PERBUP Kab. Kuantan Singingi No. 54 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor
4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsiserta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat
Kabupaten Kuantan Singingi
Dasar hukum perbup ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-4874 Tahun 2016 Tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.14-4875 Tahun 2016 Tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kuantan Singingi;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singing;
13. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan
Singingi.
Perbup ini terdiri atas 9 Bab dan 19 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Kelompok Jabatan Fungsional, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan, dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15
Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kesehatan Kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 15), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
10 Hlm dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 34 Tahun 2018
TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. TJITROWARDOJO
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2015/No. 35 Seri E Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola organisasi yang baik (good corporate governance dan tata kelola klinis yang baik (goo clinical governance) di Rumah Sakit Umum Dr. Tjitrowardojo Purworejo serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf's Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menyusun Tata Kelola Rumat Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo; bahwa Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9A Tahun 2008 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo, sudah tidak sesua lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perfu segera disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umumn Daerah Dr. Tjitrowardojc Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umumn Daerah Dr. Tjitrowardojc Purworejo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2015.
62 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2019
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 34, BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 34
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM, PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, JABATAN, TATA KERJA, ORGANISASI NON STRUKTURAL, PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Layanan Klinik
Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti diperlukan sinergitas pembangunan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No.6 Tahun 2014; UU No.12 Tahun 2009;UU No.11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.38 Tahun 2017; PERDA Kab. Kep. Meranti No.9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Kep. Meranti No.3 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; KEPMENDAGRI No.131.14-281 sebagaimana telah diubah dengan KEPMENDAGRI No.131.14-361;
Dalam Peraturan ini berisi 6 (enam) bab dan 7 (tujuh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Penyelenggaraaan Klinik Desa; Peran Masing-Masing Perangkat Daerah dan Unit Kerja Terkait; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2021.
Lamp II
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 107 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID 19 DI KABUPATEN BONDOWOSO
ABSTRAK:
bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah kasus
masyarakat yang terpapar Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan dalam rangka optimalisasi penerapan
disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai
upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di
Kabupaten Bondowoso, dipandang perlu menyempurnakan
beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso
Nomor 107 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
di Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 16 Tahun
2021.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang
Wabah Penyakit Menular; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; 4. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 29 Tahun 2020
tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di
Kabupaten Bondmvoso sebagaimana teiah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati
Bondowoso Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 29 Tahun
2020 ten tang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019
di Kabupaten Bondowoso; 5. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 107 Tahun 2020
tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten
Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 16 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso
Nomor 107 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
di Kabupaten Bondowoso.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso
tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten
Bondowoso diubah sehingga sebagaimana terdapat dalam peraturan bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2021.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 34 Tahun 2014
PERBUP Kab. Gorontalo No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan bupati nomor 39 tahun 2011 tentang tarif pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah RSU DR M.M DUNDA LIMBOTO kabupaten gorontalo
Mengubah :
Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah RSU Dr. M.M. Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo
perubahan atas peraturan bupati nomor 39 tahun 2011 tentang tarif pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah rsu dr.m.m. dunda limboto kabupaten gorontalo
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2014/NO.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah RSU Dr. M.M. Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan dibayarkannya dana Piutang Jamkesmas 2013 oleh Kementerian Kesehatan ke RSUD Dr.M.M Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; PP No.30 Tahun 1979; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.24 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005 Permendagri No.58 Tahun 2005; Permendagri No.61 Tahun 2007; Permenkes No.40 Tahun 2012.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah RSU Dr.M.M Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 6 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Jaminan Persalinan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) di Kabupaten Wonogiri, diperlukan pengaturan penyelenggaraan Jaminan Persalinan di Kabupaten Wonogiri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2018;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UUU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 40 Tahun 2014, Permenkes Nomor 25 Tahun 2014, Permenkes Nomor 97 Tahun 2014, Permenkes Nomor 43 Tahun 2016, Permenkes 61 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2016, Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2017, Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018, Perbup Nomor 12 Tahun 2012, Perbup Wonogiri Nomor 101 Tahun 2017, Perbup Wonogiri Nomor 102 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mnegatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Ruang Lingkup, Kepesertaan Jampersal, Penyelenggaraan, Pengajuan Tagihan/Klaim, Pembinaan dan Pengawasan dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2018.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 34 Tahun 2020
PEMERIKSAAN SWAB TEST DAN RAPID TEST CORONA VIRUS DESEASE 2019
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2020/No.573
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Tindakan Pemeriksaan Swab Test dan Rapid Test Corona Virus Desease 2019 Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan telah terjadinya pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019 banyak permintaan masyarakat maupun dunia usaha yang memerlukan layanan pemeriksaan CORONA VIRUS DISEASE 2019;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah disebutkan tarif layanan kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa tarif pelayanan kesehatan tersebut belum diatur dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pelayanan Kesahatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kabupaten Katingan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Tindakan Pemeriksaan Swab Test Dan Rapid Test Corona Virus Disease 2019 pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kabupaten Katingan.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02 / M. PAN /1 / 2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Katingan;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kabupaten Katingan.
a. Nama, objek dan subjek tarif pelayanan;
b. Tata cara pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2020.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 34 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Perda Kabupaten Mamuju Utara No.10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara.
dasar hukum: UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.10 Tahun 2016.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas serta tata kerja Dinas Kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mamuju Utara yang berkaitan dengan pengaturan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
30 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
