Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK
ABSTRAK:
Penyebaran dan pengembangan ternak merupakan salah satu kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan peternakan;
Dalam upaya optimalisasi sumber daya dan pemberdayaan masyarakat ternak maka perlu ditetapkan Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2009; UU No, 12 Tahun 2001; Kep.Menteri Pertanian No. 417/Kpts/OT.210/7/2001; PERGUB No. 7 Tahun 2010; PERDA No. 1 Tahun 2008.
PERBUP ini mengatur mengenai Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak, meliputi: Sistem Penyebaran dan Pengembangan; Pola Penyebaran dan Pengembangan Ternak; Persyaratan Penggaduh; Hak dan Kewajiban Penggaduh; Penyerahan Ternak; Resiko dan Tanggung Jawab; Penjualan Ternak; Pengelolaan dan Penggunaan Dana Hail Setoran; Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2011.
6 hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana pelayanan
kesehatan, memiliki peran yang sangat penting dalam
peningkatan derajat kesehatan masyarakat sehingga
rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang
bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan;
bahwa dalam rangka memberikan standar pelayanan
tersebut, perlu mengatur Standar Pelayanan Minimal
pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/ 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus. Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2011.
Keputusan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus dicabut.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 21 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor : 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 21 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa guna mewujudkan terlaksananya pengangkatan dan
pemberhentian Perangkat Desa telah ditetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa ;
bahwa untuk memberikan aturan yang bersifat teknis dalam
melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud agar terwujud kesamaan
persepsi dan penafsirannya, dlpandang perlu menetapkan petunjuk
pelaksanaan yang dapat dijadikan pedoman;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerlntah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerlntah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerlntah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerlntah Nomor 45 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Menter! Dalam · Negerl Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Menter! Dalam Negerl Nomor 21 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang meliputi Lowongan Dan Pengisian Perangkat Desa, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Pendaftaran Bakal Calon, Penelitian Berkas Dan Pelaksanaan Kerja Sama, Ujian Penyaringan, Penetapan Calon Yang Berhak Diangkat Menjadi Perangkat Desa, Pembiayaan, Sanksi Administrasi Perangkat Desa Dan Sekretaris Desa Yang Berstatus Perangkat Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2011.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 21 Tahun 2011
PENETAPAN - PEMBENTUKAN - PENGURUS - LEMBAGA PENYIARAN - PUBLIK - LOKAL - RADIO - SIARAN PEMERINTAH DAERAH - KABUPATEN SAROLANGUN
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2011/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
ABSTRAK:
bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol sosial;
bahwa dalam rangka optimalisasi tugas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Sarolangun perlu dibentuk Pengurus Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Sarolangun;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sarolangun
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 40 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 11 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERDA No. 01 Tahun 2011
PERBUP ini Mengatur Mengenai Penetapan Pembentukan Pengurus Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun; Meliputi Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Sumber Pembiayaan; Pendirian LPP Lokal; Susunan Pengurus LPP Lokal; Dewan Pengurus; Dewan Direksi; Tata Kerja; Formasi Pegawai; Ketentuan Lain-Lain;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2011.
Ketentuan iebih lanjut mengerrai pengurus LPF Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
13 hlmn;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru No. 21 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya perubahan struktur organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2008 maka untuk menjamin kelancaran tugas perlu dilakukan penyesuaian uraian tugas DPPKAD Kabupaten Buru. Penetapan uraian tugas ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas DPPKAD. Berdasarkan pertimbangan tersebut pelu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 sebagajmana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana
lelah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Lampiran 1 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 21 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM PENATAUSAHAAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B NON PENDIDIKAN KABUPATEN KARAWANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 21 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Logo BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
