Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melakukan penataan, penerbitan, pengendalian, pemanfaatan ruang, meningkatkan kesadaran masyarakat dan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat pemilik bangunan yang sudah didirikan namun belum memiliki izin mendirikan bangunan, diberikan kemudahan dalam penerbitan IMB melalui pemutihan izin Mendirikan bangunan
UU No.28 Tahun 2002, UU No.34 Tahun 2003, UU No.28 Tahun 2009, UU no.23 Tahun 2014, UU No.30 tahun 2014, PP No.36 Tahun 2005, Perpres No.97 Tahun 2014, Permendagri No.32 Tahun 2010, Permendagri No.138 Tahun 2017, Perda No.8 Tahun 2012, Perda No.1 Tahun 2015, Perda No.2 Tahun 2015, Perda no.6 Tahun 2017, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.3 Tahun 2016, Perbup No.38 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; SKPD Pelaksana dan Tugas Tim Teknis; Ketentuan pemutihan IMB; Persyaratan; Mekanisme dan Prosedur Penerbitan Pemutihan IMB; Biaya Retribusi Pemutihan IMB; Pengawasan dan Pembinaan; Evalauasi dan Pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
16 halaman dan 7 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir No. 25 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Reklamasi Untuk Surat Izin Pertambangan Daerah
ABSTRAK:
Sehubungan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor Kabupaten Ogan Ilir Nomor 18 Tahun 2005, sehingga atas Pelaksanaan Pembayaran dan Pencairan Dana Jaminan Reklamasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai berikut: UU No. 11 Tahun 1967; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 75 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2000; PP No. 27 Tahun 1999; Keppres No. 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1211.K/008/M.PE/1996; Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 336.K/271/DDJP/1996; Perda Kabupaten Ogan Ilir No. 18 Tahun 2005; Perda Kabupaten Ogan Ilir No. 20 Tahun 2007; Perda Kabupaten Ogan Ilir No. 3 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Jaminan Reklamasi untuk Surat Izin Pertambangan Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai pembayaran dan penempatan jaminan reklamasi; pencairan jaminan reklamasi; serta sanksi-sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Satuan
Perlindungan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
urnum dan penegakan perda serta perlindungan masyarakat merupakan pelayanan dasar sebagai bentuk urusan pemerintahan wajib bagi Pemerintah Daerah;
bahwa perlindungan masyarakat merupakan upaya masyarakat untuk ikut serta dalam penanganan bencana, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta sosial kemasyarakatan;
bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perlindungan masyarakat, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Satuan
Perlindungan Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nornor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nornor 88 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 10 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 84 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Pengorganisasian;
3. Tugas, Hak Dan Kewajiban;
4. Pembinaan;
5. Pemberdayaan;
6. Peningkatan Kapasitas;
7. Pelaporan;
8. Pakaian Seragam;
9. Pembiayaan;
10. Ketentuan Peralihan;
11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2019.
Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satuanperlindungan Masyarakat Pada Desa/ Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2016
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2016/No. 25 Seri E Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo
ABSTRAK:
bahwa calam rangka menjamin ketersediaan.
keterjangkau an dan kualitas pelayanan kesehatan
yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada
Purworejo serta untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah, telah diterbitkan Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 60 Tahun 2011 tentang Standar
Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada
Purworejo; bahwa seiatan dengan perkernbangan keadaan dan
dengan adanya perubahan nomenklatur Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Purworejo, maka
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu
diganti dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang
baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah
Rurnah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo
Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Komor 61 Tahun
2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/11/2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah
Rurnah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2016.
20 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2001
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANA IZIN LOKASI DI KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Perda Kab. Mempawah No. 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 dan untuk tertib administrasi pemberian izin lokasi, maka izin lokasi yang diberikan kepada Orang atau Badan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2008, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 24 Tahun 1997, PP No. 16 Tahun 2004, PP No. 26 Tahun 2008, PP No. 13 Tahun 2010, PP No. 58 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 91 Tahun 2017, PermenATR No. 5 Tahun 2015, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Mempawah No. 3 Tahun 2014, Perda Kab. Mempawah No. 2 Tahun 2015, Perda Kab. Mempawah No. 5 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Izin Lokasi, Persyaratan Izin Lokasi, Tata Cara Persyaratan Izin Lokasi, Jangka Waktu dan Komposisi Penggunaan Lahan/Tanah, Pelaporan dan Perpanjangan, Perubahan Izin Lokasi, Perolehan dan Peruntukan Tanah yang Tidak Memerlukan Izin Lokasi, Pengawasan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang
ABSTRAK:
a. Bahwa sebagai upaya pengendalian pemanfaatan
ruang agar setiap pemanfaatan ruang sesuai dengan
rencana tata ruang perlu diatur Izin Pemanfaatan
Ruang untuk menjamin pemanfaatan ruang sesuai
dengan rencana tata ruang, mencegah dampak negative
pemanfaatan ruang, dan melindungi kepentingan umum
dan masyarakat luas;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Izin Pemanfaatan Ruang
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2012
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
TUJUAN;
BAB III
KEWENANGAN;
BAB IV
KETENTUAN IZIN PEMANFAATAN RUANG;
BAB V
HAK DAN KEWAJ1BAN PEMBGANG IZIN LOKASI /PENETAPAN LOKASI;
BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI;
BAB VII
PEMBATALAN IZIN;
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Alor Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak setiap warga Negara khususnya di Kabupaten Alor untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar melalui penerapan standar pelayanan minimal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan pedoman penerapan standar pelayanan minimal dengan Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: 1. UU No. 69 Tahun 1958; 2. UU No. 25 Tahun 2004; 3. UU No. 25 Tahun 2009; 4. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 5. PP No. 96 Tahun 2012; 6. PP No. 13 Tahun 2019; 7. PP No. 12 Tahun 2017; 8. PP No. 2 Tahun 2018; 9. Permendagri No. 100 Tahun 2018; 10. Perda Kab. Alor No. 6 Tahun 2015; 11. Perda Kab. Alor No. 8 Tahun 2016; 12. Perda Kab. Alor No. 6 Tahun 2019.
Peraturan bupati ini memuat: I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; IV. Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal; V. Pembiayaan; VI. Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; VII. Pembinaan dan Pengawasan; VIII. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
12 halaman; 13 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 25 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik, agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, perlu adanya Standar Pelayanan Publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2015.
23 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
