Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2011/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan; bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a didasarkan pada hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD terkait tambahan penghasilan sesuai lampiran I Peraturan Bupati dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2011.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klungkung Nomor 21 Tahun 2011
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI BIAYA PEMBUATAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK WNI YANG TERMASUK DALAM RUMAH TANGGA MISKIN YANG BERDOMISILI DI DESA KUTAMPI KECAMATAN NUSA PENIDA DAN DESA AAN KECAMATAN BANJARANGKAN
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2011/No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Subsidi Biaya Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Wni Yang Termasuk Dalam Rumah Tangga Miskin Yang Berdomisili Di Desa Kutampi Kecamatan Nusa Penida Dan Desa Aan Kecamatan Banjarangkan
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak memperoleh dokuemn kependudukan;
b. bahwa agar penduduk rumah tangga miskin tidak terbebani dengan biaya pembuatan dokumen kependudukan, perlu dibantu dengan pemberian subsidi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Klungkung Tentang Subsidi Biaya Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rumah Tangga Miskin di Desa Kutampi Kecamatan Nusa Penida dan Desa Aan Kecamatan Banjarangkan.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Bupati Klungkung Nomor 6 Tahun 2011.
1. KETENTUAN UMUM; 2. PEMBERIAN SUBSIDI, DAN TATA CARA; 3. TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI; 4. KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN; 5. KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2011.
-
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2011
tugas pokok dan fungsi dinas kehutanan pertambangan dan energi kabupaten gorontalo utara
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2011/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaiamana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda Kab.Gorut No.8 Tahun 2011; Permendagri No.57 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang tugas pokok dan fungsi dinas kehutanan pertambangan dan energi kabupaten gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang penjabaran tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, kepegawaian dan eselonering, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2011.
Terdiri dari 19 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 21 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan dan Pembiayaan di RSU Negara dan RSUP Sanglah Dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jembrana
melalui peningkatan derajat kesehatan perlu adanya pelayanan kesehatan
yang bermutu dan memadai baik pada pelayanan kesehatan dasar maupun
pelayanan kesehatan lanjutan melalui sistem rujukan dengan standar
pelayanan yang jelas;
b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7412/Menkes/Per/VII/2008
tentang Standar Pelayanan Minimal;
c. bahwa untuk meningkatkan teknis pelayanan kesehatan masyarakat di RSU
Negara dan RSUP Sanglah, maka peraturan Bupati Jembrana Nomor 5
Tahun 2011 tentang standar pelayanan dan pembiayaan di RSU Negara
dalam jaminan pemeliharaan kesehatan Jembrana sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan sehingga perlu di tinjau ;
d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Pelayanan dan Pembiayaan di RSU Negara dan RSUP Sanglah;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
1.KETENTUAN UMUM; 2.KEPESERTAAN; 3.JENIS PELAYANAN KESEHATAN; 4.PEMBATASAN PELAYANAN (LIMITATION); 5.PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN; 6.PEMBIAYAAN; 7.PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2011.
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan dan Pembiayaan di RSU Negara dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jembrana Dicabut.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 21 Tahun 2011
Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pola Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pola Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa guna menyudahi dinamika pererbangan peyelenggaraan Pelaryanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ,mala dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pola Pelyanan Perizinan dan Non Periinan Pada Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara untuk dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a pertu menetapkan Peraturan Bupati Tentang perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Kecamatan di Lingkungan Pemeintah Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Noror 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pererintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan Pasal 2 ayat (1).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2011.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2010 Perizinan tentang Pola Pelayanan Perizinan Kecamatan dan Non Pada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara diubah.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 21 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa sebagai upaya mencapai efisiensi daJam penyusunan
Anggaran Pendapatan Be lanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
Anggaran 2012, perlu d.ibuat Standar Biaya Tahun 2012:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tabalong.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Unrbng-Undang Nomor 10 T:=~lmn 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabaiong Nomor 10 Tahun 2007; dan Peraturan Daerall Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012, dengan sistematika;
KETENTUAN UMUM; STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2012; dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2011.
4 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
