perbup - JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BD.2011/No.27
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk mendayagunakan arsip secara efektif dan efisien
dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta
tercapainya ketertiban pelaksanaan penyusutan arsip dalam
rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas
kinerja aparatur dan pertanggungjawaban nasional, perlu diatur
mengenai jangka waktu simpan arsip keuangan; bahwa berdasarkan pasal 4 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip, setiap
Lembaga-Lembaga Negara atau Badan-Badan Pemerintahan
masing-masing wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip; bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
meialui Surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia Nomor : 94/S/II-X.6/12i2010 tanggal 23 Desember
2010 perihal Pertimbangan / Persetujuan Jadwal Retensi Arsip
-Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas, dan Arsip Nasional
Republik Indonesia melalui Surat Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor P.JRA/23/2011 tanggal 23 Mei 2011 perihal
Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Bidang Keuangan Pemerintah
Kabupaten Banyumas, telah memberikan persetujuan Jadwal
Retensi Arsip Bidang Keuangan Pemerintah Kabupaten
Banyumas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Banyumas tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan
Pemerintah Kabupaten Banyumas;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 07
Tahun 2007; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2009; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1985; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2010
Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2011.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 27 Tahun 2011
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahPiutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Cianjur No. 46 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 27 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten
Sleman Nomor 7 Tahun 2A11 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2A1O perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O10;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraluran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nornor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2011;
Materi Pokok: Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O10.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2011.
Jumlah Halaman: 7 HLM; Lampiran: 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 27 Tahun 2011
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN LANTAINISASI-RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BD.2011/NO.27
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Lantainisasi Rumah Tangga Sangat Miskin Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa untuk meningkatkan kelayakan hunian pada
keluarga miskin dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan tempat tinggal masyarakat dan peningkatan swadaya masyarakat, serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana menuju sehat, perlu mengalokasikan bantuan berupa bantuan lantainisasi;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2010; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2010;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Besaran Bantuan dan Sasaran Penerima Bantuan; Organisasi Pelaksana; Mekanisme Permohonan; Mekanisme Penyaluran; Pengendalian dan Pelaporan; Sumber Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2011.
Jumlah Halaman: 9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 27 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Persyaratan dan Tatacara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan kebijakan
pengupahan yang akan ditetapkan oleh, serta untuk pengembangan sistem
pengupahan di Kabupaten Gunungkidul perlu dibentuk Dewan Pengupahan
Kabupaten Gunungkidul ;
bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang
Dewan Pengupahan Pasal 30 ayat (6) menyebutkan bahwa tata cara
pengusulan keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Gunungkidul diatur
oleh Bupati ;
Dasar Hukum: Undang–undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 bagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
Materi Pokok: Tugas; Keanggotaan; Persyaratan dan Tata Cara Pengusulan Anggota; Pengangkatan dan Pemberhentian;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2011.
Jumlah Halaman: 5 HLM, Lampiran: 5 halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 27 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Bagi Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Untuk Kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan Bagi Keluarga Miskin Di Wilayah Kelurahan Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) dari titik distribusi sampai dengan penerima manfaat di Kelurahan se Kabupaten Semarang, maka perlu diberikan bantuan kepada kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan selaku Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kelurahan;
bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdayaguna dan tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2011
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Bagi Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK) Kelurahan Untuk Kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan Bagi Keluarga Miskin Di Wilayah Kelurahan Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2011.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2011
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2011/No.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Klaten
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Unda g-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Unda g-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peratran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peratvran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Klaten.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2011.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 26 Tahun 2011
PERATURAN STAFF MEDIS (MEDICAL STAFF BY LAWS) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRT. SETJO NEGORO
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Tahun 2011/No.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Staff Medis (Medical Staff By Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjo Negoro Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah
Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo
dapat berjalan dengan tertib dan lancar maka perlu mengatur
dan menyusun Medical Staff By Laws; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Peraturan Staf Medis (Medical Staff By Laws) pada Rumah
Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo;
Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 36 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Keputusan Presiden Nomor Tahun 2001; Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 282IMENKES/VII Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Peraturan Staf Medis (Medical Staff By Laws) pada Rumah
Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2011.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
