PERBUP Kab. Majalengka No. 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka implementasi perencanaan
pembangunan daerah Tahun 2021 yang transparan,
responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya
tatakelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan arah
kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2018-2023, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021;
b. bahwa Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2021, merupakan pedoman
bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Majalengka dalam menyusun program
pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, serta sesuai dengan Pasal273 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Peraturan Pemerlntah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerlntah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerlntah Nomor 7 Tahun 2008 , Peraturan Pemerlntah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerlntah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerlntah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerlntah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 , Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2009, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun
2010, Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2014 , Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 , Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun
2008, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun
2011, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun
2012, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun
2019
Terdiri dari 5 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2020.
mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 73 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanggulangan Stunting di Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
bahwa prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Mempawah masih tinggi, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Pernerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 1 8 Tahun 2020 ; Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 155/ Menkes/Per/1/2010; Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012; Pera tu ran Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016;
Ketentuan Umum; Pilar Penurunan Stunting; Komitmen; Pembiayaan; Dukungan; Intervensi dan Sasaran Penurunan Stunting; Kegiatan; Strategi; Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab; peran serta masyarakat; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
12 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 73 Tahun 2020
Pariwisata dan KebudayaanPemuda dan Olah RagaStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Banyumas No. 63 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyumas
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD Tahun 2020 No. 73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63
Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Banyumas.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik
Indonesia Nomor 33 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Peraturan Bupati Banyumas mengubah beberapa ketentuan terkait susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, termasuk perubahan pada struktur organisasi, tugas, dan fungsi masing-masing bidang di dalamnya. Perubahan tersebut juga mencakup ketentuan terkait penyusunan anggaran untuk Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
Peraturan Daerah Bupati Banyumas No. 63 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tuags dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyumas diubah
45 hlm beserta lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Siak Nomor 73 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Puluh Satu atas Peraturan Bupati Siak Nomor 177 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 romawi (V) Hal Khusus Lainnya angka (28) dan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Siak Nomor DPA-SKPD 1.03.1.03.01.24.03.5.2, 1.03.1.03.01.24.04.5.2, 1.03.1.03.01.47.04.5.2, 1.03.1.03.01.48.01.5.2 dan 1.04.1.03.01.16.08.5.2 pada Jenis Belanja Langsung;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; .Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Bupati Siak Nomor 8 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabuaten Siak Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Bupati Siak Nomor 104 Tahun 2019; Peraturan Bupati Siak Nomor 177 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) bab dan 3 (tiga) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2020.
Lampiran: 24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 73 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tipe A Kabupaten Bangka.
ABSTRAK:
bahwa guna menindaklanjuti ketentuan dalam Kepmendagri Nomor 050 Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan agar pelaksanaan tugas pada Dinas Lingkungan Hidup berjalan efektif, maka perlu dilakukan Perubahan Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016.
PERBUP ini mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tipe A Kabupaten Bangka yaitu meliputi Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Wewenang, Penjabaran Tugas dan Fungsi, Kepegawaian, Tata Kerja, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 73 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun
2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang
Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat
Lain.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018
tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Bupati ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah atas uang, surat berharga, dan/ atau
barang milik daerah yang berada dalam penguasaan:
a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
b. Pejabat Lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
49 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 73 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Boyolali Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun
2020;Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun
2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
99 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Rp2.263.727.502.000,00 (dua triliun dua ratus enam puluh tiga miliar tujuh
ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua ribu rupiah), yang bersumber dari:
a. pendapatan asli Daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2020.
87 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 73 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Iuran Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pekerja/Buruh
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi biaya pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan Rumah Susun Sederhana Sewa Pekerja/Buruh sebelum diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai Surat Plt. Direktur Rumah Susun Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : RU.08.01/Rs/336 tanggal 17 Juni 2020 Hal Persiapan Penentuan Iuran Pengelolaan, perlu melakukan penarikan iuran kepada penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa Pekerja/Buruh; bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas penarikan iuran pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pekerja/Buruh yang dikelola Pemerintah Kabupaten Kendal, perlu mengatur Tarif Iuran Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pekerja/Buruh; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Iuran Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pekerja/Buruh;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip perhitungan dan tarif iuran pengelolaan rusunawa pekerja/buruh, tarif iuran pengelolaan rusunawa pekerja/buruh, pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif iuran pengelolaan rusunawa pekerja/buruh.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2020.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 73 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemetaan Dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Program Pembangunan Daerah Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah perlu adanya Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur program prioritas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023;
Bahwa klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan daerah digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Program Pembangunan Daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019.
Peraturan ini Tentang Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Program Pembangunan Daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
Ketentuan Umum;
Klasifikasi,Kodefikasi,dan Nomenklatural;
Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi,Kodefikasi,dan Nomenklatur;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
