Susuna Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Apotik Sumber Jaya Kabupaten Tangerang
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2011/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susuna Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Apotik Sumber Jaya Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
: a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2004 telah dibentuk Perusahaan Daerah Apotik Sumber Jaya Kabupaten Tangerang;
b. Bahwa dalam rangka pelaksanan Peraturan Daerah tersebut pasal 25 perlu diatur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Apotik Sumber Jaya Kabupaten Tangerang;
1. UU No. 5 Tahun 1962 ;2. UU No. 3 Tahun 2000 ;3. UU No. 32 Tahun 2004
;4. PP No. 38 Tahun 2007 ;5. Perda Kab Tanggerang No. 3 Tahun 2004 ;6.Perda Kab Tanggerang No. 8 Tahun 2010
1.ketentuan umum;2.kedudukan, tugas dan fungsi;3.susunan organisasi
;4.apoteker pengelola apotik;5.penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2011.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 25 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Media Pendidikan Bagi Tenaga Pendidik
ABSTRAK:
Penyelenggaraan Pembangunan Nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi
salah satu wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; Dalam usaha meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dipandang perlu penggunaan ilmu dan teknologi yang dibutuhkan bagi tenaga Pendidik; Berdasarkan pertimbangan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Media PendidikanBagi Tenaga Pendidik.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.20 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.14 Tahun 2005; UU No.17 Tahun 2007; PP No.39 Tahun 2000; PP No.19 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.48 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010; Perpres No.54 Tahun 2010; Perda Kukar No.11 Tahun 2008; Perda Kukar No.12 Tahun 2008; Perda Kukar No.15 Tahun 2008; Perda Kukar No.15 Tahun 2010.
Pengadaan Media Pendidikan bagi tenaga pendidik dimaksudkan untuk memberikan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (e-learning dan e-administrasi) yang meliputi : a. pengembangan profesi pendidik pada satuan pendidikan; b. pengembangan pembelajaran berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), dan; c. pengembangan administrasi pembelajaran bagi pendidik pada satuan pendidikan. Tujuan Pengadaan Media Pendidikan bagi tenaga pendidik adalah :a. meningkatkan kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan agar mampu dan pro aktif dalam menjawab tantangan zaman yang selalu berubah; b. meningkatkan profesionalisme guru dalam pembelajaran yang bermutu dan berdaya saing, dan; c. meningkatkan kreativitas, inovasi, motivasi pendidik dalam proses belajar mengajar. Pengelolaan Media pendidikan bagi tenaga pendidik dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum,
transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2011.
Peraturan yang diubah: UU No.32 Tahun 2004.
Peraturan yang diatur: Ketentuan dalam menyusun rencana kebutuhan dan penganggaran barang media pendidikan untuk tenaga pendidik selanjutnya diatur dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3); Ketentuan dalam menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Media Pendidikan Untuk Tenaga Pendidik selanjutnya diaturdengan Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3); Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 25.
15 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 25 Tahun 2011
PENURUNAN TARIF GOLONGAN LANGGANAN (II) NON NIAGA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BANTAENG
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, LD.2011/NO.155
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENURUNAN TARIF GOLONGAN LANGGANAN (II) NON NIAGA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BANTAENG
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban pembayaran rekening air masyarakat, maka dipandang perlu memberlakukan tarif khusus kepada Golongan Langganan (II) Non Niaga Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bantaeng;
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penurunan Tarif Golongan Langganan (II) Non Niaga Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bantaeng.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2900);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor .......);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum PDAM;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 772/KPTS/1992 tentang Penyerahan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Air Bersih di Kabupaten Bantaeng atau dialih Status dari BPAM menjadi PDAM;
10. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 1988 tentang
Pendirian PDAM Kabupaten Bantaeng;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Kabupaten Bantaeng.
12. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 387 Tahun 2007 tentang Penetapan Tarif Air
Minum PDAM Kabupaten Bantaeng
1. KETENTUAN UMUM
2. MAKSUD DAN TUJUAN
3. BESARAN TARIF
4. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2011.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2011
perbup - PENGELOLAAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 25, BD.2011/No.25
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Dana Jaminan Persalinan Di Puskesmas Dan Jaringannya
ABSTRAK:
bahwa untuk mendorong percepatan
(Milennium Development Goals) dan pencapaian
peningkatan MDGs kualitas pelayanan kesehatan , Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia menetapkan program Jaminan Persalinan yang
pendanaannya bersumber dari Belanja Bantuan Sosial Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara; bahwa untuk melaksanakan program Jaminan Persalinan telah
ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 631/MENKES/PER/11I/2011 tentang Petunjuk Teknis
Jaminan Persalinan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, Bupati mengatur pengelolaan dana
jaminan persalinan yang telah menjadi pendapatan Puskesmas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Dana Jaminan Persalinan di
Puskesmas dan Jaringannya
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
631/MENKES/PER/III/2011; . Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
903/MENKES/PERN/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1097/MENKES/PERNl/2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009
Pengelolaan Dana Jaminan Persalinan Di Puskesmas Dan Jaringannya
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2011.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 25 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa berdasar Peraturan Menteri Pertanian Nomor
06/Permentan/SR.140/ 2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga
Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2011 sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 / Permentan/ SR.130 /
4/ 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
06/Permentan/ SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga
Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2011, serta Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga
Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011, perlu mengatur
Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten
Kudus Tahun Anggaran 2011;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, perlu menetapkan peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.140/2/2011; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011 yang meliputi Peruntukan Pupuk Bersubsidi, Alokasi Pupuk Bersubsidi, Penyaluran Dan Harga Eceran Tertinggi (Het), Pengawasan Dan Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2011.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 25 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap
peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami
oleh penduduk daerah Kabupaten Sukoharjo perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan;
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan mengenai Administrasi Kependudukan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa ketentuan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2011.
61 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 25 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman No. 37 Tahun 2010 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Sleman Tahun 2011
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati
Sleman Nomor 37 Tahun 2010 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Sleman Tahun 2011 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2010 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Sleman tahun 2011;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2011;
Materi Pokok: Mengubah Peraturan Bupati Sleman No. 37 Tahun 2010 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Sleman Tahun 2011.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2011.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman No. 37 Tahun 2010 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Sleman Tahun 2011
Jumlah Halaman: 3 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 25 Tahun 2011
PENATAAN PASAR TRADISIONAL-PUSAT PERBELANJAAN-TOKO MODERN
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 25, BD.2011/NO.25
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa dengan semakin berkembang dan meluasnya usaha perdagangan grosir dan eceran modern, maka Pasar Tradisional dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang secara serasi, sinergi dan bersaing secara sehat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M DAG/PER/9/2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2003
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pasar Tradisional; Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Lokasi; Perizinan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Kemitraan Usaha; Pembinaan dan Pengawasan; Kewajiban dan Larangan; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2011.
Jumlah Halaman: 35 hlm; Lampiran: 3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 25 Tahun 2011
PERBUP Kab. Karawang No. 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) , Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) dan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Di Pelayanan kesehatan Dasar
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PELAYANAN KESEHATAN DASAR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
