Permensos No. 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Sosial
Diubah dengan :
Permensos No. 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kementerian Sosial
Mencabut :
Permensos No. 182 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia
Keputusan Menteri Sosial nomor 76/HUK/2009 tentang Pedoman pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di lingkungan Departemen Sosial RI
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Pelayanan Keprotokolan Dan Kegiatan Kedinasan Bupati/Wakil Bupati Polewali Mandar
ABSTRAK:
dalam rangka pelaksanaan Tugas Bupati dan
Wakil Bupati Polewali Mandar yang efektif, efisien
dan terkoordiansi dengan baik, maka dipandang
perlu menyusun prosedur pelayanan keprotokoleran
dan kegiatan Kedinasan Bupati/Wakil Bupati
Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012
UU No 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No 43 Tahun 1999; UU No 26 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaiman telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 9 Tahun 2010; UU No 12 Tahun 2011; PP No 25 Tahun 2000; PP No 74 Tahun 2005;
dalam peraturan ini diatur tentang prosedur pelayanan keprotokoleran dan kedinasan bagi Bupati dan atau wakil Bupati
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2012.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30 Tahun 2012
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 30, BN.2012/No.1014, jdih.kominfo.go.id : 11 hlm.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Prosedur Koordinasi antara Penyelenggara Telekomunikasi yang Menerapkan Personal Communication System 1900 dengan Penyelenggara Telekomunikasi yang Menerapkan Universal Mobile Telecommunication System
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2012.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 30 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pembekuan Data Penduduk Di Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 pasal 20 diamanatkan untuk tertib administrasi pendaftaran penduduk dan akurasi biodata kependudukan perlu adanya pengaturan.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2006, UU No. 52 Tahun 2009, UU No. 6 Tahun 2011, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2006, PP No. 37 Tahun 2007, PP No. 38 Tahun 2007, Perpres No. 25 Tahun 2008, Keppres No. 88 Tahun 2004, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Perda No. 1 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Jenis Pendaftaran Dan Persyaratan Menjadi Penduduk Kota Pontianak, Tata Cara Pendaftaran Penduduk, Pendaftaran Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri, Tata Cara Pendataan Penduduk Rentan, Pembekuan Data Penduduk, Biodata Penduduk WNI, Biodata Orang Asing, Pindah Keluar Negeri, Pindah Datang Dari Luar Negeri, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2012.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 30 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengajuan Izin Gangguan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2012; dan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mengatur tentang tata cara pengajuan izin gangguan dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Perizinan 3. Tata Cara Permohonan dan Pemberian Izin 4. Pembinaan dan Pengawasan 5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2012.
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 07 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Ijin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 07), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2012
Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa,
perlu meningkatkan kesejahteraan bagi aparat pemerintah
desa;
bahwa untuk mewujudkan peningkatan kinerja dan
kesejahteraan tersebut, Peraturan Bupati Kudus Nomor 2
Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana
diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor
2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tidak
sesuai lagi sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang meliputi Kedudukan Keuangan, Jenis Penghasilan Tetap, Jenis Tunjangan, Penghargaan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Sistem Pemberian Penghasilan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut.
12 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
