RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2024
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD2023/18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 38 Tahun 2000, UU No 6 Tahun 2003, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022, UU No 30 Tahun 2014, PP No 79 Tahun 2005, PP No 8 Tahun 2006, PP No 39 Tahun 2006, PP No 40 Tahun 2006, PP No 6 Tahun 2008, PP No 2 Tahun 2018, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 18 Tahun 2020, PERDA Kab Bone Bolango No 5 Tahun 2014, PERDA Kab Bone Bolango No 4 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, rencana kerja organisasi perangkat daerah, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
Terdiri dari 8 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 18 Tahun 2023
pajak daerah-pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan-PEMBERIAN STIMULUS
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2023/NO.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam upaya penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak pada wilayah Kabupaten Ogan Ilir untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Daerah No 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah No 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, bahwa besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 37 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan No 207 /PMK.07 /2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah No 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah No 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati No 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati No 12 Tahun 2019; Peraturan Bupati No 10 Tahun 2023;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Diatur mengenaoi ketentuan umum, ruang lingkup, pemberian stimulus dan pengecualian stimulus, pengelompokan buku nilai pajak, tarif stimulus dan cara penghitungan nilai pajak dengan stimulus, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
7 hlm, Lampiran : 3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2023/NO.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas beban kerja dan kondisi
kerja dalam pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan
Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Hulu Sungai Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas beban kerja dan kondisi
kerja dalam pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan dan dalam rangka penyempurnaan beberapa ketentuan
dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun
2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara, maka perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati
Hulu Sungai Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14
Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6
Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12
Tahun 2022; Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2022.
peraturan bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 18 Tahun 2023
dinas - perumahan - permukiman - KAWASAN - KEDUDUKAN - SUSUNAN ORGANISASI - tugas - fungsi - tata kerja
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2023/18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dimana perubahan organisasi pada pemerintah daerah hasil penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Perda Kab. Berau No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Berau No. 2 Tahun 2023
Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Kepegawaian; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18 hlm.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Perajutan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Perajutan.
Dasar hukum Permenperin ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 3 Tahun 2014; PP Nomor 31 Tahun 2006; PP Nomor 29 Tahun 2018; PP Nomor 28 Tahun 2021; Perpres Nomor 8 Tahun 2012; Perpres Nomor 107 Tahun 2020; Permenaker Nomor 21 Tahun 2014; dan Permenperin Nomor 8 Tahun 2023.
Permenperin ini mengatur tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang industri perajutan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. KKNI Bidang Industri perajutan menjadi pedoman dalam: a. pengembangan program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi; c. pengembangan sumber daya manusia yang meliputi rekrutmen, seleksi, dan sistem karier; dan d. pengakuan kompetensi kerja dan penyetaraan Kualifikasi.
CATATAN:
Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2023.
Lampiran file: 31 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar Hukum Perbup adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 19 Tahun 2011;
Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) bab dan 12 (dua belas) pasal diantaranya membahas tentang Ketentuan Umum; Pengelola Piutang; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2023.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku , maka Pasal 37 dan Pasal 38 yang mengatur mengenai pengelolaan piutang dalam Perbup Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Akuntansi RSUD Rokan Hulu Sebagai BLUD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 14
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun
2022 tentang Pelayanan Publik dalam rangka
memberikan kemudahan dan layanan berusaha bagi
masyarakat, setiap unit penyelenggara layanan publik
perlu melakukan evaluasi melalui Survei Kepuasan
Masyarakat; bahwa untuk melaksanakan survei sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu pengaturan secara teknis
dalam bentuk Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan SKM, Publikasi dan Pelaporan, Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2023.
19 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, BD Tahun 2023 Nomor 18
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren
ABSTRAK:
bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam meningkatkan mutu pelayanan, melindungi pemilik, pengelola, dan staf medis, perlu meyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan klinis yang baik; bahwa penyelenggara tata kelola rumah sakit dan klinis yang baik dilaksanakan berdasarkan fungsi manajemen rumah sakit dan klinis berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, responsibilitas, kesetaraan, kewajaran, kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, peningkatan kinerja dan pengembangan profesional rumah sakit.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 36 tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 47 Tahun 2021; Perpres No. 77 Tahun 2015; Permenkes No. 755/Menkes/ PER/IV/2011; Permenkes No. 49 Tahun 2013; Permenkes No. 6 Tahun 2016; Permenkes No. 72 Tahun 2016; Permenkes No. 7 Tahun 2017; Permenkes No. 42 Tahun 2018; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permenkes No. 3 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permenkes No. 80 Tahun 2020; Kemenkes No. 129/Menkes/ SK/II/2008; Perda No. 8 Tahun 2016; Perwal No. 15 Tahun 2021; Perwal No. 51 Tahun 2022
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Organisasi RSUD Pondok Aren Bab III Staf Medis Dan Kelompok Staf Medis Bab IV Peraturan Internal Staf Medis Bab V Kewenangan Klinis Bab VI Pengelolaan Sumber Daya Manusia Bab VII Pembinaan dan Pengawasan Bab VIII Ketentuan Peralihan Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2023.
34 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas di
bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan
Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas
Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi
Jawa Tengah; bahwa dalam rangka memberikan penguatan fungsi
Cabang Dinas serta upaya perluasan akses
memperoleh layanan pendidikan bagi masyarakat di
Provinsi Jawa Tengah agar memiliki kesempatan
lebih luas dalam memperoleh layanan pendidikan di
Satuan Pendidikan Negeri, telah dilakukan upaya
pemerataan akses melalui pendirian Satuan
Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas Negeri,
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah
Luar Biasa Negeri; bahwa guna efektivitas pengelolaan dan
penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal Sekolah
Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan
Sekolah Luar Biasa pada Cabang Dinas, maka
Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor
49 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2021;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 4, perubahan Pasal 5, perubahan Pasal 15, penyisipan Pasal 15A.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2023.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 diubah.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2023
PERWALI Kota Tegal No. 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERWALI Kota Tegal No. 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dalam pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah, perlu mengubah yang ketiga Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 30 Tahun 2022;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan ketentuan pada Lampiran I dan II
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2023.
Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diubah.
4 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
