Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Perkuatan Permodalan Bagi Usaha Produktif Kelompok Perempuan Miskin di Pedesaan
ABSTRAK:
bahwa kemiskinan merupakan masalah daerah yang mendesak untuk diatasi dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang 32 Tahun 2004; Undang-Undang 35 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1995; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010; Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 50 Tahun 2009; Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 64 Tahun 2009
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum Program Perkuatan Permodalan; Ruang Lingkup; Maksud dan Tujuan; Jenis Perkuatan Permodalan dan Jangka Waktu; Sumber Permodalan; Tata Cara Penyaluran Permodalan dan Lembaga Penyalur; Monitoring dan Evaluasi (Pengawasan)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2009.
5 Halaman Peraturan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 98 Tahun 2020
bantuan, sumbangan, kesejahteraan rakyat dan penanggulanagn bencana - koperasi, umkm
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 98, Berita Daerah Tahun 2020/ No. 98
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Bantuan Peralatan Usaha Kepada Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemberdayaan Usaha dan Pemulihan Ekonomi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Banda Aceh
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/ kota mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro; bahwa dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional, perlu memberikan bantuan peralatan usaha kepada pelaku usaha mikro untuk membantu usaha mikro di Banda Aceh agar tetap mampu bertahan dan menjalankan usahanya di tengah kondisi pandemi Covid-19.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 8 (Drt) Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2020; PP Nomor 5 Tahun 1983; PP Nomor 23 Tahun 2020; PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur mengatur 17 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Bentuk, Kriteria dan Persyaratan; BAB III Pendaftaran; BAB IV Tahapan dan Tata Cara Penyerahan; BAB V Akuntansi dan Pelaporan; BAB VI Monitoring dan Evaluasi; BAB VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2020.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 98, https://jdih.setkab.go.id; 2 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Bencana Alam, Bencana Banjir Jawa Timur, Meletusnya Gunung Kelud dan Tanah Longsor di Cianjur Jawa Barat Tahun 1966
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 1966.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 98 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Tambah Uang untuk Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat yang Menghadapi Risiko Sosial dan Bantuan Operasional Pendamping Sosial pada Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga di Dinas Sosial Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemberian bantuan sosial kepada
masyarakat yang menghadapi risiko sosial dan bantuan
operasional pendamping sosial dapat terlaksana dengan
pembiayaan yang tidak dapat dicukupi dengan dana
Uang Persediaan pada Dinas Sosial Kabupaten Semarang
Tahun 2021, perlu ditetapkan penggunaan dana Tambah
Uang pada Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga di Dinas
Sosial Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati
Semarang Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021, disebutkan
bahwa ketentuan penggunaan dana Tambah Uang harus
mendapat persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah dan memperhatikan rincian kebutuhan dan
waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan
Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Tambah
Uang Untuk Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat
Yang Menghadapi Risiko Sosial Dan Bantuan Operasional
Pendamping Sosial Pada Sub Kegiatan Peningkatan
Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Keluarga Di Dinas Sosial Kabupaten Semarang Tahun
Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Bupati Semarang Nomor 93 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2021; Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran dana tambah uang untuk belanja bantuan sosial kepada masyarakat yang menghadapi risiko sosial dan bantuan operasional pendamping sosial pada Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga di Dinas Sosial Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 beserta waktu penggunaannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2021.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 98 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Tunai dalam rangka Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin/Rentan pada Desa dalam Wilayah Kabupaten Cilacap yang Bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemerataan kesejahteraan untuk
meningkatkan kenaikan taraf hidup masyarakat sesuai
Pembukaan UUD 1945, yang menyebutkan bahwa salah satu
tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan
umum untuk mewujudkan terciptanya kesejahteraan ekonomi
lahir dan batin bagi masyarakat; bahwa sebagai bentuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi
masyarakat dalam wilayah Kabupaten Cilacap khususnya pada
Desa, maka perlu adanya Bantuan Sosial Tunai Dalam Rangka
Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Miskin/Rentan pada
Desa di Wilayah Kabupaten Cilacap Yang Bersumber dari
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022; bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk
Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 dan
Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020,
Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020,
dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021,
mengamanatkan bahwa salah satu penggunaan Dana Insentif
Daerah (DID) adalah untuk pemberian perlindungan sosial
melalui bantuan sosial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Sosial Tunai Bagi Masyarakat Miskin/Rentan Pada Desa
Dalam Wilayah Kabupaten Cilacap Yang Bersumber dari
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kriteria, Jenis, Besaran dan Mekanisme Pemberian BST, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2022.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 98 Tahun 2017
KesehatanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Nomor 066 Tahun 2016 tentang Petunjuk Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Serta Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Brebes
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan serta Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang telah diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2014 masih terdapat penduduk miskin dan tidak mampu bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); bahwa pembiayaan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan tidak mampu dan narapidana pada lembaga pemasyarakatan serta pengemis, gelandangan dan orang telantar yang belum bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Pelayanan Program
Bab IV Tata Cara Rujukan
Bab V Prosedur Pelayanan
Bab VI Besaran Tarif Penjaminan
Bab VII Prosedur Pengajuan Klaim Pembayaran
Bab VIII Ketentuan Lain-lain
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2017.
Peraturan Bupati Nomor 066 Tahun 2016 dicabut.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 98 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008
KETENTUAN UMUM
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3 Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 99 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENAGGULANGAN KEMISKINAN
ABSTRAK:
BAHWA KEMISKINAN MERUPAKAN MASALAH MULTI DIMENSI DAN MULTI SEKTOR DENGAN BERAGAM KARAKTERISTIK YAN HARUS SEGERA DITANGGULANGI KARENA MENYANGKUT HARKAT, MARTABAT DAN HAK ASASI MANUSIA SERTA DAPAT MENGHAMBAT UPAYA TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN UMUM
PERATURAN INI MENGATUR KETENTUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
