Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 53 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Abstrak

Reklamasi, Penataan Pesisir

Download file:

-2024permenkp012_1719548671.pdf

pesisir

2024

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 12, BN.2024 (306)/12 hlm

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, diperlukan pengaturan mengenai peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.40/MEN/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengaturan yang berkaitan dengan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, peran serta masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pembinaan, monitoring dan evaluasi dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2024.
12 hlm

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Reklamasi, Penataan Pesisir

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara

Mencabut

Permen ESDM No. 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang

Download file:

Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2014.pdf

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Reklamasi dan Penutupan Tambang

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Reklamasi, Penataan Pesisir

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen ESDM No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Download file:

Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2008.pdf

First
Previous
1
2
3
4
5
6
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT