Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 6.627 peraturan dalam 0,035 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permendagri No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
Download file:
Permendagri No. 7 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Kebutuhan, Persyaratan Dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERMENDAGRI No. 75 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Download file:
Permendagri No. 6 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERMENDAGRI No. 10 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2020
Download file:
Permendagri No. 2 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Download file:
Permendagri No.120 Th 2018.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pertahanan Sipil di Daerah
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 1991 tentang Pasar Desa
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Tahun 2009
Download file:
Permendagri Nomor 6 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 97 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PERMENDAGRI Nomor 97 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERMENDAGRI No. 42 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
  2. PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Download file:
Permendagri Nomor 42 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah Dan Pembangunan Daerah Tahap II
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Kebijakan Pemerintah
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERMENDAGRI No. 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu
  2. PERMENDAGRI No. 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah
  3. PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah
  4. PERMENDAGRI No. 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Di Wilayah Laut
  5. PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah
  6. PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan
  7. PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
  8. PERMENDAGRI No. 28 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  9. PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air Yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam
  10. PERMENDAGRI No. 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
  11. 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah, karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentangInvestasi Pemerintah Daerah.
  12. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah, karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  13. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah, karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  14. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Milik Daerah, karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  15. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  16. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalamUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  17. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  18. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Lembaga Pengelola Irigasi Provinsi Kabupaten/Kota karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 293 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaanya Menjadi Wewenang Dan Tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
  19. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena materi muatannya bertentangan dan telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Belanja Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
  20. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  21. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah karena materi muatannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah.
  22. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Laut karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  23. 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  24. 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Download file:
Permendagri Nomor 11 Tahun 2016.doc
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pembentukan Produk Hukum Daerah
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan Standar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Mencabut
  1. PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
  2. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang mengatur mengenai naskah dinas produk hukum daerah
Download file:
Permen-No.80-TH-2015.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 88 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pembentukan Produk Hukum Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERMENDAGRI No. 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Produk Hukum Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Mencabut
  1. Permendagri Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
Download file:
Permendagri Nomor 88 tahun 2013.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan