Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8881 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011.
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2019.
2 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
Bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2016, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap tupoksi perangkat daerah serta penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan makan susunan Perangkat Daerah diatur oleh Perda, maka perlu dilakukan penataan kembali, maka perlu membentuk Perda tentang hal tersebut.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 25 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 2 Tahun 2018, Permendagri No. 5 Tahun 2017, Permendagri No. 140 Tahun 2017, Permendagri No. 11 Tahun 2019, Permendagri No. 80 Tahun 2015
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Kalbar dan Gubernur Kalbar yang menetapkan Perda tentang Perubahan Atas Perda No.8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupapaten Blora Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 5 diubah 2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 11A 3. Ketentuan Pasal 14 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2019.
Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
7 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 84)
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD Kabupaten Pati Tahun 2019 No.11/ TLD No. 137
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan kompetensi
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu
memberikan pedoman organisasi dan tata kerja
Pemerintah Desa;
b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2015
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan
dengan tingkat perkembangan Desa dengan klasifikasi
jenis desa sebagai berikut :
a. Desa Swasembada;
b. Desa Swakarya; dan
c. Desa Swadaya.
Perangkat Desa terdiri atas :
a. Sekretariat Desa;
b. Pelaksana Kewilayahan; dan
c. Pelaksana Teknis.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 84)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Perda No.3 Tahun 2014 ttg Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
Materi Pokok: Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2019.
Jumlah Halaman: 4 HLM; Penjelasan : 2 Halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencapaian Target Kinerja Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf
b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Instansi
Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah dapat diberi Insentif
apabila mencapai kinerja tertentu yang besarnya ditetapkan
paling tinggi sebesar 5 % (lima perseratus) dari Rencana
Penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan; bahwa yang dimaksud kinerja tertentu adalah pencapaian
target penerimaan Pajak Daerah dan Belanja Daerah yang
dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Pencapaian Target Kinerja Penerimaan
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Cilacap Tahun
2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencapaian target , penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Biaya Pendidikan Untuk Mahasiswa Dari Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat
(3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor
48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Sesuai dengan Visi, Misi dan RPJMD
Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 20182023
serta khususnya dalam bidang pendidikan
untuk meningkatkan akses layanan pendidikan yang
bermutu dan kompetitif. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia sebagai pelaku utama pembangunan di
Kabupaten Murung Raya, maka khusus bagi pemuda
dan pemudi dari desa dan kelurahan se-Kabupaten
Murung Raya perlu dibantu biaya pendidikannya ke
jenjang Diploma III, Diploma IV, Sarjana dan Magister
oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui
Program Percepatan Pembangunan Desa dan
Kelurahan, selama 5 (lima) tahun anggaran yaitu
mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2
Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4
Tahun 2019
Bantuan Biaya Pendidikan untuk mahasiswa dari Pemerintah Daerah
dianggarkan melalui Dana Program Percepatan Pembangunan Desa dan
Kelurahan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per Desa atau
Kelurahan pada Dana Bantuan Sosial melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPA - SKPKD)
Kabupaten Murung Raya selama 5 (lima) Tahun Anggaran 2019 - 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bima Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BAGIAN HUKUM KAB. BIMA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang GERAKAN LITERASI KABUPATEN BIMA
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan karakter anak serta menumbuhkan minat dan budaya baca di satuan pendidikan keluarga dan masyarakat Serta untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat maka perlu di galakkan budaya Literasi. Untuk menggalakan budaya literasi di Kabupaten Bima perlu melibatkan semua unsur dari pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, satuan pendidikan dan kalangan dunia usaha dan industri dari perencanaan program, pelaksanaan dan pengendalian untuk meningkatkan mutu pendidikan serta mewujdukan Kabupaten Bima sebagai Kabupaten Literasi;
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 20 Tahun 2003
UU Nomor 43 Tahun 2007
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 66 Tahun 2010
PP Nomor 13 Tahun 2015
Permendikbud Nomor 21 Tahun 2015
Perda Kab. Bima Nomor 2 Tahun 2016
Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Gerakan Literasi
Ruang Lingkup
Strategi Pelaksanaan gerakan Literasi
- Sasaran Pelaksanaan gerakan Literasi
- Pembudayaan Literasi
- Pengembangan Budaya Literasi
- Sarana dan Prasarana
Peran Serta dan Pembiayaan Gerakan Literasi
Pembinaan dan Pengawasan
Penghargaan dan Sanksi
Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
-
-
9
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2019
PERATURAN - INTERNAL - RUMAH SAKIT - ERNALDI BAHAR - PROVINSI SUMATERA SELATAN
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 11, BD.2019/NO.11
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat (1)huruf r Undang-Undang nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit serta ketentuan peratruran menteri dalam negeri nomor 79 tahun 2018 tentang badan layanan umum daerah,perlu menetapkan peraturan gubenur tentang peraturan internal rumah sakit Ernadi Bahar provinsi Sumatera Selatan
Dasar hukum dalam peraturan ini natara lain : pasal 18 ayat(1)UU No 25 Tahun 1959;UU No 1 Tahun 2004;UU No 29 Tahun 2004;UU No 36 Tahuun 2009;UU No 5 Tahun 2014'UU NO 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 18 Tahun 2014;UU No 36 Tahun 2014;PP No 23 Tahun 2005 Sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012;PP No 53 Tahun 2010;PP No 18 Tahun 2016;PP Noo 47 Tahun 2016;PP No 11 Tahun 2017;PP no 49 Tahun 2018;PP No 12 Tahun 2019;PP No 77 Tahun 2015;Keputusan menteri kesehatan No 772/MENKES/SK/VI/2002;Kepmenkes No 129/MENKES/SK/II/2008;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana beberapa klai diubah terakhir dengan permendagri No 21 Tahun 2011;PErmenkes No 971/MENKES/PER/XI/2009 ;Permenkes No 49 Tahun 2013;Permenkes No 56 Tahun 2014;Permenkes No 85 Tahun 2015;Permenkeu No 95/PMK.05/2016;Permenkes No 4 Tahun 2018;Permendagri No 79 Tahun 2018;Perda No 5 Tahun 2010 sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No 14 Tahun 2014;Perda No 14 Tahun 2016;Pergub No 49 Tahun 2012;Pergub No 9 Tahun 2014;Pergub No 27 Tahun 2014 ;Pergub No 7 Tahun 2016
Materi pokok peraturan ini antara lain : Kedudukan,Tujuan,Tugas Pokok dan Fungsi,Kewenagan dan Tangung Jawab pemilik RS ERBA,Pengorganissian RS ERBA,Dewan Pengawas,Pejabat RS ERBA,Intalasi dan Unit,Kpmite,SPI,Kelompok jabatan Fungsional,SMF,Tata kerja,Pengelolaan sumber daya manusia,Peraturan Internal Staf Medis,Kerahasian Informasi medis,Hak dan kewajiban pasien,Hak dan keawajiban Dokter,Hak dan Kewajiban RS ERBA,Kebijakan pedoman paduan dan prosedur,kerja sama /kontrak,tuntuan,Pengolaan RS ERBA,Pembinaan dan Pengaawasan,ketentuan lain-lain,ketentuan peralihan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
85 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
