 2004;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 12 Tahun 2019;
Perpres No 33 Tahun 2020;
Permendagri No 64 Tahun 2020;
PMK No 119/PMK.02/2020;
Kepres No 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Kepres No 9 Tahun 2020;
Kepres No 12 Tahun 2020;
KepMenkes No HK.01.07/Menkes/392/2020 sebagaimana telah diubah KepMenkes No HK.01.07/Menkes/447/2020;
Perda Kab. Probolinggo No 6 Tahun 2016;
Perbup Probolinggo No 42 Tahun 2020.
Ketentuan dalam Lampiran I TABEL 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 42 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 10 Tahun 2021, diubah sebagai berikut :
1. Nomor urut 1.7 Uraian 1.7.1 dan Uraian 1.7.2 diubah;
2. Nomor urut 1.14 setelah Uraian 13 ditambah 1 (satu) nomor yakni nomor 14;
3. Nomor urut 1.19 setelah huruf ii ditambah 3 (tiga) huruf yakni jj, kk dan ll serta setelah nomor urut 1.31 ditambah 1 (satu) nomor yakni nomor 1.32.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 13 Tahun 2020
PERBUP Kab. Barito Utara No. 40 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara
Mencabut :
PERBUP Kab. Barito Utara No. 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
PERBUP Kab. Barito Utara No. 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa Ketentuan Perjalanan Dinas Di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Barito Utara. Peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu
mengatur kembali tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun
2010;
Perjalanan Dinas menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi :
a. perjalanan Dinas Jabatan; dan
b. perjalanan Dinas Pindah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2020.
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
34 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk terciptanya pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan azas keadilan, azas kcpatutan dan azas manfaat untuk masyarakat; Bahwa dengan adanya beberapa perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Peraturan Bupati Muna Barat Nomor Tahun 2016 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk memenuhi kebutuhan peraturan yang berkaitan dengan penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan akuntansi dan pelaporan serta pertanggungjawahan keuangan daerah, perlu dilakukan penyesuaian; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muna Barat;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ruang Lingkup Keuangan Daerah, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Azas Umum dan Struktur APBD, Penyusunan Rancangan APBD, Pelaksanaan APBD, Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD, Penatausahaan Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pengendalian Defisit dan Penggunaan Surplus APBD, Kekayaan dan Kewajiban, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyelesaian Kerugian Daerah, Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
61 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 13 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dengan meningkatnya kebutuhan
yang diperlukan dalam mendukung upaya
pembangunan Rumah Sakit Umum Kota
Banjarbaru perlu dilakukan perubahan
terhadap besaran dana cadangan yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah
Kota Banjarbaru;
bahwaberdasarkanpertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah
Kota Banjarbaru
Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor
12 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor
2Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor
4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor
11 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Kota Banjarbaru
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 13 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 77 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, perlu menetpakan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perairan Darat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.8 Tahun 1974; UU No.14 Tahun 1992; UU no.17 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda No.2 Tahun 2008; Perda No.14 Tahun 2009; Perbup No.70 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketetuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Susunan Organisasi; Wilayah Kerja; Tata Kerja dan Pelaporan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2015.
Perbup ini memiliki 6 halaman dan 1 halaman penjelasan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 13 Tahun 2017
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH/MADRASAH DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN ANGGARAN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2017 NOMOR 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH/MADRASAH DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong mengalokasikan Bantuan Dana Operasional Sekolah/Madrasah Daerah Tahun Anggaran 2017;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sorong tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Daerah Tahun Anggaran 2017.
UU Nomor 12 Tahun 1969; UU Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 48 Tahun 2008; PP Nomor 17 Tahun 2010; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kab. Sorong Nomor 19 Tahun 2015; Perbup Sorong Nomor 24 Tahun 2015; dan Perbup Sorong Nomor 15A Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Daerah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2017.
-
-
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan analisis standar belanja.
Dasarr Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; Uu No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Kab. Temanggung No. 10 Tahun 2008; Perda Kab No. 11 Tahun 2008; Perda No. 26 Tahun 2012; Perda Kab. Temanggung 1 Tahun 2014; Perda Kab. Temanggung No. 10 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Temanggung. Tujuan ditetapkan ASB adalah: memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS dan RKA-SKPD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja; meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran; dan terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja. Ruang lingkup ASB meliputi: kewajaran beban kerja; kewajaran biaya setiap kegiatan; dan proporsi obyek belanja. Selain itu diatur tentang jenis dan kegiatan ASB; serta struktur ASB. Pengendalian terhadap pelaksanaan dilakukan oleh TAPD, Kepala OPD, dan Kepala SKPKD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2018.
29 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 13 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa TA 2018
ABSTRAK:
Pelaksanaan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014
Pengaturan mengenai mekanisme Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
9 halaman; 4 halaman Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
