Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan NO. 32, BN.2020/No. 1664, peraturan.go.id : 12 hlm.
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 32 Tahun 2020
PERBUP Kab. Sleman No. 54.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 29.1 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
Mengubah :
Peraturan Bupati Sleman Nomor 29.1 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Mayarakat (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 29.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Bupati Sleman Nomor 26.2 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 29.1 Tahun 2019 tentang tarif Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 26.2) pada lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 29.1 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan pemberi layanan pemeriksaan Rapid Test Antibodi dalam layanan Rapid Test Antibodi dan mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sleman, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 29.1 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor43 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 29.1 Tahun 2019;
Mengubah Lampiran dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 29.1 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Mayarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Bupati Sleman Nomor 26.2 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 29.1 Tahun 2019 tentang tarif Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2020.
Peraturan Bupati 29.1 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
Jumlah Halaman : 4 HLM; Lampiran : 8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pagar Alam Nomor 32 Tahun 2022
Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Kota Pagar Alam
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan adalah bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerinta Daerah, perlu dibuat petunjuk teknis dan dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah terkait dengan pembayaran dana kapitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan dalam upaya memberikan fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berupa Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional;
Dasar hukum peraturan ini adalah pasal 18 ayat (60) UUD Tahun 1945; UU No 8 Tahun 2001; UU No 40 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden No 32 Tahun 2014; Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan No 14 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2021;Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 6 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No 8 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini diatur tentang Petunjuk teknis penggunaan jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dalam pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah, Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Diatur mengenai ketentuan umum, pemanfaatan dana kapitasi, pembayaran jasa pelayanan kesehatan, dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2022.
Mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Kota Pagar Alam
Peraturan Menteri Kesehatan NO. 32, BN.2017/NO.864, kemkes.go.id : 7 hlm.
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 32 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON MEDIS DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan motivasi kerja petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Ketapang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Bagi Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang sesuai dengan kondisi saat ini;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.17 tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.29 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.45 Tahun 1994, PP No.32 Tahun 1996, PP No.23 Tahun 2005, PP No.24 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.7 Tahun 2006, Perda No.9 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERUBAHAN ATAS Pasal 4, Lampiran II Pasal 5, Pasal 6, dan Lampiran IV Pasal 7 PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON MEDIS DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
Peraturan ini memiliki 5 halaman dan 6 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kab Wonogiri, diperlukan pengaturan penyelenggaraan Jaminan Persalinan di Kab Wonogiri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Penyelenggaraan Jaminan Persalinan TA 2021;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 33 Tahun 2004; UU No 40 tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; Permenkes No 25 Tahun 2014; Permenkes No 97 Tahun 2014; Permenkes No 43 Tahun 2016; Pemenkes No 12 Tahun 2021; Pergub Jateng No 17 Tahun 2016; Perda Kab Wonogiri No 5 Tahun 2018; Perda Kab Wonogiri No 1 Tahun 2012; Perda Kab Wonogiri No 5 Tahun 2020; Perbup Wonogiri No 12 Tahun 2012; Perbup Wonogiri No 101 Tahun 2017; Perbup Wonogiri No 13 Tahun 2018; Perbup Wonogiri No 79 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan ruang lingkup, kepesertaan jampersal, penyelenggaraan, pengajuan tagihan/klaim, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2021.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menurunkan kasus
komplikasi dan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin
dan nifas serta bayi baru lahir di Kabupaten
Semarang, perlu upaya untuk meningkatkan mutu,
akses dan jangkauan pelayanan kesehatan bagi ibu
hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke
fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten
melalui program jaminan persalinan; bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021,
disebutkan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan
dan pemanfaatan dana jaminan persalinan diatur
di Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku
dengan menerbitkan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program
Jaminan Persalinan di Kabupaten Semarang Tahun
Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup Kegiatan Jaminan Persalinan
Bab III Rujukan Persalinan dan Neonatal
Bab IV Sewa dan Operasional RTK
Bab V Dukungan Biaya Persalinan
Bab VI Tata Cara Pembayaran dan Jaminan Persalinan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2021.
10 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 32 Tahun 2022
Badan Layanan Umum - Kesehatan - Pengadaan Barang/Jasa
2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 52016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 76 dan Pasal 77 Permendagri No. 79 Tahun 2018, pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber bukan dari APBD yaitu dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah diberikan fleksibilitas dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa yang ketentuannva diatur dengan Perkada, serta untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat, dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelayanan pada BLUD di lingkungan Dinkes, perlu diatur dengan menetapkan PERGUB tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan.
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021; serta Permendagri No. 79 Tahun 2018.
PERGUB ini berisi tentang ruang lingkup, fleksibilitas, prinsip, etika, kebijakan, pelaksana, perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan barang dan/atau jasa dalam keadaan darurat dan mendesak, serta pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022.
Pada saat PERGUB ini mulai berlaku, PERGUB No. 87 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PERGUB ini terdiri atas 11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat di Kabupaten Kebumen sebagai tindak lanjut
dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah, perlu
mengatur pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2269/Menkes/Per/XI/2011 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Kegiatan Germas; Forum Komunikasi Germas; Kerja Sama; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 32 Tahun 2020
PERBUP Kab. Kolaka No. 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Kolaka
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
a bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020, maka perlu
meninjau kembali Peraturan Bupati Kolaka Nomor 20
Tahun 2019 ten tang Petunjuk Pelaksanaan dan
Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan
(JAMPERSAL) di Kabupaten Kolaka.
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program
Jaminan Persalinan di Kabupaten Kolaka
1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor, 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara
Indonesia Nomor 5063);
3 Undang - undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit;
4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (LembaranNegara republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan
lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
5 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang
Administrasi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat;
8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif
pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif pelayanan
kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan;
9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2019 ten tang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang
Kesehatan Tahun Anggaran 2020;
10 Peraturan Bupati Kolaka Nomor 1 Tahun 2019
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
Petunjuk Pelaksanaan Dan Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan ( Jampersal ) Di Kabupaten Kolaka
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2020.
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
