Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISTEM MANAJMEN INFORMASI OBJEK PAJAK
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 27 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya beberapa jabatan fungsional berdasarkan peraturan menteri terkait, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2011 ten tang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 28 Tahun 2012
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2011
Pasal I dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2013.
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 20 TAHUN 2011
3 Halaman dan 3 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 27 Tahun 2013
PERBUP Kab. Cianjur No. 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Cianjur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan DInas Pendidikan Kabupaten Cianjur
ABSTRAK:
Untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan memberikan pendidikan minimal bagi setiap masyarakat Kabupaten Cianjur untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, perlu membentuk lembaga yang melaksanakan sebagaian tugas dan fungsi Dinas pendidikan Kabupaten Cianjur di bidang penyelenggaraan sekorah menengah pertama. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) pada Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) pada Dinas Pendidikan dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama (SMPNJ masih terdapat kekurangan dan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 38 rahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2011; dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 44 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan DInas Pendidikan Kabupaten Cianjur, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Kelembagaan 3. Organisasi dan Tata Kerja 4. Pembiayaan 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2013.
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 65 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Anggaran dan Pertanggungjawaban Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Cimahi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 27 Tahun 2013
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Kerja Pembangunan (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2013/NO.157
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Kerja Pembangunan (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa dikarenakan dengan adanya perkembangan
yang berkaitan dengan pergeseran dan/atau
perubahan antar belanja dalam kegiatan,
penambahan dan/atau pengurangan program dan
kegiatan, serta saldo anggaran lebih tahun anggaran
2012 yang harus digunakan untuk tahun 2013;
bahwa untuk melaksanakan Pasal 286 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangungan Daerah maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2013;.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 10 tahun 2008;
Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 dengan sistematika; KETENTUAN UMUM; RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH; dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2013.
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PP No. 39 Tahun 2014 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
PP No. 38 Tahun 2014 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan Warakawuri/Duda Tunjangan Anak Yatim Piatu Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
Mencabut :
PP No. 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan Warakawuri Duda Tunjangan Anak Yatim Piatu Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan Warakawuri Duda Tunjangan Anak Yatim Piatu Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
