Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 6.287 peraturan dalam 0,029 detik

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.12 Tahun 2012

Pedoman Teknis Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Inspektur Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor SK.02/KP.102/IPT/BMG-2006 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja Di Lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika

Download :
Perka BMKG Nomor 12 Tahun 2012.PDF

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2016 Tahun 2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Mengubah :

Permen PUPR No. 07/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Abstrak

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008

Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Download :
PERMENPAN NOMOR 21 TAHUN 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4.A Tahun 2016

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Abstrak

(RPJUDI)- rencana pembangunan jangka menengah daerah

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4.A, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016 Nomor Seri 4.A

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan daerah ini antara lain dalam rangka untuk mencapai visi dan misi pemerintah kabupaten halmahera barat yaitu; mewujudkan masyarakat halmahera barat yang cerdas, religius, berbudaya, sehat sejahtera, yang bermoral dan berintegritas, sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) kab. halmahera barat, maka perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kab. halmahera barat tahun 2016-2021, dengan terpilih dan dilantiknnya bupati dan wakil bupati halmahera barat masa bhakti periode 2016-2021 perlu disusun RPJMD tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran RPJPD dan visi misi bupati dan wakil bupati terpilih, sesuai dengan peraturan pemerintah no 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud perlu menetapkan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten halmahera barat tahun 2016-2021.
Dasar hukum peraturan daerah ini terdiri dari UU No.60 Tahun 1958, UU No.1 Tahun 2003, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU no.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.26 Tahun 2007, UU No.39 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.58 Tahun 2005, UU No.79 Tahun 2005, UU No.39 Tahun 2006, UU No.40 Tahun 2006, UU No.38 Tahun 2007.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan umum; Kedudukan; Maksud dan tujuan; sistematika; visi, misi dan tujuan; Prioritas pembangunan; Pengendalian dan evaluasi; Perubahan RPJMD; Peran serta masyarakat; Ketentuan lain-lain; Ketentuan peralihan; Ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2016.
17 Halaman.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 139/HUK/2008 Tahun 2008

Lambang/Logo Departemen Sosial RI dan Penggunaannya di Lingkungan Departemen Sosial RI

Administrasi dan Tata Usaha Negara Arsip

Download :
PERMENSOS 139 TAHUN 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 240/PMK.03/2014

Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure)

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 49/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama

Download :
2014 PMK 240.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.01/2014

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 136/PMK.01/2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan

Diubah dengan :

PMK No. 232/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan

Mencabut :

PMK No. 151/PMK.01/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan

Download :
2014 PMK 181.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80/PMK.01/2015

Pelaksanaan Putusan Hukum

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
80~PMK.01~2015Per.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.01/2017

Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Download :
PMK Nomor 92 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.01/2010

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan

Mencabut :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Keuangan

Download :
PMK Nomor 151 Tahun 2010.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2014.