Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPengadaan Barang/JasaProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaKebijakan Pemerintah
Status Peraturan
Diubah dengan :
PP No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
Mencabut :
PP No. 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
PP No. 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
PP No. 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
PP No. 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
PP No. 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 18, Pasal 25, Pasal 42 ayat (6), Pasal 45, Pasal 51, Pasal 65 ayat (5), Pasal 67 ayat (2), Pasal 82, Pasal 85 ayat (4), Pasal 88 ayat (7), Pasal 102 dan pengaturan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi melalui forum jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
PP ini mengatur mengenai pelaksanaan atas beberapa pasal yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2017, yaitu ketentuan antara lain mengenai: tanggung jawab dan kewenangan; jenis, sifat Klasifikasi, Layanan Usaha, perubahan atas Klasifikasi dan Layanan Usaha, dan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi, segmentasi pasar serta kriteria risiko, teknologi, dan biaya; kondisi tertentu untuk penunjukan langsung dan nilai tertentu saat pengadaan langsung; pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam hubungan kerja Jasa Konstruksi; Kontrak Kerja Konstruksi; kewajiban dan pertanggungjawaban Penyedia Jasa atas Kegagalan Bangunan; pemberian ganti
kerugian; pembinaan dan pengawasan; pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi; penyelesaian sengketa; dan tata cara pengenaan sanksi administratif. Selain itu dalam rangka memperjelas
ketentuan mengenai forum Jasa Konstruksi yang belum diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah ini juga memuat pengaturan mengenai mekanisme partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Masyarakat Jasa Konstruksi melalui forum Jasa Konstruksi.
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gayo Lues No 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 25 Taun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 6 Tahun 2008; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 21 Tahun 2020; PERPRES Nomor 32 Tahun 2001; PERPRES Nomor 59 Tahun 2017; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI Nomor 22 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 14 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur perubahan atas Peraturan Bupati Gayo Lues No 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 22
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dalam rangka mewujudkan kegiatan pembangunan
tahunan daerah yang efektif, efisien dengan memperhatikan
azas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor
2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021,
maka perlu menetapkan Peraturan W alikota ten tang
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun
Anggaran 2020.
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; 12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 16.Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018; 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015; 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019; 24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016; 25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016; 26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018; 27. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019; 28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2019
Materi Pokok: mangatur mengenai Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun
Anggaran 2020 sebagai acuan dalam melaksanakan APBD TA 2020. memuat antara lain: ketentuan umum; maksud, tujuan dan ruang lingkup; format pelaksanaan pembangunan;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2020.
jumlah 30 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan sebagai landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2019, dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; PP Nomor 20 Tahun 2004; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2006; PP Nomor 6 Tahun 2008; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 07 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bulungan Nomor 42 Tahun 2018;
Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 Pasal, yakni Pasal 2A;
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2019 diubah dan perubahannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2019.
Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2019
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 22 Tahun 2019
perubahan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019
ABSTRAK:
dengan adanya perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian Dan Evaluasi PembangunanDaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DanRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
UU Drt No.4 Tahun 1956
UU No.17 Tahun 2003
UU No.25 Tahun 2004
UU No.12 Tahun 2011
UU No.23 Tahun 2014
PP No. 65 Tahun 2005
PP No. 39 Tahun 2006
PP No. 6 Tahun 2008
PP No.8 Tahun 2008
PP No.18 Tahun 2016
PP No.12 Tahun 2019
Perpres No.2 Tahun 2015
Permendagri No.13 Tahun
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014
Permendagri No.80 Tahun
Permendadagri No.86 Tahun
Permendagri No.22 Tahun 2018
Pergub Bengkulu No.26 Tahun 2018
Perda Bengkulu Utara No.2 Tahun
Perda Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2015
Perda Bengkulu Utara No. 9 Tahun 2016
Perda Bengkulu Utara No. 14 Tahun 2016
Perbup Bengkulu Utara No.41 Tahun
Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 41)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2019.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 22 Tahun 2018
PERBUP Kab. Toli-Toli No. 24 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 12 Tahun 2006;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penjabaran RPJMD Tahun 2018-2021 yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah Tahun 2019 dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
4 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu
ABSTRAK:
Sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) PERMENDAGRI No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi daerah. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2017; PERMENPANRB No. 30 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 138 Tahun 2017; PERDA No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 2 Tahun 2017; PERBUP No. 35 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No. 41 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, inovasi, prosedur dan mekanisme, pembiayaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2021.
5 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Pasaman Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No. 25 tahun 2004, Pasal 264 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 23 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2008, dan Pasal 104 ayat (2) Permendagri No. 86 Tahun 2017, perlu menetapkan Perbu tentang Rencana Kerja Pemda Tahun 2021
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 8 tahun 2008, PP No. 56 Tahun 2018, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendagri NO. 40 Tahun 2020, Perda Prov. Sumbar No. 7 tahun 2008, Perda Prov. Sumbar No. 6 Tahun 2016, Perda Kab. pasaman No. 3 Tahun 2008, Perda Kab. pasaman No. 3 Tahun 2011, Perda Kab. Pasaman No. 10 tahun 2016, Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016, Pergub. Prov. Sumbar No. 41 Tahun 2020
RKPD digunakan sebagai:
1. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir RKPD Tahun 2021
2. Pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, perlu untuk melakukan penyesuaian rencana program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018 yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri omor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2013, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 20 Tahun 2017
peraturan ini mengatur tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten bandung barat tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 21 TAHUN 2017
3 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
