pedoman - bantuan - pemberian - permakanan - bagi - warga - binaan - pada - lembaga - kesejahteraan - sosial - (LKS) - Lembaga - kesejahteraan - sosial - anak - (lksa) - di - kabupaten - bekasi
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BD 2020/ No.78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bantuan Pemberian Permakanan Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan bagi warga binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) agar memperoleh kehidupan yang layak maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Bantuan Pemberian Permakanan Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 1998; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 ; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 43 Tahun 2004; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permensos No. 184 Tahun 2011; Permensos No. 21 Tahun 2013; Permensos No. 22 Tahun 2016; Perda Prov. Jabar No. 10 Tahun 2012; Perda Kab. Bekasi No. 10 Tahun 2012; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Sasaran, Pelaksanaan Bantuan Pemberian Permakanan, Persyaratan Pengajuan Bantuan Pemberian Permakanan, Kewajiban, Tugas Dan Tanggungjawab, Teknis Pelaporan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 78 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah Di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah menyatakan bahwa Besarnya nilai perolehan air, tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur;
b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa TengW maka perlu dilakukan penyesuaian Harga Dasar Air di Kabupaten Pemalang;
c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor S Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pemalang tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Pemalang.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012,
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pemungutan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Pemalang No 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 78 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala dipandang perlu menetapkan
Standar Operasional Prosedur Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 38 Tahun 2007; PermenPAN Nomor 35 Tahun 2012; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Perbup Barito Kuala Nomor 22 Tahun 2010; Perbup Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur Standar Operasional Prosedur Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, yang memuat Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala; Ruang Lingkup; Pelaksanaan SOP OPD; Pengawasan Pelaksanaan; Pengkajian Ulang Dan Penyempurnaan SOP; Tata Kerja; Sarana Dan Prasarana; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2020.
8 halaman; Lampiran 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 78 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfrimasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Pubik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah dan dalam rangka meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam memenuhi kewajiban dalam pembayaran perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Kabupaten Blora.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112;
Peraturan ini dibentuk sebagai pedoman terkait Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan memberikan rasa keadilan, mengoptimalkan pendapatan pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hal-hal yang diatur antara lain : Jenis Layanan Publik Tertentu yang wajib dilakukan Konformasi Status Wajib Pajak, Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak, dan Pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2020.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala dipandang perlu
menetapkan Standar Operasional Prosedur Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 38 Tahun 2007; PermenPAN Nomor 35 Tahun 2012; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 15
Tahun 2016; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Perbup Barito Kuala Nomor 22 Tahun 2010; Perbup Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur Standar Operasional Prosedur Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, yang memuat Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala; Ruang Lingkup; Pelaksanaan SOP OPD; Pengawasan Pelaksanaan; Pengkajian Ulang Dan Penyempurnaan SOP; Tata Kerja; Sarana Dan Prasarana; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2020.
8 halaman; Lampiran 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kinerja, efektivitas pelaksanaan tugas dan peningkatan mutu layanan kepada masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu menerapkan sistem penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil yang obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan dengan memperhatikan sasaran kerja, capaian hasil kerja dan serta perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil melalui penggunaan teknologi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018
PERBUP ini mengatur tentang Sistem Manajemen Kinerja, Perencanaan Kinerja yang meliputi penyusunan dan penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Tugas dan Peran Pegawai, Pelaksanaan Kinerja yang meliputi Manajemen Waktu, Pemantauan Kinerja, Pembinaan Kinerja, Penilaian Kinerja yang meliputi Pengukuran Kinerja, Penilaian SKP, Penilaian Perilaku Kerja, Penilaian Kinerja PNS, Pejabat Penilai dan Tim Penilai Kinerja PNS, serta Tindak Lanjut yang meliputi Pelaporan Kinerja, Pemeringkatan Kinerja, Penghargaan Kinerja, Dasar Pembayaran Tambahan Penghasilan, Sanksi, Keberatan, Sistem Informasi Kinerja, serta Pengawasan dan Pengendalian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
32 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura
ABSTRAK:
Dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura dan meningkatkan kinerja serta kesejahteraan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura perlu melakukan Perubahan Peraturan Bupati Banjar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Perubahan Peraturan Bupati Banjar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 2 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Permendagri Nomor 33 Tahun 2019; Permenkeu Nomor 78/PMK.02/2019; Perda Kab. Banjar Nomor 01 Tahun 2011; Perda Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Perbup Banjar Nomor 2 Tahun 2020; Perbup Banjar Nomor 35 Tahun 2020.
Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Banjar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Biaya pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Banjar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Biaya pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura
9 halaman; Lampiran 5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
