PEMBAGIAN - JASA - PELAYANAN - PASIEN - JAMINAN - KESEHATAN - NASIONAL - PADA - UNIT - PELAKSANA - TEKNIS - DAERAH - RUMAH - SAKIT - UMUM - DAERAH - HAJI - ABDUL - MANAN - SIMATUPANG
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2023 NOMOR 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan BAB V huruf D angka 2 huruf b Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan ProgramJaminan Kesehatan Nasional, mengatur besaran jasa pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut milik Pemerintah dalam kisaran 30-50% (tiga puluh sampai lima puluh persen) dari total pendapatan fasilitas kesehatan tersebut, Peraturan Bupati Asahan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan pada saat ini sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 20 Tahun 2022, Peraturan Bupati Asahan Nomor 22 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang: Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2023.
Peraturan Bupati Asahan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional
5 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2023
PERWALI Kota Banjarbaru No. 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru.
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan Kota Banjarbaru dan pelayanan public, perlu dilakukan Perubahan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2023.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 71)
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil
ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan guna
peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan perlu
mengatur ketentuan mengenai tata cara kerja sama Badan
Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh
Singkil;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Pada
Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Aceh Singkil;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020; Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur 12 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
7
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi NTB
ABSTRAK:
Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada BadanBadan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada BadanBadan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali.
Penyesuaian dan penataan kembali dilakukan berdasarkan Rekomendasi Menteri Dalam Negeri terhadap pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Sentral Aikmel, Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar, dan Pelabuhan Perikanan Tanjung Sape pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
Pada Dinas Daerah dibentuk UPTD sesuai kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional. Pada Badan Daerah dibentuk UPTB sesuai kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis Penunjang Tertentu.
UPTD dan UPTB : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi
Nusa Tenggara Barat, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2023.
-
-
9
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat
(7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ketentuan
dalam BAB VI Laporan Realisasi Semester Pertama
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
huruf D Pergeseran Anggaran angka 1 Ketentuan
Umum huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
WaH Kota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021.
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Dasar Pergeseran Anggaran; Jenis dan Kriteria Pergeseran Anggaran; Mekanisme Pergeseran Anggaran; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2023.
26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pada BLUD UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kab.Konawe Selatan
ABSTRAK:
a.
bahwa
berdasarkan ketentuan
pada
Pasal
98
Peraturan Menteri Dalam
Negeri
Nomor
79
tahun
2018
tentang
Badan
Layanan
Umum
Daerah;
b.
bahwa
berdasarkan maksud
pada
huruf
a,
perlu
menetapkan Peraturan Bupati
Konawe
Selatan tentang
Pedoman
Pengelolaan
Investasi Pada Badan Layanan
lJmum Daerah
(BLUD)
Pusat Kesehatan
Masyarakat
Kabupaten Konawe Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di
Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 24,
Tambahan l.embaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor 4267);
SALINAN
2. Undang-Undang
Nomor 15 tahun
2004 tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan dan
Tanggung Jawab
Keuangan
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2004 Nomor 66,
Tambahan
(lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor
4400); 3.
Undang-Undang
Nomor 25 Tahun
2009 tentang
Pelayanan Publik
(lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2009
Nomor 112,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor
5038);
4.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Nomor
5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
(kmbaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
5234)
sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor
13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua
atas
Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan
(lembaran
Negara Republik
Indonesia
tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 ter:tang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan kmbaran Negara
Nomor
5587) sebagaimana
telah
diubah
beberapa
kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor
5679);
7.
Undang-Undang
Nomor
I Tahun 2022 tentaag
Hubungan Keuangan
antara
Pemerintah Pusat
dan
Pemerintah
Daerah
(kmbaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2022
Nomor
4,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
6757); 8. Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum
(l,embaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 45021,
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun
2Ol2 tentang
Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23
Tahun
2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan
l,ayanan
Umum
(lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan
Pemerintah Nomor
27 Tahun 2Ol4
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2014 Nomor
92,
Tambahan
kmbaran Negara Nomor 5533), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28
Tahun
2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah
Nomor 27
Tahun 2Ol4 tentang
Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2020
Nomor
142, Tambahan
Lembaran Negara
Nomor
6523); 10. Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019
tentang
Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah
(kmbaran
Negara
Republik Indonesia Tahun
2019
Nomor 42, Tambahan
[.embaran Negara
Nomor
63221;
1
1. Peraturan
Menteri
Dalam Negeri
Nomor
80
Tahun
2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum
Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2015
Nomor 2036), sebagaimana
teiah diubah
dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun
2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam
Negeri Nomor
80
Tahun
2015 tentang
Pembentukan
Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor
t57);
12. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan layanan
Umum
Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
12131;
13. Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu
Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan
(Berita
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2019
Nomor
68);
14. Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun
2019 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor
1335);
15. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 10 Tahun 2OO7
tentang
Urusan Pemerintah
yang
menjadi
Kewenangan
Pemerintah Kabupaten
Konawe
Selatan
(Lembaran
Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun
2007 Nomor 10); 17. Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 3 Tahun 2O2l tentang
Pokok-Pokok
Pengelola Keuangan
Daerah
(kmbaran
Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2021
Nomor 3); 18. Peraturan
Bupati Kabupaten Konawe
Selatan
Nomor
29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian
Penerapan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan
l.ayanan
Umum
Daerah
(PPK-BLUD)
di
Kabupaten
Konawe
Selatan
(Berita
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun
2013 Nomor 29);
BAB I
KETENTUAN
UMUM BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN BAB III
INVESTASI BAB IV
PELAPORAN BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
BAB VII
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2023.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2023
PERBUP Kab. Bekasi No. 86 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi
KEDUDUKAN - SUSUNAN - ORGANISASI - TUGAS - POKOK - DAN - FUNGSI - SERTA - TATA - KERJA - UNIT - PELAKSANA - TEKNIS - DAERAH - PENGELOLAAN - DAN - PEMBINAAN - PASAR - PADA - DINAS - PERDAGANGAN - KABUPATEN - BEKASI
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Tahun 2023 No.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Perda Kabupaten Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Bekasi No. 2 Tahun 2020, dan dengan telah ditetapkannya Perbup Bekasi No. 13 Tahun 2023, dan Perbup Bekasi No. 86 Tahun 2017 perlu ditiinjau kembali sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-udangan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Kabupaten Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perbup Bekasi No. 13 Tahun 2023.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KUALIFIKASI AKADEMIK GURU
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan mutu guru sesuai dengan standar nasional pendidikan, yang
mana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kualifikasi Guru
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kaii terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintnh Nomor 38 Tahun 2007 tentnng Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941 }, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor
6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor
6762);
11 . Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tnhun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6718):
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 2036), sebagaimann telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 20 18 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupatcn Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pcembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Alas Peraturan Daerah
Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor I).
KUALIFIKASI AKADEMIK GURU
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2023.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa ketentuan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik telah diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi dan agar memudahkan dalam membaca kebijakan tersebut, maka terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dicabut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timursebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2020 tentangTambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022;
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 71 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
mengatur tentang tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik yang memuat prinsip dan kriteria pemberian TPP, penilaian kinerja perangkat daerah, IPD, pengurangan, penambahan dan pembayaran TPP, mutasi, alokasi anggaran, serta monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023.
mencabut:
1. Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 8);
2. Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 1); dan
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik
32
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
