Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 667 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 31 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Lembaga Kemasyarakatan

Abstrak

Ketenagakerjaan Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

31 2023.pdf

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN - LEMBAGA KEMASYARAKATAN

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31, BD.2023/No. 31

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Lembaga Kemasyarakatan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemberian perlindungan dasar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang optimal untuk Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Tetangga, dan Ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Warga sebagai salah satu ujung tombak pelayanan masyarakat; bahwa sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan sosial bagi lembaga kemasyarakatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Lembaga Kemasyarakatan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 22 Tahun 2021;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kepesertaan dan perubahan data peserta, pembayaran iuran, hak dan kewajiban, jangka waktu kepesertaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
8 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 29 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Zakat

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

PERWAKO NOMOR 29 TAHUN 20...ENGELOLAAN ZAKAT.pdf

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, BD 2023 (29)

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Zakat

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (7), Pasal 26 ayat (2), Pasal 29 ayat (2) perlu menetapkan Pelalisanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 29 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2011,UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 14 Thaun 2014, PERDA No 3 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Zakat termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan penutup, maksud, tujuan dan ruang lingkup, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan baznas kota gorontalo, pembentukan dan tata kerja unit pengumpul zakat, pembentukan dan tata kerja lembaga amil zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pelaporan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023.
Terdiri dari 31 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima Nomor 26 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKATD AN JARINGANNYAD ALAMW ILAYAH DINAS KESEHATAN KOTA BIMA

Abstrak

Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Perwali Kota Bima No. 26 Tahun 2023.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 26 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Percepatan Penurunan Stunting

Abstrak

Kesehatan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Perwal Nomor 26 Tahun 2023.pdf

percepatan - penurunan - stunting

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD 2023/Nomor 26

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Percepatan Penurunan Stunting

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan program Nasional penurunan Stunting di Daerah dan dalam rangka mewujudkan SDM yang sehat, cerdas dan produktif di Kota Bekasi maka perlu menetapkan Perwali tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini Adalah UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 33 Tahun 2012; PP No. 86 Tahun 2019; Perpres No. 72 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016; Perda Kota Bekasi No. 07 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kota Bekasi No. 04 Tahun 2021.
Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Strategi Percepatan Penurunan Stunting, Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, Koordinasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, Pemantauan Evaluasi Dan Pelaporan, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2023.
10 Hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pagar Alam Nomor 25 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Orang Tua Asuh Penurunan Stunting Kota Pagar Alam

Abstrak

Kesehatan Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

PERWALI No 25 Tahun 2023.pdf

ORANG TUA ASUH-PENURUNAN STUNTING

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25, BD.2023/No.25

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Orang Tua Asuh Penurunan Stunting Kota Pagar Alam

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan peraturan ini adalah bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah Daerah Kota melaksanakan Program dan Kegiatan percepatan penurunan stunting, dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia, bahwa pendampingan dalam pola asuh merupakan salah satu cara percepatan penurunan Angka Stunting, yang diterapkan dengan penetapan Orang Tua Asuh Penurunan Stunting.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No 8 Tahun 2001, UU No 8 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2021.
Dalam Peraturan ini diatur tentang orang tua asuh penurunan stunting Kota Pagar Alam dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Diatur mengenai ketentuan umum, Orang Tua Asuh Penurunan Stunting, Pendanaan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2023.
6 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 17 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial

Abstrak

Struktur Organisasi Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Mengubah

PERWALI Kota Depok No. 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial

Download file:

17. PERUBAHAN ATAS PERWAL...ATA KERJA DINSOS.pdf

PERUBAHAN - ATAS - PERATURAN - WALI - KOTA - DEPOK - NOMOR - 58 - TAHUN - 2021 - TENTANG - KEDUDUKAN - SUSUNAN - ORGANISASI - TUGAS - DAN - FUNGSI - SERTA - TATA - KERJA - DINAS - SOSIAL

2023

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 17, BD 2023/17

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birukrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah , Penyederhanaan Birikrasi dilakukan melalui tahapan penyerhanaan struktur organisasi, penyertaraan jabatan, penyesuaian sistem kerja; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, peran koordinasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku,; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Depok tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial;
Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6841); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 segaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota depok (Lembaran Daerah KOta Depok Tahun 2021 Nomor 4);
Peraturan wali kota ini mengatur tentang perubahan atas peraturan wali kota depok nomor 58 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas soisal

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2023.
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 58 Tahun 2021 diubah
18 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan Dan Pekerja Sosial Masyarakat

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Tangerang No. 48 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PEMBERIAN UANG JASA PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN DAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT

Download file:

PERWAL_7_TAHUN_2023_-DINS...NOR_TKSK_dan_PSM.pdf

kesejahteraan-sosial-dan-pekerja-sosial-masyarakat

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, BD Tahun 2023 Nomor 7

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan Dan Pekerja Sosial Masyarakat

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial; bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang efektif dan efisien di Kota Tangerang, maka dibutuhkan tenaga kesejahteraan sosial dan pekerja sosial yang melibatkan warga masyarakat.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 1993; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2012; Permensos No. 28 Tahun 2018; Permensos No. 10 Tahun 2019
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Bab III Kewajiban Bab IV Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Bab V Insentif Bab VI Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bab VII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2023.
Perwal ini mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2017
12 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Nelayan Kecil Kota Batam

Abstrak

Ketenagakerjaan Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Perwali Batam No 3 Tahun 2023.pdf

bagi nelayan kecil kota batam - pedoman pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1129

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Nelayan Kecil Kota Batam

ABSTRAK:

pekerjaan nelayan sebagai pelaku utama sektor kelautan dan perikanan sangat tergantung pada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sehingga membutuhkan perlindungan. Dalam rangka pemberdayaan dan untuk memberikan perlindungan terhadap nelayan kecil, Pemerintah Kota Batam menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi nelayan kecil Kota Batam. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil Kota Batam.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.45 Tahun 2009; UU No.40 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.7 Tahun 2016; PP Pengganti UU No.2 Tahun 2022; PP No.85 Tahun 2013; PP No.44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No.82 Tahun 2019; Perpres No.109 Tahun 2013; Perpres No.7 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permenaker No.1 Tahun 2016; Permen KKP No.42/PERMEN-KP/2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permenaker No.5 Tahun 2021; Perda Batam No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda Batam No.7 Tahun 2019
Dalam Peraturan Wali Kota Batam ini diatur tentang pedoman pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan kecil kota batam, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2023.
16 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA BIMA

Abstrak

Kesehatan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Perwali Kota Bima No. 2 Tahun 2023.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 53.16 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2020-2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Mengubah

PERWALI Kota Pontianak No. 15 Tahun 2021 tentang RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

Download file:

PERATURAN WALI KOTA PONTI...L KOTA PONTIANAK.pdf

Perubahan peraturan wali kota nomor 15 tahun 2021

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53.16, BD.2022/NO.53.16, LL KOTA PONTIANAK : 63 HAL

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2020-2024

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur dilakukan dalam waktu Verifikasi clan Validasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2021;
Pendahuluan; Gambaran Pelayanan; Permasalahan dan Isu-Isu Strategis; Tujuan dan Sasaran; Strategi dan Arah Kebijakan; Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan; Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022.
Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2021
5 Halaman dan 58 Halaman Lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2023.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2023.