Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.21/No.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021
ABSTRAK:
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 21 Tahun 2020; Perpres No. 59 Tahun 2017; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Perda Prov Sumut No. 5 Tahun 2019; Perda Kab. Serdang Bedagai No. 5 Tahun 2011; Perda Kab. Serdang Bedagai No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. Serdang Bedagai No. 5 Tahun 2015; Perda Kab. Serdang Bedagai No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Serdang Bedagai No. 6 Tahun 2016
Peraturan ini mengubah ketentuan pada:
Lampiran Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 26 Tahun 2020 tentang RKPD Kab. Serdang Bedagai Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 26 Tahun 2020 tentang RKPD Kab. Serdang Bedagai Tahun 2021
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2021
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dengan adanya perkembangan terhadap asumsi kerangka
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran
pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah,
maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
48 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ; 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; 12. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019; 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; 14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; 15. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 ; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020; 21 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009; 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019; 25. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun
2008 ; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun
2012; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun
2016; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6
Tahun 2019; 30. Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nornor 48 Tahun
2020
Materi pokok: mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
48 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor
48 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati;
jumlah 5 halaman dan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026
telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengari Daerah Tahun 2021-2026,
yang mengakibatkan berubahnya program dan indikator
program kegiatan; bahwa berubahnya program dan indikator program kegiatan
sebagalmana dimaksud dalam huruf a, perlu menyesuaikan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
bahwa b€rdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat {1} Peraturan
Menteri Dalam, RTegeri RTQmQr 86 Tafiun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara EvalHasi Rancangan PeratHran Daerah
tentang Rencana Pembangrinan Jangka Panjang Dasrah dan
Rencana Pembangunan Jar.gka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencan.a Pembangnnan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Renstra PD sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, prograrm, dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengari tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja dan/atau standar teknis ditetapkan dalam Peraturan Bupati, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun 2022.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomorn 28/PRT/M/2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016.
Terdiri dari 5 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2021.
485 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan, sinergitas dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan
pengawasan diperlukan sebuah dokumen perencanaan
yang terpadu;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan target prioritas
pembangunan Kabupaten Magetan yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2018-2023 perlu dijabarkan dalam dokumen perencanaan
pembangunan tahunan daerah;
c. bahwa dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA),
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD
2022, dan Rancangan APBD 2022 harus mengacu
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, b, dan c, serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 11. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2019; 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun
2019; 21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun
2009; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun
2016; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun
2019
Materi pokok: mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2021.
jumlah 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 32 Tahun 2021
Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021-2025
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD 2021/ No. 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021-2025
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang profesional, efektif, efisien dan
transparan, maka perlu adanya tata kelola pemerintahan
berbasis elektronik;
b. bahwa dalam tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
diperlukan adanya peta rencana sistem pemerintahan
berbasis elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf
a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara
tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Pemerintah Kabupaten Jepara;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Bupati Jepara Nomor 42 Tahun 2020; Peraturan Bupati Jepara Nomor 62 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Pemerintah Kabupaten Jepara yang meliputi: Ketentuan Umum; Peta Rencana SPBE; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
95 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 32 Tahun 2021
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang - Pajak dan Retribusi Daerah - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BD Kabupaten Jombang Tahun 2021 No 32/E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan untuk Peserta Program Sertipikasi Hak Atas Tanah Mandiri Lintas Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2021 di Kabupaten Jombang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan Pajak Daerah terhadap masyarakat serta mendukung pelaksanaan Program Sertipikasi Hak atas Tanah Mandiri Lintas Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang biayanya berasal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional, perlu adanya pembebasan atas biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi penerima program tersebut;
b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Pemberian Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk Peserta Program Sertipikasi Hak atas Tanah Mandiri Lintas Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2021
di Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021;
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020;
Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 78 Tahun 2020.
Pemberian pembebasan BPHTB hanya berlaku bagi peserta Program Sertipikasi Hak atas Tanah Mandiri Lintas Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2021 di Kabupaten Jombang untuk pendaftaran tanah pertama kali (sporadik). Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Pembebasan BPHTB sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2021.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 31 Tahun 2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021-2026
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD 2021 (31)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 123 Ayat (1) dan Ayat (2) Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan JangkaM enengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perda Kab. Bone Bolango No. 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2026.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, UU No. 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda Kab. Bone Bolango No. 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango, Perda Kab. Bone Bolango No. 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Perda Kab. Bone Bolango No. 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2041, Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2026 termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan restra perangkat daerah, sistematika renstra perangkat daerah, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
Terdiri dari 7 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 602
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan Daerah diperlukan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 13 Tahun 2021
PERBUP ini mengatur mengenai kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah; isi dan sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah; serta pengendalian dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2021.
6 hal.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
