Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa Budaya Kerja merupakan salah satu instrumen
Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan secara
sistematis melalui penggalian, perumusan, dan
penerapan Nilai Budaya Kerja ke dalam pola pikir, pola
perilaku dan pola tindakan secara konsisten,
konsekuen, dan berkelanjutan dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya
Kerja dan guna mendukung penerapan budaya kerja,
perlu adanya komitmen tinggi, etos kerja,
tanggungjawab, etika dan moral segenap jajaran
aparatur secara terencana, sistematis dan terpadu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Budaya
Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang budaya, nilai budaya kerja, organisasi, pembinaan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 26 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 merupakan landasan penyusunan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD Kabupaten/Kota paling lambat 1 Minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 dengan Peraturan Bupati;
UU No 17 Tahun 2003; UU No 38 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 20 Tahun 2004; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 tahun 2008; PP No 18 Tahun 2016;Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 86 Tahun 2017; Permendagri No 31 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia No 2 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Sumatera Barat No Tahun 2019; Perda Kab Solok Selatan No 2 Tahun 2011; Perda Kab Solok Selatan No 8 Tahun 2012; Perda Kab Solok Selatan No 12 Tahun 2016; Perda Kab Solok Selatan No 15 Tahun 2016; Perda Kab Solok Selatan No 8 Tahun 2018; Perbup Kab Solok Selatan No 101 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini memuat 3 Bab dan 4 Pasal, yaitu Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1; Bab II Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 2-Pasal 3; Bab III Ketentuan Penutup, Pasal 4.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 disusun dengan tujuan :
a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021;
b. untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, maupun antar tingkat pemerintahan;
c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 26 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengunaan Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Daerah mamuju Utara
ABSTRAK:
untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kendaraan dinas operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara, maka dipandang perlu mengatur penggunaan kendaraan dinas operasional.
dasar hukum: UU No.7 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.79 Tahun 2005; PP No.71 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2014; Permendagri No.17 Tahun 2007; Permendagri No.1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.5 Tahun 2006; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.7 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Mamuju Utara No.2 Tahun 2015.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas dan Pinjem Pakai Kendaraan Dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2015.
8 halaman, Lampiran 3 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 26 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penggunaan,Pembelian,Dan Pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 2 (Dua), Roda 3 (Tiga), Dan Roda 4 (Empat) Atau Lebih Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon Il), Pejabat Administrator (Eselon Ill), Dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, kepada Pengguna/Pemegang Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Operasional roda 2 (dua), roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) atau lebih di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu pengaturan penggunaan, pembelian, dan pertanggungjawaban bahan bakar minyak.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2016; eraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012.
Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi: Penggunaan BBM, Pembelian BBM dan Pertanggungjawaban. Setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Administrator (Eselon III), yang diberikan fasilitas kendaraan perorangan dinas, diberikan Uang BBM Non Subsidi secara Lumpsum hanya untuk 1 (satu) kendaraan dinas saja. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang diberikan fasilitas kendaraan perorangan dinas diberikan uang BBM Non Subsidi sebesar Rp2.500.000,00/bulan. Pejabat Administrator (Eselon III) yang diberikan fasilitas kendaraan perorangan dinas diberikan uang BBM Non Subsidi sebesar Rp1.500.000,00/bulan. Pejabat Pengawas (Eselon IV) yang diberikan fasilitas kendaraan perorangan dinas diberikan uang BBM Non Subsidi Rp300.000,00/bulan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2017.
Peraturan Gubernur ini mencabut: Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penggunaan, Pembelian, dan Pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda Dua, Roda Tiga, dan Roda Empat atau Lebih Bagi Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV/Pejabat Fungsional serta Staf di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 018 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penggunaan, Pembelian, dan Pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda Dua, Roda Tiga, dan Roda Empat atau Lebih Bagi Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV/Pejabat Fungsional Serta Staf di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 26 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kab OKU Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka mendorong percepatan
pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat
pertumbuhan wilayah dan mengurangi kesenjangan
pembangunan antar wilayah perlu dilakukan upaya
pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dalam pengembangan kawasan strategis cepat
tumbuh di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan perlu
mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparatif
dan kompetitif produk unggulan daerah dan daya tarik
kawasan lokal dan nasional. Untuk mengembangkan kawasan strategis cepat
tumbuh di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,
diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif dan
berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan
nasional dan daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No.68 Tahun 2010; Perpres No. 13 Tahun 2012;
Permendagri No. 29 Tahun 2008; Permen PU No.16/PRT/M/2009; Perda No. 14
Tahun 2006; Perda No. 13 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kawasan Strategis
Cepat Tumbuh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan
bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau
potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan
sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan
pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya. Diatur pula tentang Prinsip dan Tujuan Pengembangan kawasan, Penetapan kawasan strategis, Pengembangan kawasan strategis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan, dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2015.
7 hlm tidak termasuk Penjelasan dan Lampiran.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2019
PENANDATANGANAN NASKAH DINAS -PENDELEGASIAN wewenang
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2021 NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan kepegawaian, perlu
dilakukan pelimpahan sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah;
UUD Pasal 18 Ayat (6); UU NO.7 Tahun 2002; UU NO.5 Tahun 2014; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.11 Tahun 2020; PP NO. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP NO.17 Tahun 2020
Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian. Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian kepada Kepala Badan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2021.
3 hlm. 2 lamp.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas No. 26 Tahun 2016
desa - pedoman pelaksanaan penjaringan, penyaringan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, LD.2016/No.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
Bahwa Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015. Dalam rangka memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan perangkat desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud, maka perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;
UU No.13 Tahun 1950;
UU No.6 Tahun 2014;
UU No.23 Tahun 2014;
PP No.43 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 83 Tahun 2015;
Perda Kabupaten Banyumas No. 7;
1.Ketentuan Umum 2.Ruang Lingkup 3.Penjaringan 4.Penyaringan 5.Pengangkatan Perangkat desa 6.Biaya 7.Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan 8.Masa Jabatan 9.Larangan dan Sanksi 10.Pemberhentian 11.Pejabat yang Mewakili Dalam Hal Perangkat Desa Berhalangan Sementara atau Berhalangan Tetap atau Pemberhentian Sementara atau Pemberhentian 12.Ketentuan Lain-lain 13.Ketentuan Peralihan 14.Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 114 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
27 hlm
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 26, kemendagri.go.id : 3 hlm.
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2006.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
